POJOKSATU.id, JEMBER — Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk mengajukan peminjaman dana sebesar Rp786,5 miliar demi mengakselerasi pembangunan daerah mendapat respons positif.

Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Jember menilai skema pembiayaan alternatif tersebut sebagai langkah strategis untuk menjawab ketimpangan infrastruktur publik yang belum mampu terpenuhi oleh APBD murni.

Rencana pengajuan pinjaman tersebut tertuang dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Baca Juga: Nilai Fungsi Parlemen Belum Optimal, Heru Subagia Deklarasikan Presidium Parlemen Bayangan Indonesia PASTI

KUA-PPAS sendiri dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin (3/8/2026).

Anggota Fraksi Golkar DPRD Jember, Agung Budiman, menyampaikan bahwa alokasi pinjaman daerah tersebut diperuntukkan bagi pembenahan sektor-sektor vital.

Sektor tersebut meliputi perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan rumah sakit, pembenahan jaringan irigasi, hingga pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Baca Juga: Putusan MK Soal MBG Bikin Skema Anggaran Pendidikan Berubah, Komisi X Soroti Dampaknya

Ia menilai perbaikan jalan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang berdampak langsung pada konektivitas ekonomi.

Agung menjelaskan bahwa volume jalan rusak di Jember yang mencapai ratusan kilometer tidak akan tuntas jika hanya bergantung pada kapasitas APBD murni.

Oleh karena itu, terobosan pembiayaan ini dipandang tepat agar kelancaran mobilisasi warga dapat segera terwujud.

Baca Juga: Masuki Bulan Kemerdekaan, Bupati Bandung Minta ASN Tingkatkan Integritas dan Pelayanan untuk Masyarakat

Dari sudut pandang efisiensi anggaran, Fraksi Golkar menggarisbawahi keunggulan pengerjaan proyek yang dimulai pada awal tahun anggaran 2027.

Menurut Agung, mengeksekusi pembangunan di awal periode akan meminimalisir pembengkakan biaya pengerjaan akibat tren kenaikan harga bahan baku material dari tahun ke tahun.

"Jadi kalau disetujui peminjaman, maka pembangunan bisa dilakukan di awal tahun 2027. Sehingga tahun-tahun setelahnya hanya perbaikan dan perawatan saja, tidak perlu membangun dari awal," tutur Agung.

Meski memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap keberanian langkah Pemkab Jember, Fraksi Golkar memberi catatan agar penyusunan RAPBD 2027 nantinya dilakukan secara selektif dan ketat.

Agung mengusulkan agar pemerintah daerah tidak ragu memangkas program-program kerja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

Baca Juga: Asap Hitam Tebal Muncul dari Gedung PIK 2 Tangerang, Penyebab Masih Diselidiki

Anggaran dari program yang kurang relevan tersebut diharapkan bisa dialihkan untuk memperkuat pos percepatan pembangunan, sehingga setiap rupiah dari dana pinjaman benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kemaslahatan warga Jember. ***