POJOKSATU.id, CILACAP - Pemerintah resmi memulai babak baru transformasi ekonomi nasional melalui groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu 29 April 2026.

Nilai investasi yang digelontorkan dalam proyek strategis tersebut mencapai Rp116 triliun. Angka jumbo itu menandai keseriusan pemerintah dalam mempercepat industrialisasi berbasis sumber daya alam sekaligus mengakhiri ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Sebanyak 13 proyek yang diresmikan dalam fase kedua ini terdiri atas lima proyek sektor energi, lima proyek sektor mineral, dan tiga proyek sektor pertanian. Pemerintah menegaskan proyek-proyek ini bukan sekadar agenda investasi, melainkan fondasi besar menuju kemandirian ekonomi nasional.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi bukan sekadar kebijakan teknokratis, tetapi jalan utama untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah.

Menurutnya, bangsa yang besar tidak boleh terus menjual kekayaan alam mentah ke luar negeri, lalu membeli kembali barang jadi dengan harga berlipat.

Baca Juga: Cara Mengizinkan Anak Login di Android dengan Family Link, Orang Tua Wajib Tahu

“Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih Rp116 triliun meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, dan 3 proyek di sektor pertanian. Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur,” kata Prabowo.

Pernyataan itu menegaskan arah besar pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo. Hilirisasi kini ditempatkan sebagai mesin utama pencipta nilai tambah, pembuka lapangan kerja, dan instrumen pemerataan ekonomi nasional.

Prabowo menekankan, proyek besar tersebut bukan gagasan yang muncul secara tiba-tiba. Ia menyebut hilirisasi merupakan buah dari pemikiran panjang para pendiri bangsa, teknokrat, ilmuwan, dan perencana ekonomi Indonesia yang sejak lama menginginkan negeri ini berdiri di atas kekuatan industrinya sendiri.

Menurut Prabowo, Indonesia selama puluhan tahun sesungguhnya telah memiliki gagasan besar untuk mengolah kekayaan alam sendiri. Namun tantangan terbesar selalu terletak pada keberanian eksekusi dan kemampuan manajemen untuk mengubah potensi menjadi kekuatan nyata.

Baca Juga: Dirut PT KAI dan Menko Infratruktur Tak Setuju Usulan Menteri PPPA Soal Gerbong Wanita Dipindah

Ia menegaskan, kini Indonesia tidak lagi kekurangan data maupun pengetahuan soal kekayaan alamnya. Negara, kata dia, sudah mengetahui apa yang tersimpan di perut bumi, di laut, hingga di kawasan pertanian nasional.

Karena itu, tantangan berikutnya bukan lagi soal menemukan potensi, melainkan bagaimana mengelolanya menjadi produk turunan bernilai tinggi yang bisa dinikmati rakyat secara luas.

“Kita tidak mau sekadar jual bahan baku. Kita mau olah turunannya di Indonesia, supaya nilai tambahnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Pesan itu menjadi penanda kuat bahwa pemerintah ingin memutus pola lama ekonomi ekstraktif. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai pemasok bahan mentah dunia, mulai dari mineral, energi, hingga komoditas pertanian.

Dalam skema lama, keuntungan terbesar justru dinikmati negara lain yang mengolah bahan mentah Indonesia menjadi produk jadi bernilai tinggi.

Melalui hilirisasi, pemerintah ingin memindahkan pusat nilai tambah itu ke dalam negeri. Artinya, proses produksi, pengolahan, manufaktur, hingga penciptaan lapangan kerja harus terjadi di Indonesia.

Bagi Prabowo, itulah makna sejati kedaulatan ekonomi.

Baca Juga: Contoh Soal Tes KDMP dan KNMP Lengkap: Kisi-Kisi, Latihan, dan Cara Menjawabnya

Dalam momen itu, Prabowo juga menyampaikan pesan khusus kepada kalangan akademisi, teknokrat, insinyur, dan ilmuwan Indonesia. Ia meminta kelompok terdidik di negeri ini tidak hanya menjadi penonton, melainkan terjun langsung mengawal agenda besar bangsa.

Prabowo mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh berhenti di ruang seminar, jurnal, atau teori kampus semata. Pengetahuan, kata dia, harus hadir di tengah rakyat dan menjadi alat pembebasan ekonomi bangsa.

Ia pun mengajak para insinyur dan profesor untuk mengabdikan keahlian mereka bagi kepentingan nasional.

“Sekarang adalah waktunya. Jadilah teknokrat yang membela rakyat, jadilah insinyur untuk bangsa, dan jadilah profesor yang hati serta jiwanya Merah Putih,” tegas Prabowo.

Baca Juga: Resep Martabak Mini Manis Teflon Anti Gagal, Bersarang dan Lembut Banget

Seruan itu menjadi salah satu bagian paling kuat dalam pidato Prabowo. Ia tidak hanya bicara soal proyek, angka investasi, atau target produksi, tetapi juga soal keberpihakan moral kaum intelektual kepada rakyat kecil.

Bagi Prabowo, hilirisasi tidak boleh berhenti sebagai jargon pembangunan. Program ini harus benar-benar menjadi alat negara untuk menghadirkan keadilan ekonomi, memperluas kesejahteraan, dan mengembalikan hak rakyat atas kekayaan alam Indonesia.

Groundbreaking tahap kedua ini juga menjadi kelanjutan dari fase pertama proyek hilirisasi yang telah dimulai sebelumnya. Pemerintah memastikan proyek-proyek lanjutan akan terus ditambah secara bertahap sepanjang tahun ini sebagai bagian dari agenda industrialisasi nasional jangka panjang.

Artinya, hilirisasi bukan proyek sesaat. Ini adalah desain besar negara untuk membangun struktur ekonomi baru yang lebih tahan guncangan, lebih mandiri, dan tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah.

Baca Juga: 10 Ide Usaha Rumahan untuk Ibu Rumah Tangga, Modal Kecil dan Banyak Cuan

Jika agenda ini berjalan sesuai rencana, pemerintah meyakini hilirisasi akan menjadi titik balik penting bagi ekonomi Indonesia—dari negara penjual bahan mentah menjadi negara industri yang mengolah kekayaannya sendiri.

Di ujung pidatonya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyiapkan agenda besar tersebut. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memperjuangkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagi Prabowo, hilirisasi bukan semata proyek industri. Ini adalah jalan panjang menuju cita-cita besar: Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan berdiri tegak di atas kekuatan sendiri. ***