POJOKSATU.ID - Dampak konflik di Timur Tengah mulai terasa hingga Asia Tenggara.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. resmi menetapkan status darurat energi nasional pada Selasa (24/3/2026) malam.

Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya kekhawatiran terhadap pasokan bahan bakar dan stabilitas energi domestik akibat perang yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Baca Juga: Sora Tutup Mendadak, OpenAI Alihkan Fokus dari Video AI

Dalam pernyataan resminya, pemerintah Filipina menegaskan bahwa konflik global tersebut berpotensi mengganggu ketersediaan energi nasional.

“Keadaan darurat energi nasional ditetapkan mengingat ancaman terhadap stabilitas pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah,” demikian bunyi perintah eksekutif, dikutip dari AFP.

Langkah ini diambil hanya beberapa jam setelah Kementerian Energi Filipina mengumumkan rencana peningkatan produksi listrik berbasis batu bara.

Baca Juga: Arus Balik Lebaran, Pemkot Bandung Perketat Pendataan Pendatang di Tiga Titik Kedatangan

Kebijakan tersebut bertujuan untuk menekan lonjakan tarif listrik yang mulai membebani masyarakat.

Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan perusahaan pembangkit listrik untuk meningkatkan kapasitas produksi berbahan bakar batu bara.

Filipina pun membuka peluang untuk menambah impor batu bara dari Indonesia sebagai salah satu pemasok utama.

Baca Juga: Bikin Heboh! Rencana Sekolah Daring April 2026 Demi Efisiensi Resmi Batal

Langkah ini dinilai sebagai solusi cepat di tengah melonjaknya harga gas alam cair (LNG) di pasar global.

“Kami akan melihat seberapa besar kapasitas yang bisa ditingkatkan. Impor batu bara dari Indonesia juga menjadi opsi,” ujar Garin.

Melalui status darurat ini, pemerintah Filipina memberikan kewenangan khusus kepada Kementerian Energi, termasuk kemampuan memberikan uang muka hingga 15 persen untuk mengamankan kontrak pasokan bahan bakar.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengambil langkah tegas terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga energi.

Kebijakan lain mencakup subsidi transportasi umum serta kemungkinan pengurangan biaya tol dan penerbangan.

Baca Juga: Pembelajaran Online Belum Mendesak, Menko PMK Tegaskan Sekolah Tatap Muka Tetap Jadi Andalan

Filipina sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan biaya energi tertinggi di Asia. Ketergantungan pada impor bahan bakar membuat negara ini rentan terhadap gejolak global.

Saat ini, sekitar 60 persen kebutuhan listrik Filipina masih bergantung pada batu bara.

Sementara itu, cadangan gas domestik seperti Malampaya diperkirakan akan menurun dalam beberapa tahun ke depan.

Situasi ini membuat pemerintah harus bergerak cepat agar krisis energi tidak berdampak lebih luas pada perekonomian nasional.***