POJOKSATU.id — Keputusan otoritas Australia yang melakukan pemusnahan massal terhadap ratusan koala di kawasan Victoria, baru-baru ini memicu gelombang kecaman dari para pegiat lingkungan hidup dan peneliti konservasi satwa liar.
Kebijakan yang disebut sebagai pengelolaan populasi ini dianggap banyak kalangan sebagai langkah ekstrem dan tidak manusiawi.
Aksi pemusnahan yang dilakukan oleh penembak jitu dari udara tersebut dilakukan setelah kebakaran hutan dahsyat meluluhlantakkan sekitar 2.000 hektar kawasan Taman Nasional Budj Bim, sebuah wilayah penting yang menjadi habitat alami bagi koala di barat daya Victoria.
Kebakaran hebat itu tidak hanya menghancurkan hutan, tetapi juga merampas sumber makanan dan tempat tinggal bagi koala yang selamat.
Sebanyak lebih dari 700 ekor koala dilaporkan mati dalam operasi yang menuai kontroversi ini.
Otoritas setempat berdalih, tindakan tersebut dilakukan atas nama penyelamatan dengan alasan koala-koala yang tersisa telah mengalami luka parah, stres berat, dan terancam kelaparan akibat kehilangan habitat.
Departemen Energi, Lingkungan, dan Aksi Iklim (DEECA) Australia menyebut langkah ini sebagai pilihan sulit demi mencegah penderitaan yang lebih lama pada hewan ikonik Negeri Kanguru itu.
Namun, di balik alasan tersebut, kebijakan ini memunculkan reaksi keras dari berbagai pihak, terutama para aktivis dan ahli konservasi yang mempertanyakan etika serta efektivitas pendekatan semacam ini.
Presiden Koala Alliance, Jess Robertson, menjadi salah satu suara paling vokal dalam menentang kebijakan tersebut.
Robertson menegaskan bahwa metode pemusnahan melalui udara sangat tidak masuk akal, mengingat sulitnya menilai kondisi seekor koala hanya dari ketinggian helikopter.
“Tidak mungkin mereka bisa mengetahui apakah seekor koala dalam kondisi buruk hanya dari helikopter,” ujar Robertson lantang.
Ia juga menyoroti bahwa banyak anak koala yang kemungkinan besar ikut menjadi korban dalam proses ini, sehingga menambah penderitaan spesies yang populasinya sudah dalam status terancam.
Sementara itu, pihak yang mendukung kebijakan ini, termasuk Perdana Menteri Victoria, Jacinta Allan, menilai pemusnahan tersebut sebagai tindakan yang telah melewati pertimbangan matang dari para ahli satwa liar.
Baca Juga: Musang Sebagai Hewan Peliharaan, Simak Keunikan dan Karakteristiknya
Allan menegaskan, keputusan ini diambil semata-mata demi meringankan penderitaan koala yang menderita luka-luka serius usai bencana kebakaran.
“Penilaian ini dilakukan oleh para ahli satwa liar, dan mereka menyimpulkan bahwa koala-koala tersebut dalam kondisi yang sangat buruk,” ucapnya.
Meski demikian, argumen ini tak lantas meredakan perdebatan. Sejumlah peneliti konservasi justru mempertanyakan validitas pendekatan ini. Salah satunya adalah Dr. Rolf Schlagloth, seorang ahli koala dari CQUniversity Australia. Menurutnya, kebijakan pemusnahan koala melalui penembakan dari udara adalah pendekatan yang gegabah dan cenderung keliru dalam menangani krisis populasi satwa liar.
“Pemusnahan melalui udara tidak mempertimbangkan kondisi individu koala secara mendalam. Ini hanya akan memperburuk situasi, bukan menyelesaikan masalah secara berkelanjutan,” kritik Schlagloth.
Ia menekankan bahwa eutanasia seharusnya menjadi opsi terakhir, dan seharusnya diterapkan hanya jika benar-benar jelas bahwa hewan tersebut tidak bisa diselamatkan lagi.
Kasus pemusnahan massal koala ini membuka mata banyak pihak tentang betapa peliknya tantangan dalam pengelolaan habitat serta perlindungan spesies satwa liar di Australia.
Fenomena ini juga memperlihatkan dampak nyata perubahan iklim yang kian mengancam keberlangsungan hidup koala, terutama dalam menghadapi kebakaran hutan yang semakin sering dan ganas.
Baca Juga: Door! Kucing Bernama Timmy Ditembak Mati di Kelapa Gading, Begini Motifnya
Sejumlah pakar lingkungan pun menyerukan agar pemerintah Australia dan pengelola kawasan hutan lebih serius meninjau ulang kebijakan konservasi, termasuk pengelolaan lahan dan perkebunan pohon karet biru, yang selama ini menjadi salah satu habitat penting bagi koala.
Pendekatan yang lebih bijaksana, berbasis ilmu pengetahuan, dan berorientasi pada kelestarian jangka panjang, diyakini bisa menjadi kunci mencegah tragedi serupa terulang di masa depan.
Di tengah perdebatan kebijakan pemusnahan ini, diskusi lebih luas mengenai pengelolaan satwa liar dan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim pun kembali mengemuka di Australia.
Banyak kalangan menuntut komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dalam menjaga keberlangsungan ekosistem agar koala dan satwa lainnya tidak menjadi korban berikutnya dari ketidakmampuan manusia melindungi alam. ***