POJOKSATU.id – Krisis politik yang melanda Prancis semakin kencang setelah anggota parlemen oposisi berhasil menjatuhkan pemerintah pada Rabu (4/12/2024).

Keputusan ini mencerminkan ketegangan yang semakin memanas di salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Uni Eropa.

Mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Michel Barnier dan pemerintahannya mendapatkan dukungan mayoritas 331 suara dari anggota parlemen sayap kanan dan kiri.

Langkah ini dipandang sebagai pukulan telak bagi stabilitas politik Prancis, yang kini terancam kehilangan kemampuan untuk mengatur undang-undang dan mengendalikan defisit anggaran besar.

Baca Juga: Menegangkan! Presiden Korsel Umumkan Darurat Militer, Aktivitas Politik Dihentikan, dan yang Melanggar Langsung Ditangkap

Barnier diperkirakan akan segera mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Emmanuel Macron.

Kekacauan Politik

Tidak ada pemerintahan Prancis yang kalah dalam mosi tidak percaya sejak Georges Pompidou pada tahun 1962.

Situasi ini menempatkan Presiden Macron dalam posisi sulit, setelah pemilihan umum cepat pada Juni lalu menciptakan parlemen yang sangat terpolarisasi.

Akibatnya, kekuasaan presiden semakin terkikis, sementara Prancis terancam mengakhiri tahun tanpa pemerintahan yang stabil atau anggaran tahun 2025.

Baca Juga: WAKIL PRESIDEN Ditetapkan sebagai DALANG PEMBUNUHAN Presiden Ferdinand Marcos Jr, Picu Gejolak Besar Politik Filipina, Begini Sosok Sara Duterte

Meski demikian, konstitusi Prancis memberikan jalan untuk mencegah kebuntuan seperti penutupan pemerintah yang sering terjadi di Amerika Serikat.

Namun, ketidakpastian ini menambah beban Uni Eropa, yang sudah terguncang akibat runtuhnya pemerintahan koalisi di Jerman, ditambah dengan persiapan kembalinya Presiden AS terpilih Donald Trump ke Gedung Putih.

Kritik Kebijakan Anggaran

Kaum oposisi dari sayap kiri dan kanan menyalahkan Barnier karena menggunakan kewenangan konstitusional untuk memaksakan sebagian anggaran yang kontroversial tanpa pemungutan suara di parlemen.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi defisit sebesar 60 miliar euro.

Baca Juga: Keputusan Bulat, Pengadilan Pidana Internasional Perintahkan TANGKAP Benjamin Netanyahu, Jadi Tersangka Internasional, Bisa DItangkap di 120 Negara

Marine Le Pen, pemimpin sayap kanan, menyatakan bahwa jatuhnya pemerintahan adalah "satu-satunya cara yang diberikan konstitusi kepada kita untuk melindungi Prancis dari anggaran yang berbahaya, tidak adil, dan menghukum."

Krisis ini memiliki dampak yang meluas, tidak hanya bagi Prancis tetapi juga bagi Uni Eropa secara keseluruhan.

Sebagai salah satu pilar utama Uni Eropa, ketidakstabilan politik di Prancis memperparah situasi di tengah tantangan internal dan eksternal yang dihadapi blok tersebut. ***