POJOKSATU.ID - Kementerian Sosial melakukan langkah besar dengan melibatkan 2.000 Taruna TNI-Polri untuk memperkuat pendidikan karakter siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Program berskala nasional ini akan diselenggarakan secara serentak di 178 titik penyelenggaraan yang tersebar di berbagai wilayah.

Kegiatan pendampingan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, tepatnya pada 3 hingga 7 Agustus 2026.

Dalam pelaksanaannya, para taruna tidak bekerja sendiri melainkan mendapat dukungan dari 365 perwira pendamping.

Baca Juga: Kemensos Membangun Fondasi Kesetaraan dan Empati dalam Pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat

Seluruh personel akan diterjunkan secara bersamaan dengan memegang teguh prinsip aman, tertib, edukatif, dan terkoordinasi di setiap lokasi tujuan.

Menurut Kementerian Sosial, keterlibatan para taruna ini sangat dibutuhkan untuk membantu membangun fondasi karakter siswa, terutama pada masa awal pembelajaran mereka.

Program ini dirancang sedemikian rupa agar pelaksanaan di lapangan selalu berpedoman pada kegiatan yang bersifat edukatif, inspiratif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Pemerintah pusat melalui Menteri Sosial juga telah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Panglima TNI, Kapolri, serta Menteri Pertahanan atas dukungan penuh mereka.

Baca Juga: Jelang MPLS Sekolah Rakyat, Kemensos Diminta Kepala Sekolah Fokus pada Perencanaan dan Fasilitas

Kolaborasi antar-lembaga ini dinilai sebagai wujud nyata kepedulian negara terhadap masa depan generasi muda.

Pihak kementerian menekankan bahwa masa awal persekolahan merupakan momentum krusial yang membutuhkan sinergi banyak pihak agar adaptasi siswa berjalan lancar.

Melalui persiapan yang matang di Kantor Kemensos Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Juli 2026, semua pihak menyatakan kesiapannya.

Sinergi ini diharapkan menjadi cetak biru bagi program-program pembentukan karakter kepemudaan lain di masa depan.

Kehadiran perwira pendamping juga memastikan bahwa setiap materi yang disampaikan oleh para taruna tetap berada dalam koridor kurikulum yang telah disepakati.

Dengan koordinasi yang kuat, pemerintah optimistis program 5 hari ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi sistem pendidikan non-formal di tanah air.***