POJOKSATU.id - Wacana penutupan program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri menuai kritik tajam dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI yang menilai pendidikan tinggi tidak seharusnya hanya dijadikan alat pemenuhan kebutuhan pasar kerja.
Pengamat pendidikan JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki fungsi yang jauh lebih besar dibanding sekadar mencetak tenaga kerja siap pakai.
Baca Juga: Evolusi Buatan Kini Jadi Kenyataan, Ahli IPB Ungkap Robot Bisa Belajar Sendiri
“Perguruan tinggi itu lembaga pendidikan, bukan balai latihan kerja (BLK). Tugas utama kampus adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan sekadar memproduksi sekrup-sekrup untuk mesin industri,” kata Ubaid.
Pernyataan tersebut merespons dorongan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendiktisaintek yang mengajak kampus memilah bahkan menutup program studi yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja.
Ilmu Humaniora Dinilai Bisa Terpinggirkan
Menurut Ubaid, jika seluruh program studi hanya diukur berdasarkan kebutuhan industri, maka ilmu-ilmu murni, humaniora, hingga filsafat berpotensi tersingkir dari dunia pendidikan tinggi.
“Jika semua prodi diukur dengan penguasa pasar, maka ilmu-ilmu murni, humaniora, dan filsafat akan punah, padahal itu adalah fondasi peradaban,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebutuhan industri sangat dinamis dan dapat berubah dalam waktu cepat.
Karena itu, kampus seharusnya menjadi pusat inovasi dan pencipta solusi masa depan, bukan sekadar mengikuti permintaan pasar saat ini.
Baca Juga: TPG Guru ASN Mulai Cair 21 Mei 2026! Ini Skema Penyaluran dan Penyebab Dana Masuk Bertahap
“Industri itu dinamis dan cepat berubah. Apa yang dibutuhkan industri hari ini, belum tentu relevan lima tahun lagi.
Jika kampus hanya mengekor pada keinginan pasar saat ini, kita akan selalu tertinggal,” ujarnya.
Ubaid turut mengkritik pemerintah agar tidak hanya menjadi “makelar” kepentingan industri di sektor pendidikan.
“Pemerintah jangan hanya jadi ‘makelar’ industri di dunia pendidikan. Penutupan prodi secara sepihak tanpa mempertimbangkan hak pendidikan warga negara adalah langkah mundur,” tegasnya.
Baca Juga: Danrem 064 Resmi Tutup TMMD ke-128 di Cilegon, Seluruh Program Rampung 100 Persen
Kemendiktisaintek Dorong Evaluasi Prodi
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco menyampaikan bahwa pemerintah mendorong perguruan tinggi mengevaluasi program studi yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masa depan.
Pernyataan itu disampaikan dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali.
“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri.
Menurutnya, saat ini banyak perguruan tinggi membuka prodi berdasarkan tren minat calon mahasiswa, bukan berdasarkan kebutuhan jangka panjang.
Ia mencontohkan Indonesia diperkirakan mengalami kelebihan suplai dokter pada 2028 apabila distribusi dan pengelolaan pendidikan tidak diperbaiki.
Tak hanya itu, Badri juga menyebut jurusan keguruan menghasilkan sekitar 490 ribu lulusan setiap tahun, sementara kebutuhan pasar guru hanya sekitar 20 ribu orang.
Anies Baswedan Ikut Kritik
Kritik terhadap wacana tersebut juga datang dari mantan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan.
Lewat akun media sosial X, Anies menilai kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek bisa berdampak buruk bagi arah pendidikan bangsa dalam jangka panjang.
Baca Juga: Upaya Pemerintah Menyeimbangkan Peluang dan Proteksi Anak Sekolah dalam Ekosistem Digital!
Menurut Anies, ilmu murni sering dianggap tidak praktis karena tidak langsung terkait dengan industri.
Padahal, banyak inovasi besar dunia justru lahir dari penelitian dasar yang dulu dianggap abstrak.
“Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi,” ujarnya.
Anies menilai negara yang hanya fokus mencetak tenaga kerja siap pakai berisiko menjadi sekadar pengguna teknologi, bukan pencipta inovasi.
“Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta,” katanya.
Baca Juga: Hasil TKA Segera Diumumkan! Ini Cara Mudah Verifikasi Nilai di Portal Resmi SHTKA
Ia pun menegaskan bahwa keterhubungan perguruan tinggi dengan industri memang penting, namun bukan berarti ilmu murni harus dilemahkan atau dihapus.
“Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan,” ujar Anies.
Perdebatan soal relevansi program studi dengan kebutuhan industri memang masih terus bergulir.
Namun di tengah tuntutan dunia kerja yang terus berubah, pendidikan tinggi tampaknya tetap dihadapkan pada satu pertanyaan besar: apakah kampus hanya akan menjadi pencetak tenaga kerja, atau tetap menjaga perannya sebagai ruang lahirnya gagasan dan masa depan peradaban. ***
