POJOKSATU.ID - Kemensos saat ini tengah mengambil langkah proaktif untuk memastikan bahwa seluruh program strategis berjalan tanpa adanya penyimpangan.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang dirancang untuk memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Dalam upaya menjaga integritas, pihak kementerian telah melakukan konsultasi intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait mekanisme pengadaan barang.
Langkah ini diambil karena adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang pengadaan di internal lembaga.
Pemerintah membuka peluang untuk menggunakan agen pengadaan dari instansi lain yang memiliki rekam jejak dan kapasitas yang lebih mumpuni.
Hal tersebut dilakukan agar seluruh proses distribusi seragam, sepatu, dan perlengkapan sekolah tetap akuntabel dan transparan.
Pihak kementerian menyadari bahwa peringkat tata kelola pengadaan mereka masih memerlukan perbaikan signifikan berdasarkan evaluasi lembaga terkait.
Oleh karena itu, masukan dari lembaga antirasuah sangat diperlukan untuk memetakan titik rawan seperti gratifikasi maupun konflik kepentingan.
Baca Juga: Perubahan Signifikan Jumlah Penerima Manfaat Bansos Kemensos pada Periode Triwulan Kedua Tahun 2026
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari visi besar untuk membantu keluarga miskin agar dapat mandiri dan keluar dari ketergantungan bantuan.
Penentuan peserta didik tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka, melainkan lewat sistem penjangkauan langsung berdasarkan data ekonomi terbawah.
Verifikasi di lapangan menjadi syarat mutlak sebelum seorang anak ditetapkan sebagai penerima manfaat oleh kepala daerah setempat.
Dengan pendampingan dari lembaga pengawas, diharapkan anggaran negara dapat dioptimalkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat yang paling membutuhkan.
Penguatan aspek pencegahan ini menjadi prioritas utama agar program pengentasan kemiskinan tidak terhambat oleh masalah hukum di masa depan.***
