POJOKSATU.id - Rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid, menolak wacana perguruan tinggi membangun sekaligus mengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai kampus harus tetap menjaga fungsi utama sebagai ruang akademik yang kritis terhadap kebijakan negara.
Menurut Fathul, perguruan tinggi memiliki mandat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga nalar kritis publik.
Karena itu, kampus tidak seharusnya dibebani peran operasional yang justru menjauh dari misi strategis tersebut.
Ia menilai perguruan tinggi tidak boleh menjadi tumbal bagi program pemerintah yang masih menyisakan banyak persoalan, mulai dari tata kelola, ketepatan sasaran, hingga beban anggaran negara.
“Mengaburkan fungsi kampus dan mengurangi sikap kritis terhadap kebijakan negara,” kata Fathul saat dihubungi pada Rabu, 6 Mei 2026.
Baca Juga: Magang Gratis Dapat Sertifikat Kompetensi, Ini Kegunaannya, Peserta Diminta Tunjukkan Kualitas
Soroti Anggaran dan Fungsi Kampus
Fathul mengaku tidak sependapat dengan langkah pemerintah yang melibatkan kampus sebagai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam proyek MBG.
Menurutnya, program tersebut masih menuai kritik publik, terutama terkait penggunaan anggaran besar yang dinilai berpotensi menekan ruang fiskal negara dan menggeser prioritas sektor strategis seperti pendidikan.
Ia menyoroti proyek MBG yang disebut mengambil hampir 30 persen dari total anggaran pendidikan.
Selain itu, menurutnya belum ada jaminan bahwa alokasi anggaran besar tersebut benar-benar menyasar anak-anak yang paling membutuhkan.
Fathul menegaskan kampus bukan operator teknis pemerintah untuk menjalankan dapur MBG.
Jika perguruan tinggi ikut mengelola dapur program tersebut, posisi kampus dikhawatirkan hanya berubah menjadi pelaksana teknis atau sekadar event organizer.
“Buat saya ada yang lebih mendesak ketimbang kampus mengelola dapur MBG.
Kampus punya pekerjaan besar meningkatkan kualitas riset, memperkuat ekosistem akademik, dan mengejar ketertinggalan global,” ujarnya.
Pernah Ikut Demonstrasi Tolak MBG dan Revisi UU TNI
Fathul dikenal sebagai salah satu rektor yang cukup vokal mengkritik program MBG dalam berbagai forum diskusi maupun aksi demonstrasi.
Ia pernah ikut dalam aksi demonstrasi Ibu-ibu Berisik yang tergabung dalam Koalisi Suara Ibu di kawasan Universitas Gadjah Mada pada 22 Desember 2025.
Aksi tersebut menuntut pemerintah menghentikan proyek MBG menyusul berbagai kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
Baca Juga: Jadwal Ujian Manajer Kopdes Merah Putih 2026 Resmi Dirilis, Ini Rinciannya!
Dalam aksi itu, Fathul bahkan membacakan puisi bertema kritik sosial dan politik.
Selain itu, ia juga sempat terlibat dalam demonstrasi penolakan Revisi Undang-Undang TNI bersama mahasiswa, dosen, dan aktivis lintas kampus di Balairung UGM pada 18 Maret 2025.
Revisi UU TNI dinilai sebagian kalangan memberi kewenangan berlebih kepada militer.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mendorong perguruan tinggi ikut membangun dan mengelola dapur MBG.
Baca Juga: Orang Tua Kini Makin Selektif Pilih Kampus Anak, BINUS Bandung Tawarkan Pendidikan Siap Karier
Ajakan itu disampaikan saat peresmian dapur MBG milik Universitas Hasanuddin pada 28 April 2026.
Brian menyebut kampus tidak cukup hanya berhenti pada riset, tetapi juga perlu terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pemerintah, termasuk program pemenuhan gizi anak melalui MBG.
Namun, Fathul mengaku hingga kini belum menerima surat instruksi resmi dari kementerian terkait pembangunan dapur MBG di kampusnya.
“Kalangan rektor secara khusus belum membahas dapur MBG. Saya belum dengar,” kata Fathul.
Perdebatan soal keterlibatan kampus dalam program MBG pun kini mulai membuka diskusi lebih luas tentang batas peran perguruan tinggi di tengah kebijakan negara yang terus berkembang. ***
