POJOKSATU.ID - Kemensos berkomitmen penuh untuk menjaga integritas dalam program pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat agar berjalan bersih dan tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf secara tegas menyatakan bahwa seluruh tahapan pengadaan ini telah melewati mekanisme yang sangat ketat, transparan, serta akuntabel.
Prosesnya dimulai dari perencanaan yang matang dengan menetapkan pagu anggaran maksimal sebesar tujuh ratus ribu rupiah per unit sebagai acuan kebutuhan siswa.
Penentuan angka ini tidak dilakukan sembarangan, melainkan melalui riset mendalam seperti melakukan perbandingan harga ke institusi pendidikan ternama hingga pengecekan melalui katalog elektronik.
Baca Juga: Rincian Harga Sepatu Siswa Terungkap, Gus Ipul Buktikan Efisiensi Anggaran Sekolah Rakyat!
Pemerintah juga memastikan bahwa penentuan Harga Perkiraan Sendiri didasarkan pada survei pasar yang luas, mencakup platform perdagangan elektronik hingga pendapat dari para ahli di bidangnya.
Dalam perjalanannya, mekanisme pemilihan penyedia dilakukan secara kompetitif melalui tender guna mendapatkan harga terbaik tanpa mengurangi standar kualitas barang.
Hasil dari proses lelang ini bahkan berhasil mendapatkan harga yang jauh lebih efisien dibandingkan batas anggaran yang disediakan di awal.
Sebagai contoh, sepatu jenis bot dan sepatu harian untuk berbagai jenjang pendidikan berhasil direalisasikan dengan angka yang jauh di bawah pagu asli.
Baca Juga: Bedah Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Kemensos, Gus Ipul Jamin Tak Ada Intervensi!
Efisiensi ini dipandang sebagai bukti nyata bahwa anggaran negara dikelola secara maksimal untuk kepentingan pendidikan tanpa adanya pemborosan yang tidak perlu.
Menariknya, sistem pengadaan ini dirancang sedemikian rupa sehingga diklaim mustahil untuk diintervensi oleh pihak mana pun, termasuk oleh pejabat di internal kementerian itu sendiri.
Untuk menjamin keamanan anggaran tersebut, pengawasan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga berwenang seperti Inspektorat Jenderal hingga Badan Pemeriksa Keuangan.
Gus Ipul juga membuka pintu lebar-lebar bagi lembaga antirasuah dan aparat penegak hukum lainnya untuk memantau jalannya proyek ini.
Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi Presiden untuk menghapus segala bentuk praktik penyimpangan anggaran.
Ke depannya, transparansi ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap program-program kesejahteraan sosial yang dijalankan pemerintah.***
