POJOKSATU.id — Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka jadwal terakhir pengajuan dan verifikasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah serta BOP RA tahun anggaran 2026 tahap I. 

Kebijakan ini langsung jadi sorotan karena disebut sebagai kesempatan final bagi lembaga yang belum merampungkan administrasi.

Penegasan tersebut disampaikan melalui surat resmi tertanggal 1 Mei 2026. 

Dalam isi kebijakan itu, Kemenag menegaskan tidak akan ada perpanjangan waktu.

 Artinya, keterlambatan sekecil apa pun bisa berdampak fatal, yakni gagal menerima dana bantuan.

Baca Juga: P2G Soroti Dualisme Status Guru, Minta Rekrutmen PPPK Dihentikan

Jadwal Terakhir yang Harus Dikejar

Batas waktu yang diberikan terbilang singkat dan padat. Pengelola madrasah dan RA diminta bergerak cepat agar tidak tertinggal.

Pengajuan berkas dijadwalkan pada 2 hingga 10 Mei 2026. Sementara proses verifikasi berlangsung sejak 2 hingga 11 Mei 2026.

Rentang ini menjadi fase krusial yang menentukan lolos atau tidaknya lembaga dalam mendapatkan bantuan operasional. 

Tidak ada toleransi tambahan waktu, jadi semua harus benar-benar siap sejak awal.

Baca Juga: Sopir Pajero Ditangkap Polisi Senin Siang Usai Tabrak Gerobak Tukang Sayur di Jaktim Dua Hari Lalu

Peran Vital Dana BOS dan BOP RA

Program BOS Madrasah dan BOP RA bukan sekadar bantuan biasa. 

Dana ini menjadi penopang utama operasional pendidikan, baik untuk kebutuhan personalia maupun non-personalia.

Mulai dari kegiatan belajar mengajar, pengadaan sarana prasarana, hingga administrasi harian, semuanya bergantung pada kelancaran dana ini. 

Tanpa dukungan tersebut, aktivitas madrasah bisa terganggu.

Karena itu, pemerintah menetapkan aturan ketat melalui petunjuk teknis agar penyaluran dan penggunaannya tetap tepat sasaran.

Baca Juga: Ketua PDIP Anjurkan Amien Rais Minta Maaf Soal Video Teddy dan Prabowo, Tak akan Turunkan Derajat

Dokumen Wajib, Jangan Sampai Terlewat

Pengajuan BOS tidak bisa asal kirim. Ada sejumlah dokumen yang wajib dipenuhi secara lengkap dan benar.

Di antaranya surat permohonan penyaluran dana, Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), serta perjanjian kerja sama.

Tak kalah penting, laporan penggunaan dana sebelumnya juga harus disertakan. Untuk penerima lama, LPJ menjadi syarat mutlak agar bisa lanjut ke tahap pencairan berikutnya.

Kriteria Lembaga Penerima

Tidak semua madrasah otomatis berhak menerima BOS. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi.

Lembaga harus memiliki izin operasional resmi minimal satu tahun, aktif menjalankan kegiatan belajar mengajar, serta tidak sedang dalam status sengketa atau penutupan.

Selain itu, pembaruan data EMIS juga wajib dilakukan secara berkala. Transparansi laporan penggunaan dana menjadi indikator penting dalam penilaian.

Baca Juga: Pelaku Begal Kurir JNE di Bandung Nyaris Dihajar Massa, Dua Sudah Ditangkap

Sistem Digital, Pengawasan Makin Ketat

Kemenag kini semakin serius dalam meningkatkan akuntabilitas. Pengelolaan dana BOS sudah terintegrasi dengan sistem digital, termasuk penggunaan e-RKAM.

Melalui sistem ini, perencanaan hingga pelaporan anggaran dilakukan secara terstruktur dan bisa dipantau langsung. 

Bahkan, pencairan dana berikutnya hanya bisa dilakukan jika laporan sebelumnya sudah lolos verifikasi.

Kondisi ini membuat pengelola madrasah tak bisa lagi bekerja asal-asalan. Semua harus rapi, tepat waktu, dan sesuai aturan.

Baca Juga: PMLI Terima Kunjungan Benchmark Dari LPP Agro Nusantara

Kesempatan Terakhir yang Menentukan

Dengan aturan yang semakin tegas dan sistem yang semakin ketat, tidak ada ruang untuk menunda. 

Jadwal ini benar-benar menjadi penentu nasib bantuan operasional madrasah di tahun 2026.

Jika terlewat, konsekuensinya bukan sekadar administrasi, tapi bisa berdampak langsung pada keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di madrasah. ***