POJOKSATU.ID - Teman-teman soal nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu di Tulungagung jadi sorotan.

Eh ternyata, honor yang diterima dinilai masih jauh dari kata layak loh.

Nah, bahkan tidak sebanding dengan beban kerja mereka sebagai tenaga pendidik.

Baca Juga: Lagi, Tiga Prajurit TNI di UNIFIL Jadi Korban Ledakan di Lebanon Selatan, Dua Alami Luka Serius

Lalu ya, masalah ini mencuat dalam rapat dengar pendapat antara Komisi A DPRD Tulungagung dan Dinas Pendidikan, Rabu 1 Maret 2026.

 

Honor PPPK Dinilai Terlalu Rendah

Eh saat forumnya, anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Sukanto, menyoroti kecilnya honor yang diterima PPPK paruh waktu.

Saat ini, guru PPPK paruh waktu di tingkat SD hanya menerima sekitar Rp350 ribu per bulan, sementara di tingkat SMP sekitar Rp400 ribu per bulan.

Baca Juga: Sementara Ini Baru 3 Kandidat Calon Ketua Kadin Purwakarta Sesuai AD ART, Salah Satunya Riana Afriadi

Kemudian ya, angka ini dinilai belum memenuhi standar kesejahteraan minimal guys.

Apalagi ya, jika dibandingkan dengan tanggung jawab yang mereka jalankan setiap hari.

 

DPRD Usulkan Kenaikan Signifikan

Tenang ya, melihat kondisi ini, Komisi A DPRD Tulungagung mendorong adanya penyesuaian gaji secara serius.

Bahkan itu, mereka mengusulkan kenaikan hingga tiga kali lipat loh.

Dengan skema ini, PPPK paruh waktu diharapkan bisa menerima sekitar Rp1 juta per bulan.

Nah usulan ini disebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap tenaga pendidik yang selama ini kurang mendapat perhatian loh guys.

 

Disdik Akan Hitung Kebutuhan Anggaran

Kemudian itu, menanggapi hal ini, Plt Kepala Disdik Tulungagung, Deni Susanti, menyatakan pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut.

Baca Juga: Prancis dan Korsel Jaga Jalur Pelayaran Selat Hormuz di Tengah Perang Masih Memanas

Eh tapi guys, disdik jugaakan menghitung kebutuhan anggaran sekaligus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dikutip Radar Tulungagung pada 03 Maret 2026, Deni Susanti berkata demikian.

“Kami akan melihat kemampuan anggaran yang tersedia sebelum mengambil keputusan,” ujarnya.

Baca Juga: Rumah Ahmadi

Kemudian ya, honor PPPK paruh waktu di Tulungagung memang masih jauh dari ideal.

Intinya nih, DPRD mendorong kenaikan signifikan, sementara Disdik masih mengkaji kemampuan anggaran YA GUYS.

Lalu, keputusan akhir akan sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah.***