POJOKSATU.ID - Wacana penerapan work from home atau WFH bagi ASN menuai penolakan di Kabupaten Madiun.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, secara tegas menolak kebijakan tersebut.
Hal itu dikarenakan WFH dinilai tidak efektif dan justru berpotensi menurunkan kinerja pegawai.
Menurut Fery, kebijakan WFH yang direncanakan berlaku setiap hari Jumat untuk ASN tidak tepat diterapkan di wilayahnya.
Ia menilai alasan efisiensi bahan bakar minyak (BBM) tidak sebanding dengan dampak negatif yang bisa muncul.
Dikutip dari Tribunnews.com, 3 April 2026, begini kata Fery:
“WFH itu tidak efesien. Malah mendidik ASN menjadi malas,” ujarnya.
Baca Juga: Lusa, Kapten Zulmi yang Gugur di Lebanon akan Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra
WFH Dinilai Tak Efektif dan Berisiko Turunkan Disiplin
Fery menegaskan bahwa ASN merupakan pegawai yang digaji oleh negara sehingga harus bekerja secara optimal.
Ia meragukan efektivitas kerja jika ASN menjalankan tugas dari rumah.
Menurutnya, tidak ada jaminan ASN benar-benar bekerja saat WFH.
Baca Juga: Gagal SNBP dan SNBT 2026? Tenang, Ini 6 Jalur Masuk PTN yang Masih Bisa Dicoba
Bahkan, ia menilai ada potensi pegawai tidak berada di rumah saat jam kerja berlangsung.
“Kalau di rumah belum tentu pegawai akan berada di rumah. Bisa jadi nanti keluar rumah,” tambah Fery.
Karena itu, ia menilai penerapan WFH di Kabupaten Madiun tidak tepat dan berisiko menurunkan kedisiplinan ASN.
Usul Jalan Kaki hingga Bersepeda
Sebagai solusi alternatif, Fery justru mendorong langkah yang lebih sederhana namun efektif untuk menghemat BBM, yakni dengan mengubah kebiasaan transportasi ASN.
Baca Juga: CPNS 2026 Pakai Sistem “Smart Select”? Ini Fakta Sebenarnya dan Skema yang Beredar
Ia menyarankan ASN yang tinggal dekat kantor untuk berjalan kaki. Sementara yang jaraknya sedikit lebih jauh bisa menggunakan sepeda.
“Kalau rumahnya dekat ya jalan kaki. Kalau agak jauh naik sepeda."
"Sementara yang jauh naik transportasi umum atau bus yang disediakan pemerintah daerah,” jelasnya.
Baca Juga: WFH Resmi Berlaku April 2026, Guru Tetap Masuk Sekolah Seperti Biasa
Menurut Fery, kebiasaan tersebut tidak hanya menghemat BBM tetapi juga memberikan manfaat kesehatan bagi para ASN.
Ia bahkan mengusulkan agar aktivitas berjalan kaki atau bersepeda dilakukan secara rutin minimal dua kali dalam sepekan.
Wilayah Madiun Dinilai Tak Cocok Terapkan WFH
Selain faktor kedisiplinan, Fery juga menyoroti kondisi geografis Kabupaten Madiun yang dinilai kurang mendukung penerapan WFH.
Baca Juga: Meski Distribusi MBG Kini Hanya 5 Hari, BGN Tegaskan Gaji Pegawai SPPG Tetap Aman Tanpa Pengurangan
Kabupaten Madiun diketahui memiliki wilayah yang cukup luas dengan total 15 kecamatan.
Hal ini membuat pengawasan terhadap ASN yang bekerja dari rumah menjadi lebih sulit.
Dengan kondisi tersebut, ia menilai kebijakan WFH tidak akan berjalan efektif jika dipaksakan.
Pemkab Madiun Masih Kaji Kebijakan WFH
Sementara itu, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan bahwa hingga saat ini Pemkab Madiun belum menerapkan kebijakan WFH bagi ASN.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan kajian mendalam agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat dan efektif.
“Karena sesuai surat edaran pelaksanaan WFH ada yang boleh dan tidak. Maka kami pelajari dulu dalam satu minggu ini,” kata Hari Wuryanto.
Baca Juga: Rumah Ahmadi
Bupati Contohkan Bersepeda Setiap Jumat
Meski belum menerapkan WFH, Bupati Madiun justru telah lebih dulu memberikan contoh dalam upaya efisiensi BBM.
Ia mengaku rutin bersepeda dari rumah jabatan menuju kantor setiap hari Jumat.
Langkah tersebut diharapkan bisa diikuti oleh ASN lainnya sebagai bentuk penghematan sekaligus menjaga kesehatan.
Baca Juga: Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus Terancam Buta Permanen dan Cacat Seumur Hidup
Pimpinan Tetap Wajib Masuk Kantor
Dalam aturan yang sedang dikaji, disebutkan bahwa sejumlah pejabat tetap wajib masuk kerja, seperti kepala dinas, camat, hingga lurah.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua ASN bisa menjalankan sistem kerja dari rumah.
Di satu sisi, efisiensi anggaran menjadi tujuan utama, namun di sisi lain, kedisiplinan dan efektivitas kerja tetap menjadi prioritas.
Dengan kondisi wilayah yang luas serta kekhawatiran terhadap kinerja ASN, Kabupaten Madiun memilih lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan WFH.***
