POJOKSATU.id - Bapak/Ibu, mungkin ada yang mulai bertanya-tanya, “Kenapa ya ada guru yang dapat TPG THR, tapi ada juga yang tidak?”

Padahal sama-sama guru, sama-sama sertifikasi, bahkan mungkin sama-sama ASN.

Tapi kenyataannya, hasilnya bisa berbeda.

Nah, ini bukan soal pilih kasih, ya.

Ada faktor penting yang sering luput dibahas, yaitu TPP dan kebijakan fiskal daerah.

Baca Juga: TPG THR 100 Persen Tidak untuk Semua Guru? Ini Penjelasan Daerah Penerima dan Skema Anggaran yang Perlu Dipahami Agar Tidak Salah Ekspektasi

Yuk, kita kupas pelan-pelan supaya tidak salah paham.

Peran TPP yang Sering Tidak Disadari

Bapak/Ibu, TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai ini ternyata punya pengaruh besar.

Di beberapa daerah, guru sudah menerima TPP sebagai tambahan penghasilan rutin dari pemerintah daerah.

Nah, dalam kebijakan THR 2026, daerah yang sudah memberikan TPP biasanya tidak mendapatkan tambahan TPG THR dari pusat.

Baca Juga: TPG Januari 2026 Belum Terbit SKTP, Masih Bisa Cair? Ini Penjelasan Lengkap dan Harapan yang Perlu Diketahui Guru Agar Tidak Cemas

Kenapa?

Karena pemerintah menganggap kesejahteraan guru di daerah tersebut sudah ditopang oleh TPP.

Daerah Tanpa TPP Justru Dapat Prioritas

Sebaliknya, untuk daerah yang tidak memiliki TPP atau tunjangan kinerja, pemerintah pusat memberikan perhatian lebih.

Di sinilah TPG THR 100 persen diberikan melalui skema anggaran pusat (APBN).

Tujuannya jelas: untuk pemerataan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia.

Jadi bukan soal siapa yang diutamakan, tapi lebih ke upaya menyeimbangkan kondisi.

Kebijakan Fiskal Daerah Jadi Penentu Utama

Nah, ini bagian yang jarang dibahas.

Setiap daerah punya kemampuan keuangan yang berbeda, atau yang sering disebut kapasitas fiskal daerah.

Baca Juga: Kapan SKTP April 2026 Terbit? Ini Prediksi Jadwal Resmi dan Perkiraan Pencairan TPG Agar Guru Bisa Lebih Siap Menunggu

Artinya:

1. Ada daerah yang anggarannya kuat

2. Ada juga yang terbatas

Kalau daerah punya fiskal kuat, biasanya bisa memberikan TPP atau bahkan tambahan lain.

Tapi kalau fiskalnya terbatas, maka sangat bergantung pada bantuan dari pusat.

Dampaknya ke Guru, Kenapa Bisa Berbeda?

Inilah yang akhirnya membuat kondisi di lapangan tidak sama.

1. Guru di daerah tanpa TPP, bisa dapat TPG THR dari pusat

2. Guru di daerah dengan TPP, tidak mendapat tambahan TPG THR dari pusat

Jadi bukan berarti ada yang “tidak dapat apa-apa”, tapi bentuk tunjangannya berbeda.

Pentingnya Memahami Konteks Kebijakan

Bapak/Ibu, seringkali kita hanya melihat hasil akhir siapa dapat, siapa tidak.

Padahal di balik itu ada kebijakan yang cukup kompleks.

Kalau tidak dipahami, bisa menimbulkan persepsi yang kurang tepat, bahkan rasa tidak adil.

Baca Juga: Ramai Isu TPG THR 100 Persen Cair dari Pusat, Guru Wajib Tahu Skema Sebenarnya Berdasarkan Aturan Terbaru Agar Tidak Salah Ekspektas

Padahal sebenarnya, pemerintah sedang mencoba menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Yuk, Lebih Bijak Menyikapi Informasi

Di tengah banyaknya informasi yang beredar, penting banget untuk tidak langsung menyimpulkan.

Coba cek dulu:

1. Apakah daerah memiliki TPP?

2. Bagaimana kondisi fiskal daerah?

3. Apa kebijakan yang berlaku di wilayah masing-masing?

Dengan begitu, Bapak/Ibu bisa melihat gambaran yang lebih utuh.

Bukan Soal Tidak Dapat, Tapi Skemanya Berbeda

Bapak/Ibu, poin pentingnya adalah ini:

perbedaan bukan berarti ketidakadilan, tapi perbedaan skema.

Yuk, kita pahami bersama supaya tidak mudah kecewa atau terbawa informasi yang belum tentu lengkap.

Karena dengan memahami sistemnya, kita jadi lebih tenang dan lebih siap menghadapi setiap kebijakan yang ada.***