POJOKSATU.id – Pemerintah mengubah skema distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mulai 2025 dan berlanjut pada 2026.
Jika sebelumnya kuota relatif stabil di tiap perguruan tinggi, kini jumlah penerima akan lebih ditentukan oleh data sosial ekonomi nasional serta hasil seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan, kebijakan ini bertujuan mempertegas prinsip tepat sasaran bagi mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan miskin yang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT.
Baca Juga: Indonesia Terancam Krisis Air, AHY Ungkap 70 Persen Sungai Tercemar dan Jawa Paling Rawan
Anggaran Naik, Skema Berubah
Berdasarkan data Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, anggaran KIP Kuliah terus meningkat signifikan.
Pada 2020, anggaran tercatat Rp6,5 triliun. Angka tersebut melonjak menjadi Rp14,9 triliun pada 2025 dengan sasaran 1.044.921 mahasiswa sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
Pada 2026, alokasi kembali naik menjadi Rp15,3 triliun dengan target 1.047.221 mahasiswa.
Baca Juga: Resmi! Presiden Prabowo Teken Keppres Cuti Bersama ASN 2026, Cek Jadwal Lengkapnya di Sini
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan KIP Kuliah adalah instrumen strategis untuk memastikan pemerataan akses pendidikan tinggi.
“KIP Kuliah menjadi jembatan harapan bagi siswa berprestasi dengan keterbatasan ekonomi. Negara hadir agar mereka tetap bisa menempuh dan lulus pendidikan tinggi,” ujarnya dikutip Rabu (25/2/2026).
Mengapa Kuota Kampus Bisa Turun Drastis
Perubahan kebijakan mulai 2025 membawa konsekuensi pada distribusi kuota di sejumlah kampus.
Baca Juga: Keutamaan Salat Dhuha, Waktu Terbaik hingga Doa yang Dianjurkan Lengkap dengan Dalilnya
Untuk perguruan tinggi negeri, prioritas penerima kini melekat pada siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar SMA atau yang terdata dalam DTKS serta PPKE maksimal desil 3, yang lolos SNBP atau SNBT.
Artinya, jika jumlah siswa dari kategori tersebut yang lulus seleksi di satu kampus sedikit, maka kuota KIP Kuliah di kampus itu otomatis ikut turun.
Sebaliknya, kampus dengan lebih banyak siswa pemegang KIP SMA atau terdata dalam DTKS yang lolos seleksi akan mengalami lonjakan penerima.
Baca Juga: Kamu Dapat WFA Lebaran 2026, Perusahaan dan Swasta Akan Potong Cuti Tahunan?
Sebagai contoh, Universitas Negeri Medan pada 2024 menerima sekitar 1.000 mahasiswa baru penerima KIP Kuliah.
Namun pada 2025, jumlah penerima melonjak lebih dari 3.000 karena banyak siswa dari keluarga miskin yang lolos SNBP dan SNBT di kampus tersebut.
Di sisi lain, Universitas Gadjah Mada mengalami penurunan signifikan. Jika pada 2024 menerima sekitar 1.900 mahasiswa baru penerima KIP Kuliah, pada 2025 jumlahnya turun menjadi sekitar 708 mahasiswa.
Hal tersebut karena lebih sedikit siswa kategori prioritas yang lolos seleksi di kampus tersebut.
Kemdiktisaintek menyebut, penurunan di satu kampus tidak berarti pengurangan anggaran nasional. Ini murni dampak distribusi berbasis data dan hasil seleksi tahun berjalan.
Integrasi Data Sosial Nasional
Perubahan skema ini juga diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Baca Juga: Embung Picu Banjir Saat Musim Hujan, Ono Surono Desak Koordinasi dan Turun Tangan Serius
Melalui kebijakan ini, pemerintah menggunakan basis data terintegrasi untuk memastikan bantuan sosial, termasuk KIP Kuliah, benar-benar menjangkau keluarga miskin dan rentan miskin.
Mulai 2026, prioritas penerima diberikan kepada lulusan SMA atau SMK penerima PIP atau yang terdata dalam DTSEN desil 1 hingga desil 4.
Untuk PTN, syarat kelulusan melalui SNBP atau SNBT tetap menjadi kunci utama.
Baca Juga: Bos Dilarang Potong Cuti! Pemerintah Himbau Perusahaan Terapkan WFA Lebaran 2026!
Sementara untuk perguruan tinggi swasta, kuota tetap didistribusikan oleh LLDikti berdasarkan daya tampung dan akreditasi program studi di masing-masing wilayah.
Akses Tetap Terbuka
Kemdiktisaintek menegaskan, meski mekanisme berubah, kuota nasional minimal tetap 200 ribu mahasiswa baru per tahun. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan program berjalan akuntabel dan adaptif.
Pemerintah juga membuka kemungkinan distribusi tambahan bagi kampus yang mengalami penurunan signifikan, meski jumlahnya tidak selalu sama dengan tahun sebelumnya.
Baca Juga: CPNS 2026 Berpeluang Dibuka, Menpan RB Rni ungkap 160 Ribu PNS Pensiun, Fresh Graduate Diperhatikan
Dengan pendekatan berbasis data ini, pemerintah berharap bantuan pendidikan benar-benar menjadi peluang emas bagi generasi muda dari keluarga miskin untuk menembus kampus unggulan di seluruh Indonesia.
“Kami mengajak seluruh anak-anak Indonesia dari keluarga kurang mampu untuk tidak ragu melanjutkan kuliah. KIP Kuliah hadir sebagai sarana meraih masa depan yang lebih baik,” tegas Menteri Brian. ***
