POJOKSATU.id - Penelitian Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkap fakta yang memprihatinkan. Hampir seluruh kampus di Indonesia dinilai belum ramah bagi dosen penyandang disabilitas.
Riset ini dilakukan UGM bekerja sama dengan University of Nottingham, Inggris, melalui survei terhadap 59 dosen penyandang disabilitas dari 26 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.
Hasilnya menunjukkan masih banyak hambatan struktural maupun non-struktural yang dihadapi para akademisi disabilitas.
Bangunan Kampus hingga Materi Ajar Belum Aksesibel
Temuan penelitian menunjukkan berbagai kendala fisik masih mendominasi lingkungan kampus. Di antaranya:
-
Tangga curam tanpa lift.
-
Toilet sempit yang tidak ramah kursi roda.
-
Gedung bertingkat yang sulit atau mustahil diakses.
Tidak hanya infrastruktur, hambatan juga terjadi pada sistem pembelajaran. Beberapa materi atau aplikasi pembelajaran tidak dapat diakses pembaca layar bagi tunanetra. Artinya, akses terhadap bahan ajar pun belum sepenuhnya inklusif.
Ketua Unit Layanan Disabilitas UGM, Wuri Handayani, mengungkapkan dampak psikologis dari kondisi tersebut.
“Banyak dari dosen penyandang disabilitas mengalami kecemasan berlebih, mood yang naik-turun, hingga kelelahan berpikir,” ujarnya seperti dilansir dari laman resmi UGM, Rabu, 18 Februari 2026.
Stigma dan Beban yang Tidak Terlihat
Wuri menjelaskan, hambatan akses kampus sering kali membuat dosen disabilitas diberi stigma sebagai pemalas atau tidak produktif. Padahal kenyataannya berbeda.
“Kondisi ini bukan karena mereka malas, tapi energi mereka habis untuk menaklukkan hambatan lingkungan sebelum sempat mengajar,” katanya.
Dalam praktiknya, dosen dengan keterbatasan mobilitas atau wicara kerap mengalami kecemasan saat mengajar kelas besar. Perubahan jadwal mendadak juga memaksa mereka merombak ulang perencanaan transportasi dan pendampingan yang sudah disusun rapi.
“Apalagi jika ada kegiatan konferensi ke luar kota yang melibatkan mereka, kegiatan yang seharusnya jadi ajang publikasi karya, malah terkadang jadi mimpi buruk soal transportasi, akses dan berbagai hambatan lain membuat mereka akhirnya memilih mundur,” tambah Wuri.
Forum SHINE dan Lahirnya ADDI
Hasil survei ini kemudian dibahas dalam forum strategis yang didanai oleh British Council melalui skema Going Global Partnership 2025. Forum berlangsung di Yogyakarta pada 4–5 Februari 2026 melalui program bertajuk SHINE (Shining a Light on Unheard Voices of Disabled Researchers).
Dalam forum tersebut, sebanyak 16 dosen disabilitas sepakat membentuk wadah perjuangan bersama bernama Asosiasi Dosen Disabilitas Indonesia (ADDI).
ADDI dibentuk sebagai langkah konkret untuk:
-
Mengadvokasi kebijakan kampus yang lebih inklusif.
-
Mendorong pemerintah menghadirkan regulasi yang lebih berpihak.
-
Memastikan tersedianya akomodasi yang layak bagi dosen disabilitas.
“Harapannya melalui asosiasi yang dibangun dapat lebih mendorong kebijakan inklusif kepada pemerintah dan kampus. Mereka ingin memastikan ada akomodasi yang layak,” kata Wuri.
Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Wening Udasmoro, menyambut baik terbentuknya ADDI. Ia menegaskan bahwa komitmen terhadap inklusivitas tidak boleh berhenti pada jargon semata.
“Saya sungguh berharap rekomendasi riset dan lokakarya ini tidak hanya menjadi dokumen di atas meja, melainkan dapat dijadikan refleksi terhadap perubahan yang komprehensif di universitas-universitas seluruh Indonesia,” ujarnya.
Riset ini menjadi pengingat bahwa aksesibilitas bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan hak dasar.
Kampus sebagai ruang ilmu seharusnya menjadi tempat yang aman dan setara bagi semua, termasuk para dosen penyandang disabilitas yang selama ini berjuang lebih keras dari yang terlihat. ***
