POJOKSATU.ID - Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dari Kementerian Sosial menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam membantu masyarakat tidak mampu yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Di tengah kenaikan harga bahan bangunan dan tingginya biaya renovasi, program ini menjadi harapan bagi keluarga miskin agar memiliki hunian yang lebih aman dan sehat.

Namun, tidak sedikit warga yang masih bingung bagaimana cara mendaftar Rumah Sejahtera Terpadu Kemensos, apa saja syaratnya, dan bagaimana proses verifikasinya.

Berikut penjelasan lengkap agar masyarakat memahami alur pendaftaran secara benar dan tidak terjebak informasi keliru.

Baca Juga: YLKI Somasi Kemensos soal Penonaktifan PBI JK BPJS Kesehatan, Hak Peserta Miskin Dipertaruhkan

Apa Itu Rumah Sejahtera Terpadu?

Rumah Sejahtera Terpadu (RST) adalah program bantuan sosial yang menyasar keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak layak huni.

Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan atau renovasi fisik rumah, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat secara menyeluruh.

Bantuan dapat berupa:

  • Perbaikan atap, lantai, dan dinding

  • Peningkatan sanitasi dan ventilasi

  • Penyediaan fasilitas dasar yang layak

  • Dukungan pemberdayaan sosial

Program ini biasanya terintegrasi dengan data kesejahteraan sosial nasional sehingga menyasar warga yang benar-benar membutuhkan.

Siapa yang Berhak Mendaftar?

Tidak semua warga bisa langsung mengajukan diri.

Ada kriteria yang harus dipenuhi, antara lain:

  1. Termasuk keluarga miskin atau rentan miskin

  2. Terdaftar dalam data kesejahteraan sosial pemerintah daerah

  3. Memiliki rumah sendiri dengan kondisi tidak layak huni

  4. Belum pernah menerima bantuan serupa

  5. Bersedia diverifikasi dan disurvei petugas

Kriteria ini bertujuan agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program lain.

Cara Mendaftar Rumah Sejahtera Terpadu

Berikut langkah-langkah umum yang perlu dilakukan warga tidak mampu:

1. Pastikan Terdaftar dalam Data Sosial

Langkah pertama adalah memastikan bahwa keluarga sudah masuk dalam data kesejahteraan sosial pemerintah.

Baca Juga: 11 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, 30 Ribu Pendamping PKH Turun Langsung Cek Data Warga

Jika belum, warga dapat mengajukan pendataan melalui:

  • RT/RW

  • Kantor desa atau kelurahan

  • Dinas sosial setempat

Pendataan ini penting karena program RST biasanya mengacu pada basis data resmi.

2. Ajukan Usulan ke Pemerintah Desa/Kelurahan

Setelah terdata, warga dapat menyampaikan usulan bantuan rumah melalui pemerintah desa atau kelurahan.

Biasanya akan diminta melampirkan:

  • Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga

  • Surat keterangan tidak mampu

  • Foto kondisi rumah

  • Dokumen kepemilikan atau keterangan penguasaan tanah

Pemerintah desa akan melakukan verifikasi awal sebelum mengusulkan ke tingkat kabupaten/kota.

3. Proses Verifikasi Lapangan

Petugas sosial akan melakukan survei langsung untuk memastikan kondisi rumah sesuai dengan kriteria tidak layak huni.

Baca Juga: THR ASN, TNI, dan Polri Dipastikan Cair Awal Ramadan 2026, Purbaya Siapkan Anggaran Rp55 Triliun

Beberapa indikator yang dinilai antara lain:

  • Kondisi atap bocor atau rusak

  • Dinding rapuh

  • Lantai tanah atau rusak berat

  • Tidak memiliki fasilitas sanitasi layak

  • Struktur bangunan membahayakan penghuni

Jika dinyatakan memenuhi syarat, nama calon penerima akan diusulkan dalam daftar prioritas.

4. Penetapan dan Penyaluran Bantuan

Setelah melalui proses seleksi dan verifikasi, penerima manfaat akan ditetapkan secara resmi.

Bantuan biasanya disalurkan dalam bentuk material bangunan atau dana yang diawasi penggunaannya.

Proses pembangunan umumnya melibatkan gotong royong masyarakat setempat untuk mempercepat pengerjaan.

Baca Juga: Rekrutmen BUMN 2026 Sebar Formasi ke Daerah, Anak Muda Kini Bisa Bangun Karier Dekat Kampung Halaman

Berapa Besaran Bantuan?

Besaran bantuan dapat berbeda tergantung kebijakan dan kondisi lapangan.

Nilainya disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan dan ketersediaan anggaran.

Karena program ini bersifat bantuan sosial, jumlahnya tidak selalu sama di setiap daerah.

Mengapa Verifikasi Ketat Dilakukan?

Proses verifikasi yang ketat dilakukan untuk mencegah:

  • Salah sasaran penerima

  • Duplikasi bantuan

  • Penyalahgunaan anggaran

  • Klaim tidak valid

Baca Juga: Harga Tiket Pesawat Dipangkas 17 Persen, Ini Dampak Nyata ke Kantong Pemudik Lebaran

Kemensos menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan.

Beberapa kendala yang kerap muncul dalam proses pendaftaran antara lain:

  • Data belum diperbarui

  • Dokumen kepemilikan tanah tidak lengkap

  • Kuota bantuan terbatas

  • Proses administrasi memakan waktu

Karena itu, warga disarankan aktif berkoordinasi dengan perangkat desa dan dinas sosial setempat.

Baca Juga: Di Tengah Sorotan Kasus Keracunan MBG, Presiden Tetap Beri Bintang Jasa Utama ke Kepala BGN

Agar peluang mendapatkan bantuan lebih tinggi, warga dapat:

  • Memastikan semua dokumen lengkap dan valid

  • Menyertakan foto kondisi rumah terbaru

  • Mengikuti proses pendataan secara aktif

  • Tidak memberikan data palsu

  • Bersabar mengikuti tahapan seleksi

Transparansi dan kejujuran menjadi faktor penting dalam proses ini.

Hunian yang layak bukan sekadar tempat berteduh.

Rumah yang aman dan sehat berpengaruh pada:

  • Kesehatan keluarga

  • Produktivitas ekonomi

  • Kualitas hidup anak

  • Keamanan penghuni

Program RST diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dari aspek hunian yang tidak layak.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap oknum yang mengaku bisa mempercepat proses dengan imbalan tertentu.

Program bantuan sosial tidak dipungut biaya.

Baca Juga: CAIR! 47 Nakes PPPK Paruh Waktu RSUD Jombang Terima Tambahan Rp1 Juta

Informasi resmi biasanya diumumkan melalui dinas sosial daerah atau kanal resmi pemerintah.

Program Rumah Sejahtera Terpadu menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

Namun keberhasilan program ini sangat bergantung pada keakuratan data dan partisipasi aktif warga.

Bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, mengikuti prosedur dengan benar adalah langkah awal untuk mendapatkan hunian yang lebih layak dan bermartabat.***