POJOKSATU.ID - Forum Guru dan Tenaga Kependidikan (FGTKN) Kabupaten Sampang mendatangi DPRD Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
Nah untuk menyuarakan keresahan para guru dan tenaga kependidikan PPPK Paruh Waktu.
Dalam audiensi resmi tersebut, FGTKN meminta dukungan DPRD agar ada kepastian gaji sekaligus kejelasan status kerja bagi PPPK Paruh Waktu di daerah tersebut.
Baca Juga: Skema Pensiun ASN Bakal Berubah Mulai 2026? Ini Penjelasan Pay As You Go dan Fully Funded
Audiensi ini menjadi penting karena hingga kini penghasilan PPPK Paruh Waktu di Sampang dinilai belum jelas dan belum mampu menjamin kehidupan yang layak bagi para pendidik.
Tuntutan Utama FGTKN
Dalam pertemuan dengan DPRD, FGTKN menyampaikan dua tuntutan utama.
1. Kepastian gaji bagi PPPK Paruh Waktu agar tidak lagi bergantung pada kebijakan sementara.
Baca Juga: Akhirnya Ada Harapan! Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Tak Lagi Memprihatinkan, Pemkab Siapkan Bosda 2026
2. Adanya upaya peralihan status kerja agar PPPK Paruh Waktu memiliki payung hukum yang lebih kuat dan kondisi kerja yang lebih layak.
FGTKN menilai, tanpa kepastian regulasi dan anggaran, para guru akan terus berada dalam posisi tidak aman secara ekonomi.
Gaji Dinilai Belum Layak
Salah satu alasan utama audiensi ini adalah realitas gaji PPPK Paruh Waktu di Sampang yang masih jauh dari harapan.
Besaran gaji belum memiliki struktur yang jelas dan dinilai belum sebanding dengan beban kerja yang dijalani guru dan tenaga kependidikan.
Kondisi ini membuat banyak PPPK Paruh Waktu kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi untuk jangka panjang.
Aturan Nasional Belum Seragam
Secara nasional, gaji PPPK Paruh Waktu memang diatur dalam KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025.
Namun, aturan tersebut memberi ruang besar bagi daerah untuk menyesuaikan besaran gaji sesuai kemampuan fiskal masing-masing.
Nah lalu akibatnya, terjadi ketimpangan antar daerah.
Baca Juga: Skema Fully Funded 2026, Ini Cara Aman Bagi PNS Menyusun Dana Pensiun Sendiri
Di beberapa wilayah, gaji PPPK Paruh Waktu bisa mencapai jutaan rupiah.
Sementara di daerah lain hanya ratusan ribu rupiah per bulan.
Belajar dari Daerah Lain
FGTKN juga menyinggung contoh daerah lain yang mulai menyiapkan skema gaji lebih jelas.
Di Kabupaten Temanggung, misalnya, gaji PPPK Paruh Waktu direncanakan sekitar Rp1,5 juta per bulan sesuai kemampuan APBD setempat.
Baca Juga: Skema Pensiun ASN Tak Lagi Ditanggung Negara, Kebijakan Tepat atau Beban Baru PNS?
Contoh ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Pemkab dan DPRD Sampang dalam menyusun kebijakan serupa.
Harapan Guru PPPK Paruh Waktu
Para guru dan tenaga kependidikan berharap DPRD Sampang bisa mendorong penetapan standar gaji yang lebih layak, minimal mendekati UMK atau UMR daerah.
Selain itu, mereka juga berharap ada kepastian masa kerja, dasar hukum yang jelas, serta kemungkinan peralihan ke status PPPK penuh waktu.
Jika anggaran daerah terbatas, DPRD diharapkan bisa ikut mengusulkan solusi ke tingkat provinsi maupun pusat.
Audiensi FGTKN ke DPRD Sampang menjadi cerminan persoalan nasional terkait gaji dan status PPPK Paruh Waktu.
Baca Juga: Ini 5 Dampak Skema Dana Pensiun Mulai 2026, Tak lagi Full Ditanggung negara
Selama belum ada standar gaji yang jelas dan kepastian status kerja, kesejahteraan guru akan terus menjadi isu.
Dukungan DPRD dan pemerintah daerah dinilai krusial untuk memberi kepastian dan keadilan bagi para tenaga pendidik.***
