POJOKSATU.ID - Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran strategis dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia.
Tidak hanya mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, pendamping PKH juga dapat dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi korban bencana alam, termasuk di wilayah Sumatra.
Pelibatan pendamping PKH dinilai efektif karena mereka telah memiliki pengalaman lapangan, memahami kondisi sosial masyarakat, serta menguasai mekanisme pendataan dan pendampingan bansos.
Dasar Pelibatan Pendamping PKH
Dalam kondisi bencana, pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang siap turun ke lapangan dalam waktu cepat.
Pendamping PKH menjadi salah satu unsur yang dapat diperbantukan karena telah terdaftar secara resmi, memiliki wilayah dampingan jelas, dan berada langsung di tengah masyarakat.
Pendamping PKH dapat dilibatkan atas penugasan dari Dinas Sosial daerah atau koordinasi dengan Kementerian Sosial, khususnya pada tahap pendataan, pendampingan penyaluran, dan pelaporan bantuan.
Peran Pendamping PKH dalam Penyaluran Bansos Bencana
Pendamping PKH dapat menjalankan sejumlah peran penting dalam penyaluran bansos korban bencana di Sumatra.
Salah satunya adalah pendataan awal korban terdampak, baik yang mengalami kerusakan rumah, kehilangan mata pencaharian, maupun kondisi darurat lainnya.
Baca Juga: Pramono Sebut Ada Pihak yang Malah Suka Jakarta Kebanjiran, Sampai Kecewa Jakarta Ga Kebanjiran!
Selain itu, pendamping PKH membantu memastikan data korban sesuai dengan identitas kependudukan, sehingga meminimalkan kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan.
Pendampingan Saat Penyaluran Bansos
Saat bansos mulai disalurkan, pendamping PKH berperan sebagai pendamping penyaluran.
Mereka membantu menjelaskan mekanisme bantuan kepada warga, mendampingi korban saat menerima bantuan tunai atau non-tunai, serta memastikan bantuan diterima oleh penerima yang tercantum dalam daftar resmi.
Peran ini sangat penting, terutama di wilayah terdampak bencana yang memiliki keterbatasan akses informasi dan infrastruktur.
Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Penyalur
Agar pendamping PKH dapat menjalankan perannya secara optimal, diperlukan koordinasi yang jelas dengan pemerintah daerah, bank Himbara, maupun PT Pos Indonesia sebagai lembaga penyalur.
Pendamping PKH bertugas melaporkan kendala di lapangan, seperti penerima yang belum menerima bantuan, data tidak sesuai, atau kondisi korban yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Pelaporan dan Pengawasan
Setelah penyaluran bansos, pendamping PKH juga terlibat dalam pelaporan hasil penyaluran.
Baca Juga: Reksa Dana Adalah Tabungan Modern? Ini Penjelasan Lengkapnya
Laporan ini menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Sosial dan Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan telah tersalurkan secara tepat sasaran dan transparan.
Pendamping PKH turut berperan dalam pengawasan sosial, dengan melaporkan jika terdapat indikasi penyimpangan atau ketidaktepatan dalam distribusi bantuan.
Manfaat Pelibatan Pendamping PKH
Pelibatan pendamping PKH dalam penyaluran bansos korban bencana memberikan banyak manfaat.
Proses penyaluran menjadi lebih cepat, data lebih akurat, dan komunikasi dengan masyarakat berjalan lebih efektif.
Baca Juga: 12 Tradisi Unik Menyambut Ramadan di Indonesia, dari Nyorog hingga Pacu Jalur
Dengan pengalaman dan kedekatan pendamping PKH dengan warga, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada korban bencana yang membutuhkan.***
