POJOKSATU.ID - Kehadiran kecerdasan buatan (AI) telah membawa transformasi besar dalam cara manusia mengelola informasi. Namun, kecanggihan teknologi ini membawa tantangan fundamental terkait validitas data.

Secara mendasar, AI bekerja dengan mengumpulkan dan merangkum data yang diunggah oleh manusia ke internet.

Kondisi ini menciptakan risiko besar, jika data yang menjadi sumber awal tidak akurat atau tidak etis, maka hasil yang diberikan oleh AI pun akan menyesatkan.

Meskipun memiliki kemampuan pemrosesan yang luar biasa, AI tetaplah sebuah mesin yang tidak dibekali nurani maupun kesadaran moral.

Baca Juga: Ribuan Guru Madrasah Swasta di Tasikmalaya Turun ke Jalan, Kritik Keras Skema Pengangkatan SPPG Jadi PPPK

Oleh karena itu, manusia memegang tanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa setiap informasi yang diproduksi dan diolah oleh sistem ini bersifat benar dan bermanfaat.

Fenomena manipulasi digital, seperti pemalsuan visual dan suara, kini menjadi ancaman nyata bagi reputasi individu.

Masalah ini diperparah oleh gaya hidup masyarakat saat ini yang cenderung mengonsumsi informasi secara cepat dan dangkal atau dikenal dengan istilah scroll society.

Dalam ekosistem digital yang serba cepat ini, narasi yang salah menjadi lebih mudah dipercaya dan menyebar luas.

Baca Juga: Dari Wartawan Tempo ke Bank Indonesia! Perjalanan Tak Terduga Thomas Djiwandono

Menanggapi dinamika tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai mengambil langkah strategis dengan memperkenalkan mata pelajaran pilihan AI dan coding.

Program ini rencananya akan dimulai sejak jenjang kelas V SD secara bertahap.

Implementasi ini tidak dilakukan secara serentak, melainkan menyesuaikan dengan kesiapan infrastruktur serta kompetensi tenaga pendidik di masing-masing satuan pendidikan.

Fokus utama dari pendidikan ini bukan sekadar penguasaan teknis, melainkan pembekalan nilai-nilai etika dalam pemanfaatan teknologi.

Nilai-nilai karakter tidak akan berdiri sebagai pelajaran mandiri, melainkan menyatu dalam seluruh proses pembelajaran dan budaya sekolah.

Visi besar dari kebijakan ini adalah memposisikan teknologi sebagai alat untuk memperkuat kualitas kemanusiaan, bukan sebagai penggantinya.

Meskipun teknologi mampu meningkatkan efisiensi dan kecerdasan, pemanfataannya sangat bergantung pada integritas penggunanya.

Baca Juga: Apa Itu Guru Honorer dan Mengapa Status Ini Masih Bertahan di Tengah Kebijakan Pendidikan Indonesia

Teknologi memiliki sisi ganda, ia bisa mempermudah pekerjaan manusia, namun di sisi lain berisiko mengikis nilai-nilai kemanusiaan jika tidak dikelola dengan bijak.

Pendidikan di Indonesia diharapkan tetap relevan dengan perubahan zaman tanpa melepaskan akar pada nilai, karakter, dan adab.

Pada akhirnya, secanggih apa pun perkembangan teknologi di masa depan, kendali dan tanggung jawab moral sepenuhnya tetap berada di tangan manusia.***

Silahkan akses artikel lainnya melalui apps kami:

Versi Android

Versi iOS

Channel WhatsApp

Fanpage Edugov

Baca informasi menarik lainnya dari penulis: Ferdy Wamala