POJOKSATU.id - Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu (Dalam Jabatan) sejatinya dirancang sebagai jalur peningkatan kompetensi bagi guru yang telah aktif mengajar dan tercatat secara resmi dalam sistem pendidikan nasional.

Namun dalam praktiknya, proses seleksi administratif PPG Guru Tertentu belakangan menuai sorotan.

Salah satu isu yang mengemuka adalah lolosnya lulusan baru strata satu (S1), bahkan yang belum genap setahun lulus, ke dalam skema PPG yang seharusnya diperuntukkan bagi guru berpengalaman.

Baca Juga: Terungkap! Ini Alasan Batas Usia CPNS hanya Sampai 35 Tahun, Karena Dikaitkan Masa Kerja dan Hak Pensiun, Simak Penjelasannya

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang ketepatan sasaran program dan kekuatan sistem seleksi.

Lebih dari sekadar polemik individu, persoalan ini berkaitan erat dengan tata kelola data pendidikan nasional yang menjadi fondasi utama seleksi PPG Guru Tertentu.

Tujuan Ideal PPG Guru Tertentu (Dalam Jabatan)

PPG Guru Tertentu merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru yang telah berada di satuan pendidikan dan menjalankan tugas mengajar.

Baca Juga: Heboh Foto dr Richard Lee Bersama Cewek di Restoran, Sang Istri Pasang Badan, Tegaskan Suaminya Tak Selingkuh

Program ini berbeda secara fundamental dengan PPG Prajabatan yang ditujukan bagi lulusan baru.

Dalam PPG Guru Tertentu, pengalaman mengajar menjadi modal penting untuk memperdalam kompetensi pedagogik dan profesional.

Karena itu, seleksi administratif PPG Guru Tertentu seharusnya memastikan bahwa peserta benar-benar memenuhi kriteria sebagai guru aktif dengan masa pengabdian tertentu.

Baca Juga: WASPADA! TPP ASN Teluk Bintuni Kini Ditentukan oleh Kehadiran melalui Sistem Absen Elektronik

Ketika peserta yang belum memiliki rekam jejak mengajar memadai dapat lolos, maka tujuan awal program menjadi kabur dan berpotensi menimbulkan ketimpangan akses bagi guru yang telah lama mengabdi.

Peran Dapodik dan PDDikti dalam Seleksi PPG Guru Tertentu

Seleksi PPG Guru Tertentu sangat bergantung pada dua sistem data nasional, yakni Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Dapodik berfungsi mencatat status penugasan mengajar, satuan pendidikan, serta beban kerja guru. Sementara PDDikti memuat informasi akademik, termasuk status dan waktu kelulusan pendidikan tinggi.

Idealnya, kedua sistem ini terintegrasi secara ketat dan berfungsi sebagai mekanisme validasi berlapis.

Data kelulusan dari PDDikti menjadi penanda akademik, sedangkan Dapodik memastikan status keaktifan sebagai guru.

Baca Juga: Januari 2026 Disebut Bulan Perubahan Desil Bansos, Banyak Penerima Naik dan Turun

Masalah muncul ketika sinkronisasi kedua data tersebut tidak disertai verifikasi substantif.

Seleksi yang terlalu administratif tanpa pengujian kelayakan mendalam membuka celah kesalahan data dan potensi manipulasi.

Dampak Lemahnya Seleksi terhadap Keadilan Guru

Lolosnya lulusan baru dalam PPG Guru Tertentu sering dipersepsikan sebagai ketidakadilan bagi guru yang telah bertahun-tahun mengabdi.

Banyak guru honorer maupun guru tetap non-PNS yang menggantungkan harapan pada PPG sebagai jalan penguatan profesional dan peningkatan kesejahteraan.

Baca Juga: Jangan Diabaikan! Ini Kewajiban Penerima PKH Jika Anak Balita Sudah Sekolah

Ketika kesempatan tersebut diambil oleh peserta yang belum memenuhi esensi kriteria, kepercayaan terhadap sistem pun terkikis.

Dampak jangka panjangnya tidak bisa dianggap sepele.

Program PPG Guru Tertentu berisiko kehilangan legitimasi sebagai instrumen peningkatan mutu guru.

Lebih jauh, kualitas lulusan PPG juga dipertanyakan jika peserta tidak memiliki pengalaman lapangan yang cukup untuk merefleksikan praktik pembelajaran secara mendalam.

Akar Masalah, Sistem, Bukan Semata Individu

Penting untuk menempatkan persoalan ini secara proporsional.

Masalah utama bukan semata-mata pada individu peserta, melainkan pada sistem seleksi yang belum sepenuhnya kuat.

Dalam sistem yang memiliki filter ketat dan audit data berlapis, celah semacam ini seharusnya dapat diminimalkan.

Ketergantungan pada data digital memang menjadi keniscayaan dalam skala seleksi nasional.

Namun tanpa pengawasan dan validasi yang memadai, digitalisasi justru melahirkan persoalan baru.

Baca Juga: Akun SSCASN Honorer Mendadak Berubah! Banyak Berspekulasi Akan Diangkat Jadi ASN, Benarkah?

Ketika data Dapodik dan PDDikti tidak diverifikasi secara menyeluruh, potensi kesalahan akan selalu ada.

Solusi untuk Memperkuat Seleksi PPG Guru Tertentu

Perbaikan seleksi PPG Guru Tertentu dapat dilakukan melalui langkah-langkah realistis dan terukur.

Penguatan filter silang antara Dapodik dan PDDikti perlu difokuskan pada masa kelulusan dan masa pengabdian mengajar.

Verifikasi pengalaman mengajar tidak cukup hanya berbasis input data, tetapi juga memerlukan audit berkala.

Selain itu, mekanisme sanggah yang transparan perlu diperkuat agar guru yang merasa dirugikan memiliki ruang klarifikasi.

Keterbukaan kriteria seleksi kepada publik juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi kecurigaan.

Dengan transparansi, pengelola program akan terdorong menjaga integritas data dan proses.

Menjaga Marwah PPG Guru Tertentu

PPG Guru Tertentu bukan sekadar jalur sertifikasi, melainkan simbol komitmen negara terhadap peningkatan kualitas guru.

Jika seleksi administratif terus menyisakan celah, maka kepercayaan pendidik terhadap program ini akan semakin tergerus.

Memperkuat sistem seleksi bukan berarti memperlambat proses, melainkan memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan awal.

Dengan validasi data yang ketat, transparansi, dan pengawasan berkelanjutan, PPG Guru Tertentu dapat kembali menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional secara adil dan berkelanjutan.***