POJOKSATU.ID - Pemerintah kembali berencana menggelontorkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 15 juta pekerja dengan nilai Rp300 ribu per bulan selama dua bulan, sehingga total bantuan yang diterima pekerja mencapai Rp600 ribu per orang.
Secara akumulatif, anggaran yang disiapkan negara mencapai Rp9 triliun.
Di tengah tekanan inflasi dan kenaikan harga pangan, kebijakan ini diklaim sebagai langkah cepat untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja.
Namun, di balik narasi penyelamat ekonomi rakyat, muncul pertanyaan besar apakah BSU ini benar-benar solusi, atau justru berpotensi menjadi bom waktu bagi keuangan negara?
Baca Juga: Cerita Penumpang Bus PO Cahaya Trans yang Selamat dari Maut Gara-gara Tak Tidur
BSU dan Beban Fiskal Negara
APBN 2025 diproyeksikan mengalami defisit besar yang mendekati Rp600 triliun.
Dalam situasi tersebut, tambahan belanja sosial senilai Rp9 triliun tentu bukan angka kecil.
Meski pemerintah menyebut pendanaan berasal dari refocusing anggaran, para ekonom menilai ruang fiskal Indonesia semakin sempit.
Ekonom senior Universitas Indonesia, Dr. Siti Nurbaya, menilai BSU bersifat sangat jangka pendek.
Baca Juga: Bupati Bekasi Sudah 2 Kali Minta Maaf ke Masyarakat, Doakan Gubernur Dedi Mulyadi Sehat Selalu
Ia mengibaratkan kebijakan ini seperti obat pereda nyeri sementara.
Dampaknya terasa cepat, namun tidak menyentuh akar persoalan seperti pengangguran struktural, upah rendah, dan produktivitas tenaga kerja.
Dampak Nyata bagi Pekerja
Bagi buruh harian dan pekerja sektor informal, Rp600 ribu tentu terasa membantu.
Namun jika dihitung secara realistis, jumlah tersebut hanya cukup untuk membeli satu karung beras ukuran sedang dan kebutuhan lauk pauk sekitar satu minggu.
Di sisi lain, kenaikan biaya hidup mulai dari BBM, tarif listrik, hingga transportasi jauh lebih besar dibanding nilai bantuan yang diterima.
Artinya, BSU tidak benar-benar menutup tekanan ekonomi, melainkan sekadar menunda dampak yang lebih berat.
Baca Juga: Beli Token Listrik Lebih Murah di Mana? Bandingkan Biaya Admin PLN Mobile vs E-Wallet
Risiko Salah Sasaran dan Kebocoran
Masalah klasik program bantuan sosial kembali menghantui.
Berdasarkan evaluasi program bantuan sebelumnya, termasuk BLT dan bantuan dana desa, potensi kebocoran dan salah sasaran masih tinggi.
Dengan jumlah penerima mencapai 15 juta pekerja, risiko data tidak valid, penerima ganda, hingga penyalahgunaan dana menjadi semakin besar.
Sejumlah pengamat memperingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat, kepercayaan publik justru bisa terkikis jika BSU kembali memunculkan masalah transparansi.
Baca Juga: Ramzi Akhirnya Blak-blakan Kenapa Masih Tampil di TV Meski Jadi Wabup, Sebut Biar Tidak Korupsi!
Efek Domino Sosial dan Politik
BSU juga menyimpan efek domino.
Jika program ini dinilai sukses, tekanan publik agar bantuan serupa diperpanjang atau diperbesar akan semakin kuat.
Namun jika gagal memenuhi ekspektasi, potensi kekecewaan massal terbuka lebar.
Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan yang menyentuh langsung kantong pekerja memiliki dampak sosial dan politik yang besar.
Kegagalan mengelola ekspektasi publik berisiko memicu gelombang protes dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Peringatan dari Sisi Keuangan Global
Analis global menilai bahwa keberlanjutan defisit dan peningkatan belanja bantuan sosial dapat memengaruhi persepsi investor dan lembaga pemeringkat internasional.
Baca Juga: ISHG Jadi Raja Asia: Dominasi Pasar, Ekspansi, dan Dampak bagi Investor
Jika defisit fiskal terus melebar dan mendekati batas aman, peringkat kredit Indonesia berisiko tertekan, yang pada akhirnya berdampak pada biaya utang negara.
Aktivis buruh Dita Sari menilai bantuan tunai bukan solusi utama.
Menurutnya, reformasi upah minimum dan perlindungan kerja jangka panjang jauh lebih penting dibandingkan bantuan sementara yang cepat habis.
Solusi Jangka Pendek atau Jangka Panjang?
BSU Rp600 ribu mungkin memberi napas singkat bagi jutaan pekerja.
Baca Juga: Optimalisasi RPM Mesin Kapal Dorong Efisiensi dan Keandalan Armada Maritim Nasional
Namun tanpa dibarengi kebijakan struktural seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan reformasi sistem pengupahan bantuan ini berisiko menjadi kebijakan populis yang mahal.
Pertanyaannya kini, apakah pemerintah siap menanggung risiko fiskal demi efek instan, atau akan berani beralih ke solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan?***
