POJOKSATU.ID - Banyak penerima bantuan sosial melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dibuat terkejut di awal Desember 2025.
Pasalnya, sistem pencairan bansos reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah dipindahkan dari kantor pos lama ke bank-bank bank penyalur tanpa sosialisasi memadai.
Banyak warga datang ke kantor pos seperti biasa, namun mendapati layanan sudah tutup dan tidak ada informasi lanjutan.
Perubahan senyap ini memancing kebingungan, antrean kacau, dan kekecewaan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Upah 2026 Masih Misteri, Pemkot Serang Angkat Tangan Tunggu Aturan Pusat
Sejak tahun 2025, pemerintah mulai mengganti sistem penyaluran bansos dari pengiriman tunai lewat pos menjadi transfer ke rekening bank melalui KKS baru.
Perubahan ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan penyaluran.
Bagi penerima bansos yang sebelumnya mengandalkan kantor pos, artinya mereka harus menerima KKS baru umumnya membuka rekening di bank nasional (bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, BSI).
Namun banyak daerah melaporkan perubahan ini kurang tersosialisasi secara luas.
Baca Juga: Mental COPY PASTE, Sebar Berita 500 Ribu Lowongan SPPG di Facebook, Ternyata HOAKS
Akibatnya, KPM datang ke titik lama (kantor pos) seperti biasa hanya menemukan layanan sudah dihentikan.
Bagi sejumlah warga, hari distribusi bansos menjadi kekecewaan.
Mereka datang ke kantor pos untuk mengambil bantuan, tapi pos sudah tak lagi melayani penyaluran bansos.
Tidak ada informasi pengganti yang jelas membuat banyak yang pulang dengan tangan kosong dan kebingungan.
Baca Juga: Bank Banten Serahkan Rp112,4 Juta, Andra Soni Tegaskan Banten Siap Bantu Korban Banjir Sumatera
Mereka yang sudah menerima KKS baru dan diinstruksikan mencairkan lewat bank, harus bergeser ke ATM atau cabang bank.
Bagi sebagian penerima terutama di area pedesaan hal ini menimbulkan antrean panjang dan repot akses transportasi ke bank, waktu tunggu, serta ketidaktahuan jadwal efektif pencairan.
Meski dalam beberapa laporan saldo bansos sudah meledak masuk per 8 Desember 2025 untuk banyak KPM peralihan.
Namun karena proses verifikasi data termasuk validasi rekening berjalan bertahap, tidak semua penerima langsung kebagian.
Artinya, masih ada warga yang memegang KKS baru tapi saldo kosong, karena data belum aktif atau belum mencapai status SI di sistem.
Baca Juga: Panduan Praktis, Cara Mendapat Tiket Sembako Murah Jakarta di Desember 2025
Perubahan prosedur besar dari pos ke bank terjadi relatif cepat, sementara pengumuman kepada penerima terutama yang tinggal di pedesaan atau wilayah terpencil minim dan belum merata.
Sistem baru membutuhkan aktivasi rekening, verifikasi data, dan penyesuaian administratif yang mungkin tidak dipahami semua penerima bansos.
Banyak KPM belum mendapatkan informasi tertulis atau petugas pendamping yang menjelaskan alur baru secara langsung sehingga kesan tanpa kabar dan tak siap membuat panik.
Jika Anda belum menerima KKS baru hubungi desa/kelurahan atau petugas bansos setempat. Pastikan data Anda telah diinput dan rekening sudah aktif.
Baca Juga: Rekrutmen Bersama BUMN 2026, Kapan Dibuka dan di Mana Cek Informasinya? Simak Penjelasan Ini
Setelah menerima KKS baru, ceklah saldo lewat ATM, mobile banking, atau e-warong beberapa hari setelah tanggal pencairan resmi. Jangan datang ke kantor pos lama.
Simpan dokumen penting (KTP, KK, KKS) untuk verifikasi bila data tidak cocok.
Mintalah informasi resmi terkait jadwal pencairan dan cara penarikan dari bank penyalur mana, kapan, serta mekanisme pengecekan saldo secara daring.
Sistem baru lewat bank memang menawarkan banyak kelebihan kecepatan pencairan, transparansi, dan efisiensi distribusi.
Baca Juga: Rekrutmen Bersama BUMN 2026, Kapan Dibuka dan di Mana Cek Informasinya? Simak Penjelasan Ini
Faktanya, sejumlah KPM peralihan sudah menerima bantuan dalam gelombang saat ini.
Namun, transisi besar seperti ini harus dibarengi dengan edukasi dan pendampingan agar tidak banyak penerima yang jatuh dari radar hilang karena kebingungan, bukan karena data bermasalah.***
