POJOKSATU.ID - Warga penerima bantuan sosial (KPM) di berbagai daerah kini dihadapkan pada gelombang peralihan sistem penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terbesar dari mekanisme lama via pos ke sistem perbankan via rekening bank Himbara.
Perubahan ini memunculkan potensi kebingungan, antrean kacau, data keliru, serta risiko salah salur, terutama di masa transisi ketika POS lama ditutup berubah skema penyaluran.
Selama ini, banyak KPM menerima bansos lewat kantor pos dengan tunai langsung.
Namun sejak 2025, sistem mulai bermigrasi ke rekening bank melalui KKS baru.
Baca Juga: Bank Banten Serahkan Rp112,4 Juta, Andra Soni Tegaskan Banten Siap Bantu Korban Banjir Sumatera
Menurut pemerintah, tujuan migrasi adalah agar distribusi bansos lebih efisien, aman, dan transparan.
Dengan sistem bank, KPM tidak perlu lagi antre di pos cukup melakukan pengambilan melalui ATM, mobile banking, atau e-warong.
Sebanyak ribuan KPM peralihan telah menerima KKS baru dan mulai mendapatkan pencairan.
Saldo bantuan dikabarkan sudah mulai masuk sejak awal Desember 2025 di beberapa wilayah.
Baca Juga: Penampakan Warga Jakarta Pemegang KJP Antre Sembako Murah di Gerai Pasar Jaya
Meski pemerintah dulu memperkenalkan jadwal nasional untuk pencairan bansos misalnya tahap I, II, III, IV jadwal tersebut kini tidak bisa dijadikan patokan untuk KPM peralihan.
Artinya, meskipun kalender bansos sudah dirilis, penerima dari peralihan bisa menerima lebih cepat, tertunda, atau cair secara rapel (beberapa tahap sekaligus).
Tergantung data aktivasi rekening dan verifikasi bank.
Transisi dari POS ke bank mengharuskan verifikasi, aktivasi rekening, dan sinkronisasi data.
Baca Juga: Panduan Praktis, Cara Mendapat Tiket Sembako Murah Jakarta di Desember 2025
Di beberapa kasus, penerima sudah memegang KKS baru tetapi saldo tetap kosong meskipun semestinya berhak mendapat bansos.
Potensi salah data atau data belum terverifikasi bisa membuat bantuan tertunda, bahkan diabaikan, padahal jadwal nasional seharusnya sudah cair.
Bagi penerima yang belum migrasi, penutupan layanan di kantor pos berarti harus mengikuti prosedur baru aktivasi rekening, pengambilan KKS, verifikasi identitas.
Banyak warga bingung, antre panjang, atau bahkan tak tahu kapan harus datang bank atau ATM terutama di wilayah pedesaan.
Sistem baru sekalipun mengklaim efisiensi, kenyataan administrasi dan distribusi sesungguhnya butuh koordinasi lokal yang baik.
Beberapa KPM peralihan menerima rapelan (tahap 2, 3, dan 4 sekaligus), sehingga jumlah bantuan terkesan berlipat.
Tapi bagi warga yang belum migrasi atau data belum aktif, perbedaan waktu pencairan ini bisa menimbulkan kecurigaan, misalnya kenapa tetangga sudah cair tapi saya tidak, atau apakah saya terdaftar atau tidak.
Segera aktifkan rekening KKS jika menerima kartu baru supaya dana bisa langsung diproses.
Cek saldo lewat ATM, mobile banking, atau SMS banking setelah 1–7 hari kerja sejak kartu aktif.
Kalau belum muncul, pantau terus atau laporkan ke petugas bansos / Dinas Sosial setempat.
Simpan dokumen penting KTP, Kartu Keluarga (KK), dan KKS bisa dibutuhkan saat verifikasi atau pelaporan.
Baca Juga: Rekrutmen Bersama BUMN 2026, Kapan Dibuka dan di Mana Cek Informasinya? Simak Penjelasan Ini
Ikuti informasi resmi dari desa/kelurahan, pihak bank, dan sistem bansos.
Hindari hoaks atau kabar dari sumber tak jelas.
Transisi besar-besaran dari sistem lama (pos) ke sistem perbankan via KKS memang menjanjikan efisiensi, transparansi, dan kemudahan bagi banyak penerima bantuan sosial.
Namun di masa peralihan, realitas di lapangan menunjukkan berbagai tantangan jadwal pencairan tidak seragam, verifikasi data yang belum selesai, antrean dan kebingungan masyarakat, serta risiko salah salur atau tertunda pencairan.
Baca Juga: Fakta Baru Kebakaran Terra Drone, Asap Baterai Litium Diduga Lebih Mematikan dari Kobaran Api
Bagi banyak warga terutama di daerah proses ini bisa terasa kacau dan menimbulkan ketidakpastian.
Oleh karena itu, kewaspadaan, pengecekan rutin, dan koordinasi dengan petugas lokal sangat penting untuk memastikan hak bantuan sosial tetap diterima sesuai ketentuan.***
