POJOKSATU.id — Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Dr. Lily Kresnowati, menegaskan bahwa ketersediaan tenaga medis di fasilitas kesehatan primer masih menjadi tantangan utama.
Data terbaru menunjukkan banyak Puskesmas dan klinik pratama belum memiliki jumlah dokter yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar.
Dalam rapat dengan Panja Komisi IX DPR, Lily mengungkapkan, 454 Puskesmas tidak memiliki dokter umum.
Baca Juga: Ngobras Kementan Bongkar Rahasia Sukses Tingkatkan Produktivitas Tanaman Pangan
"Sementara 2.735 Puskesmas tidak memiliki dokter gigi. Kekurangan dokter gigi menjadi salah satu persoalan paling menonjol dalam penguatan layanan primer," ujar Lily.
Selain itu, tercatat 241 Klinik Pratama hanya memiliki satu dokter umum, sementara banyak klinik lain masih kekurangan dokter gigi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan tenaga kesehatan di tingkat pertama masih menjadi pekerjaan rumah besar, mengingat dokter umum dan dokter gigi merupakan fondasi utama layanan JKN.
Untuk mengatasi masalah tersebut, BPJS Kesehatan mengambil beberapa langkah.
Pertama, koordinasi dan advokasi dilakukan bersama kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk menyediakan sarana-prasarana dan memenuhi kebutuhan tenaga medis.
Kedua, penambahan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terus digencarkan, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan, agar akses layanan dasar lebih merata.
Baca Juga: Cara Pindah BPJS Kesehatan dari Perusahaan ke Mandiri, Bisa Online Tanpa Ribet
BPJS Kesehatan juga memperkuat kerja sama dengan organisasi profesi dan asosiasi fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kompetensi tenaga medis, khususnya dokter di layanan primer.
Proses kredensial dan kredensial ulang disesuaikan dengan regulasi terbaru sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu fasilitas.
Selain itu, layanan promotif dan preventif di FKTP terus diperkuat agar masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan lebih komprehensif sejak tingkat dasar.
Lily menekankan bahwa langkah-langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan tenaga medis sekaligus memperkokoh fondasi layanan JKN di seluruh Indonesia.***
