POJOKSATU.id - Wacana pembelajaran bahasa Portugis di sekolah mulai menguat, ya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memastikan pihaknya sudah melakukan kajian internal soal rencana tersebut.
Namun, keputusan final masih menunggu kesiapan guru serta sarana yang menunjang proses belajar.
“Nanti kemungkinan juga bisa diajarkan bahasa Portugis, tapi sangat tergantung kesiapan guru dan sarana prasarananya,” kata Mu'ti di kompleks DPR, Jakarta, Rabu, 26 November 2025.
Baca Juga: Penyidik Miliki 2 Alat Bukti, Kuasa Hukum Keluarga Dwinanda Levi Yakin AKBP Basuki Bakal Tersangka
Rencana ini pertama kali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, di Istana Merdeka pada 23 Oktober 2025.
Saat itu, Prabowo menegaskan, “Saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita.”
Alasan Pemerintah Dorong Bahasa Portugis
Menurut pemerintah, penguasaan bahasa Portugis dinilai penting untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan negara berbahasa Portugis, seperti Brasil, Portugal, dan Timor Leste.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut komunikasi menjadi kunci kerja sama, apalagi RI dan Brasil tengah membangun hubungan baru yang disebutnya New Special Relationship.
Baca Juga: Masuk UM Tanpa Tes, Rebut Golden Ticket dari TAMU 2025, Cek Jadwalnya
“Oleh karena itu tadi disampaikan bahwa akan ada pelajaran bahasa Portugis, karena komunikasi merupakan sesuatu yang penting untuk meningkatkan kerja sama,” ujar Sugiono.
Kajian Masih Berjalan, Fokus Guru Jadi Sorotan
Dalam rapat bersama Komisi X DPR, sejumlah anggota meminta penjelasan lebih rinci soal urgensi program ini.
Mu'ti memastikan kajian bahasa asing tidak hanya menyasar bahasa Portugis, tapi juga Arab, Mandarin, Prancis, Jepang, dan Korea sebagai mata pelajaran pilihan.
Baca Juga: Aturan Anti Bullying Siap Ditetapkan, Mendikdasmen Targetkan Rampung Desember
Saat ini, bahasa asing yang wajib diajarkan masih bahasa Inggris. Pada 2027 nanti, bahasa Inggris mulai diwajibkan untuk murid kelas 3 SD, didahului pelatihan guru pada 2026.
Kritik DPR, Jangan Membebani Guru dan Siswa
Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, menilai rencana ini berpotensi membebani sekolah. Ia menilai bahasa Portugis belum familiar dalam pergaulan internasional maupun akademik.
“Guru berpotensi terdampak, karena mereka harus mahir dulu sebelum mengajarkan kepada siswa,” ujar Bonnie. Ia juga mengingatkan soal pembengkakan anggaran untuk persiapan sarana dan tenaga pengajar.
Karena itu, Bonnie berharap pemerintah tidak mewajibkan mata pelajaran tersebut, melainkan tetap memberi pilihan kepada siswa.
Sikap Wamen Dikti: Bukan Hanya Portugis
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan menyebut arahan Presiden tidak hanya fokus pada Portugis.
Pemerintah juga ingin memperkuat pembelajaran bahasa Inggris, Arab, hingga China.
“Termasuk akan mempermudah memperoleh pekerjaan di luar negeri karena banyak pekerjaan di luar negeri, tetapi salah satu kendala kita adalah Bahasa,” kata Fauzan.
Kalau memang bisa membuka pintu masa depan, tentu sekolah dan siswa berharap semuanya berjalan matang tanpa terburu-buru, ya. ***
