POJOKSATU.id - Di Sukabumi, gema pelantikan PPPK Paruh Waktu yang ramai diberitakan tidak sepenuhnya dirasakan sebagai kabar gembira oleh para honorer.

Di balik seragam baru dan prosesi resmi yang tampak megah, terdapat kisah panjang pengabdian yang berjalan tanpa pengakuan.

Para tenaga kependidikan yang sudah bekerja belasan tahun justru merasa dilupakan.

Baca Juga: TPG TW 4 ASN 2025 Segera Cair? Cek Estimasi Terkuat Berdasarkan Juknis dan Realisasi Sebelumnya

Bagi mereka, kebijakan PPPK Paruh Waktu baru hadir ketika asa sudah mulai pudar.


Pengabdian Panjang yang Tak Pernah Terlihat

Sarif Hidayat, tenaga kependidikan di salah satu sekolah negeri di Kecamatan Cimanggu, menjadi gambaran betapa lamanya perjalanan para honorer.

Selama 15 tahun ia bekerja sebagai operator sekolah dengan honor yang bahkan tidak mencapai satu juta rupiah per bulan.

Baca Juga: PPPK Bukan PNS! MenPAN-RB, Statusnya Mirip Karyawan Kontrak Swasta atau PKWT, Tapi Jelas Tidak Bisa Disamakan! Ini Penjelasannya

Meski mengurus data pokok pendidikan, laporan sekolah, dan pekerjaan administratif penting lainnya, statusnya tetap tidak berubah.

“Kami tidak minta istimewa. Kami hanya ingin dihargai sebagaimana kami bekerja,” ujar Sarif Hidayat dikutip dari Sukabumisatu.com pada 14 September 2025.

Yang membuat situasi semakin menyakitkan, tenaga kependidikan seperti Sarif tidak masuk dalam pemetaan formasi PPPK Paruh Waktu untuk kategori R3 di daerahnya.

Baca Juga: Ledakan Hebat Kejutkan Warga! Mortir yang Dikira Besi Tua Tewaskan Pemulung

Formasi yang dibuka lebih banyak menyentuh guru, bukan tenaga kependidikan.

Ia merasa dipinggirkan dari proses yang seharusnya membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik.

Antrean Panjang SKCK, Harapan Baru yang Butuh Pengorbanan

Momentum pengumuman hasil seleksi PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Sukabumi memicu lonjakan jumlah pemohon SKCK di Polres Sukabumi.

Ribuan honorer datang sejak pagi bahkan hingga dini hari demi menyelesaikan pemberkasan.

Antrean mengular dan petugas harus melayani pemohon hingga larut malam.

Baca Juga: Kakek Ungkap Sosok Ayah Tiri Alvaro Kiano Nugroho Berlaku Baik, Kaget Jadi Pelaku Penculikan Anaknya

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan maksimal untuk membantu para pemohon,"

"Meski mereka harus mengantre berjam-jam,” ujar Kepala Intelkam Polres Sukabumi, AKP Tommy Ganhany Jayasakti, dikutip dari Sukabumisatu.com pada 14 September 2025.

Tekanan administrasi ini menunjukkan besarnya harapan dan besarnya beban yang dipikul para honorer.

Baca Juga: Hitung Mundur Dimulai! Zudan Arif Tetapkan 31 Desember 2025 Sebagai Titik Nol Penghapusan Status Honorer!

Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya demi secercah kepastian status setelah bertahun-tahun bekerja tanpa kejelasan.


Ketidakpastian Status yang Masih Menggantung

Meski PPPK Paruh Waktu digadang sebagai solusi nasional bagi tenaga honorer, kenyataannya tidak semua tenaga pendidikan merasakan keberpihakan itu.

Di Sukabumi, kelompok honorer kategori R3 yang memiliki masa pengabdian lebih dari 10 tahun justru merasa semakin tak pasti.

Baca Juga: Ironi Status PNS! Mengapa Kenaikan PPPK Tanpa Seleksi Justru Berisiko dan Apa yang Membuat Rugi Besar?

Beberapa kali mereka menyuarakan aspirasi bahwa formasi PPPK yang tersedia tidak mengakomodasi posisi mereka.

Kondisi ini memunculkan kegelisahan baru: mengabdi lama tidak menjamin masuk dalam prioritas kebijakan.

Pengabdian mereka adalah denyut nadi sekolah dan pelayanan publik, tetapi penghargaan formal dari negara masih belum sepenuhnya hadir.

PPPK Paruh Waktu bagi sebagian honorer terasa seperti pintu kesempatan yang dibuka terlalu lama setelah mereka menunggu di serambi.


Harapan yang Datang Terlambat

Di lapangan, banyak honorer menilai bahwa kebijakan PPPK Paruh Waktu adalah langkah maju.

Tetapi bagi mereka yang puluhan tahun mengabdi tanpa pengakuan, kebijakan ini datang terlambat dan tidak merangkul semua pihak.

Baca Juga: Mengguncang! Alvaro Kiano Ditemukan Tak Bernyawa, Pelakunya Ayah Sambung Sendiri

Rasa di-anaktirikan masih kuat, terutama bagi mereka yang tidak masuk formasi.

Mereka berharap pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan ulang yang lebih adil dan memasukkan tenaga kependidikan sebagai komponen penting dalam pelayanan pendidikan.

Bagi para honorer di Sukabumi, perjuangan belum usai.

Seragam PPPK Paruh Waktu mungkin telah dikenakan sebagian rekan mereka.

Baca Juga: Drama Panas Internal PBNU Ditutup Rapat, Para Ulama Putuskan Tidak Ada Pemakzulan!

Tetapi masih banyak yang berdiri di luar barisan, menunggu agar pengabdian mereka tidak lagi menjadi jejak sunyi yang terlupakan.***