POJOKSATU.ID - Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang beralih dari penyaluran bansos lewat Pos ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merah putih kini mendapatkan kabar gembira.
Mereka bisa mencairkan tiga jenis bantuan sekaligus dengan total mencapai Rp 1,6 juta.
Transisi ini menjadi bagian dari strategi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mempercepat penyaluran bansos dengan sistem perbankan, khususnya melalui bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BSI).
Kebijakan peralihan ini dilakukan agar penyaluran bantuan sosial menjadi lebih efisien, transparan, dan cepat.
Baca Juga: Meja KPK Sampai Tenggelam! Rp 883 M Hasil Korupsi Taspen Diangkat Pakai Troli, Publik Melongo
Proses peralihan memakai mekanisme burekol (buka rekening kolektif), dimana KPM diverifikasi, rekening massal dibuka, dan KKS baru dikeluarkan.
Dari data yang dilaporkan, sekitar 1,6 juta KPM sudah berhasil menuntaskan proses ini dan kini memegang KKS merah putih baru.
KPM peralihan Pos bisa mendapatkan BPNT Tahap 2 (Rp 600 ribu, periode April–Juni 2025).
Tambahan penebalan BPNT sebesar Rp 400 ribu (periode Juni–Juli 2025) untuk KPM tertentu.
Baca Juga: Tol Pondok Aren–Serpong Bersinar, Lampu LED & Tiang Baru Rampung Januari 2026
BPNT Tahap 3 (periode Juli–September 2025) senilai Rp 600 ribu juga dapat dicairkan sekaligus.
Jika dijumlahkan, totalnya bisa mencapai Rp 1,6 juta ke satu rekening KKS baru bagi KPM yang memenuhi syarat.
Selain itu, KPM peralihan juga mendapatkan bonus tambahan Rp 400 ribu melalui mekanisme Himbara.
Paket bantuan ganda ini dilaporkan mulai cair dan masuk ke KKS baru sejak Agustus 2025.
Baca Juga: Ramai! Remaja Divonis 8 Tahun Karena Lawan Preman yang Diduga Renggut Uang Ibunya
Di beberapa wilayah, KPM sudah melaporkan bahwa saldo bantuan masuk ke rekening KKS baru.
Namun, proses distribusi kartu KKS dan aktivasi rekening masih berjalan bertahap, tergantung wilayah dan bank penyalur.
Khusus untuk BPNT Tahap 4 (periode Oktober—Desember 2025), KPM peralihan menjadi prioritas pencairan.
Masih ada KPM yang kartu KKS baru sudah diterima tetapi saldo belum penuh atau masih kosong karena proses verifikasi rekening belum rampung.
Baca Juga: Fantastis! Gaji Konsultan PPPK Paruh Waktu Bisa Tembus Rp12 Juta, Tapi Banyak Daerah Hanya Bayar Rp500 Ribuan
Proses burekol memerlukan waktu, validasi data KPM, pembukaan rekening kolektif, dan distribusi kartu tidak instan.
Karena dana bantuan berasal dari beberapa periode sekaligus (rapelan), tidak semua KPM memahami bahwa mereka akan melihat ledakan saldo sekaligus.
Ini bisa membuat kebingungan di kalangan penerima.
Baca Juga: Bansos Cair! Kemensos Salurkan Bantuan Rp 1 Juta untuk 1 Juta KPM via KKS Merah Putih, Apa Syarat dan Maknanya?
Penting bagi KPM untuk secara aktif memeriksa saldo lewat ATM, mobile banking, atau agen bank agar tidak melewatkan dana yang sudah cair.
Dari sisi pemerintah, transisi ke sistem perbankan (KKS merah putih) membantu mengurangi risiko penyaluran tunai melalui Pos, mempercepat penyaluran, dan meningkatkan akuntabilitas.
Bagi KPM, selain mendapat dana bantuan lebih besar (gabungan beberapa jenis), mereka juga mendapatkan fasilitas rekening bank yang bisa digunakan untuk transaksi lain di masa depan.
Tambahan bonus seperti Rp 400 ribu menunjukkan insentif dari pemerintah agar KPM mau beralih ke KKS baru.
Sekaligus mendorong literasi keuangan karena KPM bisa belajar menggunakan rekening bank.
Cek status di SIKS-NG & DTSEN: Pastikan data benar dan rekening sudah diverifikasi agar pencairan tidak tertunda.
Hubungi pendamping sosial lokal atau petugas desa jika belum menerima KKS baru atau saldo belum masuk.
Mereka bisa membantu verifikasi atau melaporkan ke bank penyalur/Kemensos.
Aktif mengecek saldo melalui ATM, mobile banking, atau agen bank agar bisa menarik dana segera setelah cair.
Baca Juga: Tangsel Siap Jadi Lokasi Prioritas Proyek Sampah Jadi Listrik
Simpan KKS dan buku tabungan dengan baik, ini adalah bukti kepemilikan rekening dan alat untuk tarik bantuan.
Peralihan dari Pos ke KKS Bank Himbara membuka peluang besar bagi banyak KPM untuk mendapatkan dana bantuan lebih banyak sekaligus.
Dengan potensi tiga bansos berbeda yang digabung, total bantuan hingga Rp 1,6 juta bisa jadi kenyataan bagi mereka yang memenuhi syarat.
Namun, untuk mewujudkannya, KPM perlu aktif memantau proses administrasi, verifikasi rekening, dan pencairan melalui kanal resmi.
Baca Juga: Cek Disini! Jadwal dan Besaran THR Natal 2025 untuk PNS, CPNS, PPPK Sesuai PP 11/2025
Ini adalah momen strategis tidak hanya bantuan sosial, tetapi juga literasi keuangan dan inklusi keuangan bisa naik level.***
