POJOKSATU.id - Aturan baru beban kerja guru melalui Kepmendikdasmen Nomor 221/P/2025 kini resmi diberlakukan, tapi benarkah ini akan mengubah persyaratan untuk TPG (Tunjangan Profesi Guru)?
Simak analisis mendalamnya berikut ini.
Transformasi Beban Kerja Guru
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menetapkan Kepmendikdasmen Nomor 221/P/2025 sebagai petunjuk teknis (juknis) pemenuhan beban kerja guru dan kepala sekolah.
Baca Juga: Resmi! Rapel Pensiunan PNS Cair Bertahap 20-30 November, Rp48 Triliun Siap Dibagikan Menkeu
Dokumen ini dibuat sebagai turunan dari Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada tahun ajaran 2025/2026.
Permendikdasmen 11/2025 sendiri menetapkan beban kerja guru total 37 jam 30 menit per minggu, dengan ketentuan minimal 24 jam tatap muka.
Tujuan kebijakan ini adalah untuk mencerminkan profesionalisme guru secara lebih komprehensif bukan hanya jam mengajar di kelas.
Baca Juga: Tidak Main-main, Bupati Sukabumi Asep Japar Tegaskan Perang Terhadap Pungli Rekrutmen
Tetapi juga kegiatan perencanaan, penilaian, mentoring, dan tugas tambahan lainnya.
Apa Saja yang Baru dalam Kepmendikdasmen 221/P/2025?
Beberapa poin perubahan mendasar yang diatur dalam Kepmendikdasmen 221/P/2025:
1. Distribusi Beban Kerja oleh Kepala Sekolah
Kepala satuan pendidikan harus mendistribusikan beban kerja berdasarkan jumlah guru, struktur kurikulum, dan rombongan belajar.
2. Pengecualian Jam Tatap Muka
Meskipun kewajiban tatap muka minimal adalah 24 jam per minggu, ada pengecualian untuk beberapa kasus misalnya guru di kurikulum terbatas, guru pendidikan khusus, atau sekolah di luar negeri.
3. Tugas Tambahan dan Ekuivalensi Jam
Banyak tugas tambahan kini diakui dengan ekuivalensi jam tatap muka.
Misalnya: wakil kepala sekolah, kepala lab, kepala perpustakaan → ekuivalensi 12 jam per minggu.
Tugas tambahan lain (wali kelas, pembina OSIS, ekstrakurikuler, koordinator kompetensi, dll.) juga diberikan ekuivalensi jam kecil (1–2 jam per minggu), sesuai jenis tugas.
4. Guru Wali
Guru wali (yang mendampingi murid dari segi perkembangan akademik, karakter, dan sosial) mendapat ekuivalensi 2 jam tatap muka per minggu sebagai bagian dari beban kerja.
5. Beban Kepala Satuan Pendidikan
Kepala sekolah kini dibebankan 37 jam 30 menit/minggu, termasuk setidaknya 24 jam tatap muka.
Peran manajerial, supervisi guru, dan pengembangan kewirausahaan diakui sebagai bagian dari beban kerja.
6. Bukti Fisik atau Bukti Dukung
Untuk tugas tambahan, guru wajib menyertakan bukti fisik atau bukti dokumentasi (misalnya SK penugasan, laporan kegiatan, program kerja) agar ekuivalensi jam bisa diakui.
7. Pencabutan Aturan Lama
Aturan ekuivalensi tugas tambahan guru dan beban kerja kepala sekolah dalam Keputusan Menteri sebelumnya (495/M/2024) dicabut.
Hubungan Aturan Baru dengan TPG (Tunjangan Profesi Guru)
Untuk memahami dampak aturan ini pada TPG, kita perlu melihat bagaimana TPG biasanya dikaitkan dengan beban kerja dan profesionalisme guru.
Baca Juga: Wow Danantara Siapkan Rp 20 Triliun Bangun Peternakan Ayam Raksasa Hanya untuk MBG?
TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada guru profesional (guru yang telah memenuhi syarat profesional), dan salah satu syarat penting dalam pengalokasiannya adalah “beban kerja minimal”.
Dengan beban kerja yang kini dihitung lebih luas (tidak hanya tatap muka tetapi juga tugas profesional lain), maka kinerja guru jadi bisa diukur lebih adil dan komprehensif.
Karena tugas tambahan seperti wali kelas, pembina OSIS, koordinator, punya ekuivalensi jam, guru yang selama ini “kurang jam tatap muka” punya peluang mengisi kekurangan melalui tugas tambahan, ini bisa berarti lebih banyak guru layak mendapatkan TPG.
Baca Juga: Bupati Sukabumi Asep Japar Dorong Ekonomi Kopi Lewat Festival Kopi Sukabumi 2025
Namun, aturan baru juga menetapkan bukti fisik untuk tugas tambahan.
Artinya, jika tugas tambahan tidak didokumentasikan dengan baik (SK, laporan, kegiatan), mungkin tidak diakui untuk ekuivalensi, ini bisa jadi risiko bagi guru yang selama ini banyak tugas tapi administrasinya kurang rapi.
Potensi Manfaat dan Risiko bagi Guru
Manfaat:
Lebih adil: Guru tidak dinilai hanya dari jumlah jam mengajar, tetapi dari kontribusi profesional lainnya.
Fleksibilitas: Guru bisa mendapatkan tugas tambahan kalau kurang jam tatap muka, dan tetap memenuhi beban kerja.
Pengakuan resmi atas tugas non-mengajar: Perencanaan pembelajaran, penilaian, pendampingan murid, dll., diakui sebagai bagian dari pekerjaan guru.
Risiko:
Administrasi lebih berat: Guru & sekolah harus menyusun bukti fisik yang valid agar tugas tambahan diakui secara ekuivalen.
Baca Juga: Begini Cara Mengganti Tanggal Lahir yang Salah di Akta Kelahiran, Wajib Tahu Prosedurnya!
Penghitungan beban bisa jadi rumit: Kepala sekolah harus sangat teliti mendistribusikan tugas supaya jam ekuivalensi sesuai.
Ketimpangan pemahaman: Tidak semua sekolah mungkin memahami atau menerapkan juknis dengan sama cepat, terutama di daerah terpencil.
Apakah Syarat TPG Akan Berubah Signifikan?
Ya, ada potensi perubahan besar karena beban kerja guru kini lebih fleksibel dan komprehensif, lebih banyak aktivitas profesional guru dihargai, dan ini bisa membuka jalan bagi lebih banyak guru agar memenuhi syarat TPG.
Tapi, keberhasilan perubahan tergantung pada implementasi di tingkat sekolah, terutama dalam mendokumentasikan tugas tambahan dan memastikan pembagian beban kerja yang adil.
Guru dan kepala sekolah perlu memahami dan menyiapkan skema distribusi tugas serta bukti fisik secara matang agar manfaat kebijakan ini benar-benar bisa dirasakan, terutama untuk tunjangan profesional seperti TPG.***
