POJOKSATU.ID – Polemik dugaan adanya PPPK siluman di lingkungan Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, kembali mencuat dan menimbulkan kehebohan publik.
Sosok Aji Kurniawan menjadi perhatian setelah pernyataannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Palu viral di media sosial.
Ia mengaku mendapat tekanan hingga takut keluar rumah karena banyak orang mencari keberadaannya.
Isu ini muncul setelah Aji Kurniawan, yang dikenal sebagai aktivis lokal, menuding adanya nama-nama pegawai PPPK yang diduga tidak melalui prosedur seleksi resmi.
Baca Juga: Akhir Status Honorer, Pemerintah Pastikan Pengangkatan PPPK Selesai Desember 2025
Dugaan tersebut disampaikan secara terbuka dalam forum RDP bersama DPRD Kota Palu.
Viral Setelah RDP di DPRD Kota Palu
Aji Kurniawan mengungkap adanya ketidakwajaran dalam proses rekrutmen PPPK di sejumlah instansi daerah.
Ia menyebut ada beberapa nama yang lolos tanpa melalui tahapan seleksi yang seharusnya.
Pernyataannya itu memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Beberapa orang disebut mencari keberadaannya setelah pernyataannya tersebar luas di media sosial.
Baca Juga: Baru November, Sudah 9 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK
Fenomena ini pun langsung menyita perhatian publik, terutama masyarakat Kota Palu yang kini menyoroti transparansi rekrutmen PPPK di daerahnya.
Klarifikasi dan Permintaan Maaf
Beberapa hari setelah pernyataannya viral, Aji Kurniawan menyampaikan permintaan maaf kepada pihak keluarga yang sempat disebut dalam RDP tersebut. Dia tidak bermaksud menuduh individu tertentu.
“Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga yang sempat saya sebut dalam forum RDP. Saya tidak bermaksud menyinggung nama siapa pun,” ujar Aji Kurniawan.
Yang ia maksud adalah mendorong pemerintah untuk membuka data secara transparan agar tidak ada lagi dugaan praktik kecurangan dalam seleksi PPPK.
Reaksi Publik dan Pemerintah
Kasus ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat.
Baca Juga: Waspada 3 Kode TMS 01, 02, 13 di Info GTK, Penyebab Utama TPG TW 3 Belum Cair
Sebagian menilai Aji Kurniawan hanya menyuarakan aspirasi publik tentang perlunya transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen ASN dan PPPK.
Namun, sebagian lainnya menganggap pernyataannya terlalu berani tanpa bukti kuat. Pemerintah Kota Palu hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
Namun, sumber di lingkungan DPRD menyebut akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan membentuk tim klarifikasi internal.
Baca Juga: Waspada 3 Kode TMS 01, 02, 13 di Info GTK, Penyebab Utama TPG TW 3 Belum Cair
Isu ini juga membuka kembali diskusi lama tentang tata kelola kepegawaian di daerah, terutama dalam seleksi PPPK yang sering kali menuai polemik di berbagai wilayah Indonesia.
Transparansi Jadi Tuntutan
Kasus di Palu menjadi cerminan pentingnya transparansi dalam proses penerimaan pegawai pemerintah.
Dengan semakin banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan rekrutmen.
Baca Juga: Isu Budi Arie Uji Citra Gerindra, Terbuka Tapi Tak Mau Oportunis
Publik berharap pemerintah memperkuat sistem digital dan audit kepegawaian agar setiap tahapan seleksi tercatat dan bisa diawasi publik.
Para pengamat kebijakan publik menilai, keterbukaan data ASN dan PPPK bisa menjadi solusi jangka panjang agar kecurigaan semacam ini tidak berulang.
Kasus dugaan PPPK siluman di Palu menunjukkan betapa sensitifnya isu kepegawaian di daerah.
Aji Kurniawan kini memilih tenang dan meminta maaf, sementara publik menunggu langkah pemerintah menelusuri dugaan yang ia ungkap.
Baca Juga: Kukar Tunda Pembayaran TPP PPPK, Fokus Pulihkan Stabilitas Keuangan Daerah
Transparansi dan keadilan menjadi kunci utama agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem rekrutmen ASN tidak terkikis.
Pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti kasus ini dengan terbuka dan profesional agar isu serupa tidak kembali menimbulkan keresahan di masyarakat.***
