POJOKSATU.ID – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Palu, Sulawesi Tengah, kini disorot publik.
Sejumlah honorer mengungkap adanya keanehan dalam proses seleksi yang dinilai tak transparan.
Mereka menuding ada peserta siluman yang lolos tanpa melalui mekanisme sebagaimana mestinya.
Fenomena ini mencuat setelah beberapa honorer menyampaikan kesaksian melalui media sosial dan pemberitaan lokal.
Baca Juga: Guru Madrasah Lulus Seleksi PPPK, Tapi Belum Diangkat, DPR Soroti Ketimpangan Dana Pendidikan
Salah satunya mengaku heran karena dirinya yang telah mengabdi belasan tahun tidak lolos, sementara ada peserta lain yang dinilai tidak memenuhi syarat justru dinyatakan lulus.
Keanehan Seleksi PPPK di Palu
Dalam unggahan itu disebutkan bahwa sejumlah tenaga honorer menduga ada intervensi dalam proses seleksi.
Yang kerja bertahun-tahun malah tidak lolos, tapi ada nama baru yang tiba-tiba muncul sebagai peserta lulus PPPK. Kami hanya ingin keadilan.
Unggahan tersebut sontak memicu reaksi publik. Banyak netizen mempertanyakan transparansi rekrutmen PPPK di lingkup Pemerintah Kota Palu.
Terutama pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu yang disebut-sebut terlibat.
Inspektorat Turun Tangan
Merespons ramainya keluhan, Inspektorat Kota Palu dilaporkan mulai melakukan penelusuran internal.
Fokus penyelidikan diarahkan pada kemungkinan adanya pelanggaran prosedur dalam tahapan administrasi maupun verifikasi peserta.
Meski belum ada hasil resmi, sejumlah sumber internal menyebut bahwa tim investigasi tengah mengumpulkan data dari berbagai OPD yang melaksanakan seleksi PPPK.
Tujuannya memastikan seluruh proses sesuai dengan aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PANRB.
Baca Juga: Prabowo: Pemimpin Sejati Harus Pahami Arah Perjuangan Bangsa
Pihak Inspektorat juga dikabarkan telah meminta klarifikasi dari panitia seleksi serta pejabat yang bertanggung jawab dalam proses rekrutmen.
Reaksi Publik dan Harapan Honorer
Isu ini menimbulkan gelombang reaksi dari tenaga honorer di berbagai instansi. Banyak dari mereka menilai seleksi PPPK kali ini tidak sepenuhnya transparan.
Mereka menuntut pemerintah untuk membuka daftar nilai dan tahapan seleksi secara terbuka agar publik dapat menilai objektivitas proses tersebut.
Baca Juga: Setahun Memimpin, Prabowo Masih di Hati Rakyat, Survei Tunjukkan Kepuasan Publik 78%
Beberapa pengamat kepegawaian lokal juga menilai bahwa kasus seperti ini dapat mencoreng kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen aparatur sipil negara.
Transparansi dan audit independen dinilai menjadi langkah wajib untuk mengembalikan kredibilitas pemerintah daerah.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah Kota Palu belum memberikan keterangan resmi secara lengkap terkait dugaan tersebut.
Baca Juga: DPR Tegaskan! Tak Boleh Lagi Ada Guru Mengabdi Tanpa Status di Era ASN Baru
Namun, berdasarkan pantauan media sosial resmi Pemkot, beberapa pejabat menyatakan akan menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
Publik berharap kasus ini dapat menjadi momentum perbaikan sistem rekrutmen ASN di daerah.
Proses seleksi PPPK seharusnya menjadi ajang penghargaan bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi, bukan arena yang diwarnai kecurigaan.
Kasus dugaan PPPK siluman di Palu menunjukkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam seleksi aparatur negara.
Baca Juga: Strategi Jitu Lolos Tes Literasi dan Numerasi di PPG Prajabatan 2025
Masyarakat menantikan hasil penyelidikan resmi dari Inspektorat dan langkah konkret dari Pemkot Palu untuk memastikan proses rekrutmen berlangsung bersih dan adil bagi semua honorer.***
