PojokSatu.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah baru pembangunan nasional dengan fokus pada kesejahteraan ASN, penguatan ekonomi, dan pemerataan sosial.
Dalam pidato kebijakan 2025, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji bagi ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara.
Serta, penerapan sistem gaji tunggal (single salary system) untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur hingga masa pensiun.
1. Kesejahteraan ASN dan Sistem Gaji Tunggal
Langkah besar yang diambil pemerintah adalah penerapan sistem gaji tunggal, di mana gaji pokok dan tunjangan digabung menjadi satu komponen dengan nilai 75% dari total penghasilan.
Baca Juga: SK Resmi Diserahkan! Ini 4 Syarat agar Gaji Pertama PPPK Paruh Waktu Bisa Cair Tepat Waktu
Kebijakan ini diinisiasi oleh Zudan Arif Harrullah bersama Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa, dengan tujuan memperbaiki sistem remunerasi ASN agar lebih adil dan berkelanjutan.
Saat ini, banyak ASN golongan rendah masih menghadapi kesulitan ekonomi saat memasuki masa pensiun.
Dengan sistem baru, kesejahteraan mereka diharapkan meningkat signifikan, sekaligus memperkuat semangat kerja dan profesionalitas birokrasi.
Pemerintah juga menegaskan penyelesaian RPP Perlindungan Hukum ASN serta percepatan digitalisasi birokrasi agar proses administrasi lebih efisien dan transparan.
Baca Juga: Rakyat Disanksi Pajak, DPR Cuma Diskorsing 6 Bulan, Di Mana Keadilan Parlemen Kita?
"ASN harus berintegritas, netral, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tegas Presiden Prabowo.
2. Ketahanan Nasional Jadi Fondasi Kesejahteraan
Dalam pidatonya, Presiden menekankan empat pilar utama ketahanan nasional:
1. Pangan
2. Energi
3. Ekonomi
Baca Juga: Tampil Proporsional, Intip Tips Memilih Baju Berdasarkan Panjang Leher Kamu!
4. Pertahanan
Sumber daya alam harus dikelola untuk kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir kelompok.
Pemerintah berkomitmen memperluas hilirisasi industri, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan nilai tambah dari hasil bumi tetap berada di Indonesia.
Selain itu, pemerataan pendidikan dan kesehatan menjadi fokus pembangunan dari Sabang sampai Merauke.
Baca Juga: Geger di Kalangan ASN! Daerah Ini Potong Tunjangan hingga 30 Persen?
Agar setiap warga negara mendapatkan akses layanan publik yang setara.
3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 Menguat
Selama 10 bulan pertama tahun 2025, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat di tengah gejolak global.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi 5,12% (YoY) pada triwulan kedua 2025, naik dari 4,87% di triwulan sebelumnya.
Beberapa indikator penting:
1. Konsumsi masyarakat: tumbuh 4,97%, menjadi motor utama ekonomi nasional.
2. Pertumbuhan ekspor: melonjak 10,67%, didorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.
3. Tingkat pengangguran: turun ke 4,76%.
4. Lapangan kerja baru: 3,6 juta terserap dalam setahun.
5. Kemiskinan: turun ke 8,47% terendah dalam sejarah Indonesia.
6. Inflasi: stabil di 2,4%, menjaga daya beli rakyat.
Kinerja ini membuktikan efektivitas kebijakan fiskal dan keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
4. Program Unggulan dan Pemberdayaan Rakyat
Pemerintah menggulirkan sejumlah program unggulan yang langsung dirasakan masyarakat:
Baca Juga: Korban Hoaks atau Korban Politik? Publik Curiga Ada Udang di Balik Putusan Uya Kuya
1. Makan bergizi gratis untuk 20 juta penerima manfaat.
2. Cek kesehatan gratis bagi lebih dari 17 juta orang.
3. Revitalisasi sekolah dan madrasah mencapai 13.000 lokasi.
4. Sekolah rakyat telah berdiri 100 unit di berbagai daerah.
5. Koperasi Merah Putih dibentuk di 80.000 desa dan kelurahan.
Setiap koperasi ditargetkan memiliki gudang, cold storage, peralatan produksi, hingga armada truk untuk mengangkut hasil bumi.
Langkah ini diharapkan menciptakan ekosistem ekonomi dari hulu ke hilir yang memberdayakan desa dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
5. Stimulus Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial
Untuk menjaga daya beli dan mencegah dampak krisis global, pemerintah menyalurkan dua tahap stimulus ekonomi:
Tahap I: Rp3 triliun (Januari 2025)
Tahap II: Rp24,4 triliun (Juni 2025)
Selain itu, berbagai program perlindungan sosial diperkuat, seperti:
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
Baca Juga: Korban Hoaks atau Korban Politik? Publik Curiga Ada Udang di Balik Putusan Uya Kuya
2. Kartu Sembako
3. Program Indonesia Pintar
4. KIP Kuliah
Jaring pengaman ini memastikan tidak ada rakyat yang tertinggal dalam proses pemulihan ekonomi nasional.
6. Indonesia di Panggung Global, Mandiri dan Setara
Indonesia juga aktif memperjuangkan kepentingan nasional di kancah internasional.
Beberapa pencapaian penting:
1. Negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat, menurunkan tarif impor dari 32% menjadi 19%.
2. Menyelesaikan perundingan CEPA dengan Uni Eropa setelah 10 tahun tertunda.
3. Aktif dalam forum BRICS, G20, dan ASEAN.
Baca Juga: Waspada! Pemotongan Tunjangan ASN Daerah, Siapa yang Kena dan Kenapa Terjadi?
Dalam proses bergabung dengan OECD, menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru dunia.
Presiden menegaskan, Indonesia harus berdiri sama tegak dengan bangsa lain di panggung global.
7. Landasan Filosofis, Pasal 33 UUD 1945
Semua kebijakan pembangunan dan ekonomi berpijak pada Pasal 33 UUD 1945.
Menegaskan bahwa kekayaan alam dan cabang-cabang produksi penting dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Baca Juga: SK Resmi Diserahkan! Ini 4 Syarat agar Gaji Pertama PPPK Paruh Waktu Bisa Cair Tepat Waktu
Prinsip ini menjadi arah utama pemerintah dalam membangun ekonomi berdaulat dan inklusif.
Kenaikan gaji ASN dan penerapan sistem gaji tunggal menjadi simbol reformasi birokrasi di era Prabowo.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan berbagai program sosial menunjukkan komitmen pemerintah menghadirkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dari pusat hingga desa.***
