POJOKSATU.ID - Di setiap penyaluran bantuan sosial (bansos), banyak masyarakat memberikan stigma bagi penerimanya.

Namun ternyata, bansos tidak serta merta membuat penerimanya bergantung atau kehilangan motivasi kerja. Sebab itu kembali pada individu masing-masing.

Jadi anggapan tersebut adalah mitos, menerima bantuan sosial bukan berarti hilangnya etos kerja yang dilakukan.

Justru bantuan sosial terbukti membantu masyarakat bertahan di masa sulit, menjaga daya beli, dan membuka peluang ekonomi baru.

Baca Juga: Video Pandji Soal Toraja Viral: Komika Dituding Tak Peka Budaya, Lembaga Adat Siap Layangkan Somasi

Anggapan bahwa penerima bansos menjadi malas bekerja muncul karena sebagian masyarakat menilai bantuan sebagai bentuk pemberian gratis.

Padahal, fungsi utama bansos adalah menjadi jaring pengaman sosial (social safety net) bukan pengganti pekerjaan.

Bahkan di banyak negara berkembang, bantuan sosial terbukti menurunkan tingkat kemiskinan tanpa mengurangi semangat kerja penerimanya.

Studi terbaru dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama World Bank (2023) menemukan bahwa program PKH dan BPNT tidak menurunkan partisipasi kerja penerimanya.

Baca Juga: CAT vs Non-CAT, Bedah Sistem Seleksi ASN, Mana yang Lebih Transparan dan Efisien?

Dalam riset tersebut, sebanyak 86 persen penerima PKH tetap bekerja, baik di sektor formal maupun informal.

Bahkan, 21 persen di antaranya berhasil membuka usaha kecil baru menggunakan sebagian bantuan untuk modal.

Dengan beban kebutuhan dasar yang lebih ringan, penerima bansos memiliki waktu dan energi lebih untuk mencari penghasilan tambahan.

Penelitian serupa oleh Asian Development Bank (ADB) juga menunjukkan bahwa bantuan tunai di Asia Tenggara berfungsi sebagai penopang sementara hingga ekonomi keluarga pulih.

Bansos dapat efektif jika bersifat temporer dan disertai program pemberdayaan.

Ketika penerima punya akses ke pelatihan atau modal usaha, masyarakat tidak akan bergantung lagi.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Indonesia yang mulai menggeser bantuan konsumtif menjadi bantuan produktif.

Meski data menunjukkan efek positif, risiko ketergantungan tetap ada jika bantuan diberikan tanpa pendampingan.

Baca Juga: Imbas Udang Radioaktif Ditolak Amerika, Ekspor RI ke AS Rugi Rp34 Miliar Lebih

Jika pemerintah melakukan kesalahan desain program bisa membuat sebagian kecil penerima nyaman dengan kondisi bantuan.

Untuk itu, pemerintah terus memperbaiki mekanisme evaluasi penerima.

Salah satunya melalui fitur Graduasi Mandiri di DTKS, di mana penerima yang sudah mandiri secara ekonomi bisa mengundurkan diri dari program bantuan.

Selain itu, pemerintah memperkuat program literasi finansial dan pelatihan kerja agar bantuan menjadi pijakan awal, bukan tujuan akhir.

Baca Juga: Kenapa DTKS Dijadikan Penentu Siapa yang Dapat Bantuan Pemerintah?

Penting bagi masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap penerima bansos.

Stigma malas atau bergantung sering kali justru membuat penerima enggan mencari bantuan, padahal mereka benar-benar membutuhkan.

Kemensos juga mengajak publik menjadi pengawas partisipatif melalui fitur Usul dan Sanggah di aplikasi Cek Bansos.

Masyarakat bisa ikut memastikan bantuan diberikan kepada yang benar-benar layak, tanpa prasangka sosial.

Bansos bukan penyebab kemalasan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi warganya.

Ketika disertai sistem pemberdayaan, pelatihan, dan transparansi, bantuan justru menjadi titik awal perubahan hidup banyak keluarga.

Yang perlu diubah bukan programnya, tetapi cara pandang masyarakat terhadap penerima bantuan dari rasa curiga menjadi solidaritas sosial.***