POJOKSATU.id – Jumlah guru Bahasa Inggris di Indonesia masih belum sebanding dengan kebutuhan yang ada di sekolah-sekolah.
Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengungkapkan bahwa dari total 139.447 sekolah dasar (SD) di seluruh Indonesia, yang memiliki guru Bahasa Inggris baru sekitar 49 ribu sekolah, sedangkan 90.447 SD lainnya belum memiliki guru Bahasa Inggris sama sekali.
Data dari Databoks Katadata menunjukkan bahwa jumlah guru di Indonesia pada tahun akademik 2023/2024 mencapai 3,36 juta orang.
Namun, proporsi guru Bahasa Inggris masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Kompetensi Guru Masih Jadi Sorotan
Selain masalah jumlah, kualitas dan kompetensi guru Bahasa Inggris juga menjadi perhatian serius.
Baca Juga: Institut Teknologi Sepuluh Nopember 'ITS' Surabaya: From Innovation to Humanity
Berdasarkan hasil kajian Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen, ditemukan bahwa banyak guru Bahasa Inggris di tingkat SMP dan SMA yang kemampuan bahasanya masih di bawah level B1 berdasarkan kerangka acuan CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).
Padahal, standar minimum yang ditetapkan pemerintah adalah di atas B1. Artinya, banyak guru yang belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk mengajar secara efektif.
Hal ini tentu menjadi alarm bagi dunia pendidikan nasional, mengingat Bahasa Inggris kini tidak hanya dipelajari sebagai pelajaran tambahan, tetapi juga menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk bersaing di dunia global.
Sebaran Guru Tak Merata
Kondisi ini makin diperburuk oleh ketimpangan distribusi guru.
Banyak tenaga pengajar terkonsentrasi di kota-kota besar, sedangkan sekolah di daerah terpencil, pedalaman, atau kepulauan luar Jawa masih kekurangan guru yang berkompeten.
Seperti dilaporkan oleh Antara, beberapa wilayah di Provinsi Banten hingga kini masih mengalami kekurangan guru, terutama di daerah perdesaan dan kepulauan yang sulit dijangkau.
Fenomena ini menggambarkan bahwa persoalan guru Bahasa Inggris bukan sekadar soal jumlah dan kemampuan, tapi juga pemerataan.
Lebih dari itu, keterbatasan anggaran pendidikan dan mismatch antara latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu turut memperparah situasi.
Dalam sejumlah SD, bahkan guru kelas terpaksa mengajar Bahasa Inggris, meski tidak berasal dari jurusan pendidikan bahasa.
Langkah Konkret dari Pemerintah
Mengatasi ini, pemerintah melakukan sejumlah langkah.
Kemendikdasmen melalui Direktorat Sekolah Dasar telah meluncurkan Program Pelatihan Guru Bahasa Inggris SD, serta menyelenggarakan uji kemahiran bahasa (proficiency test) bagi ribuan guru di seluruh Indonesia.
Program ini merupakan bagian dari persiapan menuju kebijakan baru, yakni Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dasar mulai tahun ajaran 2027/2028.
Kebijakan ini disiapkan dengan harapan agar para guru lebih siap dan kompeten saat kebijakan diterapkan.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan kompetensi guru, pemerataan distribusi tenaga pengajar, serta pelibatan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan internasional seperti British Council dalam pengembangan profesional guru di seluruh Indonesia.
Guru dari Selandia Baru
Langkah penguatan pendidikan Bahasa Inggris juga datang dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia mengungkapkan keinginannya untuk mendatangkan guru-guru dari Selandia Baru guna membantu pengajaran Bahasa Inggris di Indonesia.
Hal itu disampaikan Prabowo usai menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Christopher Luxon di Ruang Agenas, Hotel Lahan Select Gyeongju, Korea Selatan, Jumat (31/10/2025).
“Saya juga minta kalau ada guru-guru dari Selandia Baru yang bisa bantu kita, kita mau menambah sekolah atau kursus-kursus Bahasa Inggris untuk pekerja-pekerja kita yang mau keluar negeri,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan, tenaga pengajar Bahasa Inggris sangat dibutuhkan bagi warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Ia juga menekankan pentingnya pertukaran pengalaman dan penguatan kolaborasi di sektor pendidikan, pertanian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara juga membahas peluang kerja sama di bidang ekonomi, termasuk perluasan akses pasar dan peningkatan nilai perdagangan yang pada tahun 2024 mencapai USD 1,91 miliar.
“Jadi, saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya, kerja sama di bidang pertanian, pendidikan,” ucap Prabowo.
Tak hanya itu, Prabowo juga menyebutkan rencana untuk mengirim lebih banyak mahasiswa Indonesia ke Selandia Baru guna menempuh pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.
“Kita ingin juga kirim lebih banyak mahasiswa untuk belajar kedokteran dan kedokteran gigi. Kita sangat butuh dokter dan dokter gigi,” imbuhnya. ***
