POJOKSATU.id - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Kementerian Sosial memulai kolaborasi untuk melibatkan perguruan tinggi dalam pengembangan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Rencana ini mengemuka setelah pertemuan antara Menteri Perguruan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di kantor Kemdiktisaintek, Senin 3 November 2025.

Sekolah Rakyat yang merupakan Program Prioritas Presiden Prabowo, akan didampingi oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk memastikan keberlanjutannya dalam menjangkau generasi muda di wilayah terpencil.

Baca Juga: 5 Kuliner Legendaris di Bogor yang Selalu Bikin Kangen Rasanya Nggak Pernah Gagal!

"Di bayangan saya, setiap Sekolah Rakyat bisa dibina oleh satu kampus. Kampus langsung berperan alam pelatihan, mentoring, dan sebagainya. Kita juga bisa sediakan fasilitas seperti ruang pembelajaran," ujar Menteri Brian.

Saat ini, program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik yang mencakup wilayah SD, SMP, dan SMA, dengan sekitar 6.700 siswa SMA diproyeksikan lulus pada tahun 2028.

"Di bulan Juli itu 63 titik, Agustus 37 titik, dan di bulan September ada 66 titik. Jadi totalnya 166 titik yang sudah beroperasi," jelas Menteri Saifullah.

Baca Juga: 66 Anak di Tangsel Mengalami Campak Rubela

Menteri Saifullah menyebut siswa SMA Sekolah Rakyat akan diberi dua pilihan jalur, melanjutkan ke perguruan tinggi dengan kurikulum dari dosen, atau memasuki dunia kerja dengan kurikulum dari Kemnaker dan BP2MI.

Kemdiktisaintek menyambut baik skema ini dan membuka kemungkinan penyaluran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk para lulusan yang memilih melanjutkan pendidikan.

"Kita juga akan bentuk satu tim supaya bisa menyiapkan apa yang diperlukan untuk kolaborasi, seperti kampus-kampus untuk mulai menyusun rujukan," ujar Menteri Brian.

Baca Juga: Tenaga Honorer di Ujung Jalan, PPPK Jadi Satu-satunya Harapan Setelah CPNS Dibatasi

Sebagai langkah tindak lanjut, kedua kementerian akan merancang nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani dalam satu pekan ke depan.***