POJOKSATU.ID - Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) kini berada di posisi sulit. Penurunan transfer ke daerah (TKD) dari pusat membuat banyak pemda terancam tak mampu membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS dan PPPK.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Al Haris, mengaku sudah banyak kepala daerah menyampaikan kekhawatiran yang sama.

“Turunnya TKD luar biasa besar. Banyak daerah kesulitan bayar TPP, apalagi harus menanggung beban PPPK baru,” kata Gubernur Jambi itu, seusai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Baca Juga: UBSI Latih Pengurus RT di Tangerang Kuasai Public Speaking untuk Penguatan Peran Sosial

Penurunan TKD berdampak langsung pada stabilitas fiskal daerah. Dalam kasus Jambi, misalnya, transfer dana turun drastis dari Rp4,6 triliun menjadi Rp3,1 triliun.

Kondisi serupa dialami sejumlah provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil.

“Dana operasional pegawai jadi membengkak, sementara pendapatan turun. Kita khawatir kalau ini berlanjut, layanan publik terganggu,” jelas Haris.

Baca Juga: Skandal Honorer Siluman di Kabupaten Dompu, Ratusan Nama Fiktif Nyaris Jadi PPPK Paruh Waktu

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi TKD tahun 2026 hanya Rp650 triliun, jauh di bawah tahun sebelumnya yang mencapai Rp950 triliun.

Artinya, ruang fiskal daerah semakin sempit untuk menutup biaya pegawai dan program prioritas.

Pemda pun mendesak evaluasi formula pembagian dana pusat agar lebih adil. Menurut Haris, tanpa dukungan kebijakan baru, risiko gagal bayar tunjangan dan penurunan kinerja ASN makin nyata.

Baca Juga: Itjen Kemenag Percepat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Lewat Pendampingan dan Asistensi

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pertemuan yang berlangsung terbatas di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, dihadiri sejumlah kepala daerah lainnya di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan sejumlah kepala daerah lainnya.