POJOKSATU.id – Pendidikan selalu hadir sebagai janji negara, tapi tak jarang berakhir sebagai wacana kosong. Di Papua, janji itu kini sedang diuji.
Sebuah sekolah, bernama Sekolah Rakyat, tengah dipersiapkan berdiri di tanah seluas sepuluh hektare di Kampung Maribu, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.
Bagi banyak orang, ini lebih dari sekadar gedung baru.
Ini adalah pertaruhan: apakah negara benar-benar hadir bagi anak-anak miskin, atau sekadar mengulang narasi lama tentang pembangunan di timur Indonesia.
Baca Juga: Cara Hapus Data Pribadi dari Aplikasi Pinjol, Ini Langkah-Langkah yang Bisa Dilakukan
Sekolah Rakyat bukan ide kecil. Ia digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dibungkus dengan tujuan mulia.
Yakni memutus rantai kemiskinan antargenerasi, memberi jalan bagi anak-anak yang terpinggirkan, dan menegaskan bahwa pendidikan bukan barang mewah, melainkan hak yang seharusnya dijamin negara.
Hal itu dijelaskan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dalam Dialog Pagelaran Budaya RRI Nabire yang digelar di SMA YPPK Adhi Luhur, Nabire, Rabu, 23 Juli 2025.
"Untuk di Papua, kita bekerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, serta masyarakat adat dan lembaga seperti Dinsos dan BPS untuk rekrutmen siswa," ujar dia.
Baca Juga: Sekolah Rakyat: Dari Angka-angka Konstruksi hingga Janji Asta Cita
Agus Jabo menegaskan, sekolah ini berasrama. Biaya pendidikan, makan, hingga transportasi anak-anak ditanggung penuh APBN.
Tujuannya jelas, membebaskan anak-anak dari beban yang kerap membuat mereka putus sekolah.
"Pak Presiden ingin semua anak Indonesia bersekolah. Kaya atau miskin, semuanya harus punya akses," tegas dia.
Hari ini, sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat di Indonesia telah membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sejak 14 Juli 2025.
Di akhir bulan, 37 titik tambahan dijadwalkan mulai beroperasi.
Targetnya, minimal satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota, sejauh pemerintah daerah sanggup menyediakan lahan.
Sistem asrama membuatnya bisa menjangkau wilayah yang sebelumnya tak terbayangkan untuk hadirnya fasilitas pendidikan memadai.
Asisten I Setda Papua, Yohanes Walilo, menyebut mereka telah menyiapkan lahan 10 hektare yang sebelumnya direncanakan untuk Kampus IPDN.
Baca Juga: Cara Mudah Login dan Cetak Kartu Sulingjar 2025 untuk Guru dan Kepala Sekolah
"Kami sudah menyurati Kementerian Sosial sejak April 2025, dan respons positif sudah diterima. Lahan ini sudah bersertifikat, tidak ada masalah," ujar Walilo, 11 Juni lalu.
Sekolah ini bukan hanya ruang kelas. Ia juga paket sosial. Setiap anak yang diterima berarti orang tuanya akan mendapat dukungan dari Kementerian Sosial.
"Kalau ada 100 anak masuk, maka 100 orang tua juga akan dibantu. Jadi, tujuannya bukan hanya menyekolahkan, tapi juga memberdayakan keluarga," jelas Walilo.
Dukungan datang pula dari kalangan masyarakat sipil. Charles Imbir, Direktur Institut Usba, menyebut Sekolah Rakyat sebagai langkah konkret pemerintah.
Baca Juga: Momentum 20 Tahun Himpaudi, Perjuangan Guru PAUD Nonformal Belum Usai
"Papua ini kaya SDA, tapi anak-anaknya masih kesulitan mengakses pendidikan. Program ini menjawab itu, apalagi dengan tambahan pelatihan vokasi yang akan meningkatkan keterampilan mereka," ujarnya.
Charles mengingatkan, tanpa intervensi pendidikan, kemiskinan hanya akan diwariskan.
Anak petani tetap akan jadi petani, anak nelayan tetap akan jadi nelayan. Lingkaran yang tak berkesudahan.
Pendidikan, kata dia, adalah pintu keluar yang sesungguhnya.
Sekolah Rakyat, dalam wujudnya yang sederhana, menawarkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar meja dan papan tulis, melainkan menawarkan harapan.
Harapan bahwa anak-anak Papua yang lahir dari keluarga miskin pun berhak bermimpi, dan negara kali ini memilih untuk tidak membiarkan mimpi itu padam.
Dengan berdirinya Sekolah Rakyat di Papua, negara menegaskan kembali keberpihakannya.
Bahwa setiap anak, di manapun mereka lahir, layak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan menentukan masa depan mereka sendiri.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Channel Whatsapp Pojoksatu.id serta Fanpage Edugov
Semoga program Sekolah Rakyat di Papua ini bisa memberikan kontribusi besar pada pembangunan daerah.***
