POJOKSATU.id—Ratusan guru Sekolah Rakyat memilih mundur dari tugas mulia mereka. Alasannya bukan karena tak sanggup mengajar atau enggan berkontribusi pada negara.
Mereka mundur karena sistem yang seharusnya menopang justru menjatuhkan, seperti lokasi sekolah terlalu jauh dari tempat tinggal, fasilitas minim, dan kesejahteraan yang belum pasti. Kementerian Sosial kini pasang kuda-kuda. Sanksi bersama bakal dijatuhkan jika rekrutmen yang amburadul ini terbukti dilakukan tanpa pertimbangan matang.
"Kesalahan rekrutmen guru Sekolah Rakyat bukan hanya soal administrasi. Ini soal tanggung jawab. Dan jika terbukti keliru, sanksi bersama akan diberlakukan," tegas Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers, Jumat (1/8/2025).
Pernyataan Gus Ipul mencerminkan tekanan yang dihadapi pemerintah. Program Sekolah Rakyat adalah salah satu inisiatif unggulan Presiden Prabowo yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan.
Baca Juga: Tambang Emas Ilegal Marak Lagi di Taman Nasional Batang Gadis Madina Usai Disidak Petugas
Namun, ketika ratusan guru justru memilih mengundurkan diri sebelum program benar-benar berjalan, publik mulai mempertanyakan: ada apa dengan mekanisme rekrutmennya?
Kementerian Sosial mengakui bahwa pengunduran diri guru terjadi di sejumlah titik lokasi. Sebagian besar karena jarak sekolah yang terlalu jauh dari domisili guru, membuat mobilitas menjadi tidak masuk akal, bahkan melelahkan secara fisik dan mental. Beberapa guru juga mengeluhkan ketidakpastian fasilitas dasar seperti tempat tinggal dan insentif yang dijanjikan.
Dalam keterangannya, Gus Ipul tidak membantah bahwa pelaksanaan di lapangan menghadapi tantangan. Namun ia menegaskan bahwa seluruh posisi yang kosong sudah terisi kembali oleh guru baru yang dianggap lebih siap.
"Semua sudah kami ganti. Tapi ke depan, kalau rekrutmennya keliru lagi, ya resikonya tanggung bersama. Baik dari penyelenggara, rekruter, maupun lembaga pendamping," ujar Gus Ipul.
Baca Juga: Tambang Emas Ilegal Marak Lagi di Taman Nasional Batang Gadis Madina Usai Disidak Petugas
Meski demikian, penggantian guru secara cepat ini juga menuai pertanyaan. Apakah proses seleksi berjalan sesuai standar? Apakah guru-guru pengganti benar-benar siap secara pedagogis dan logistik?
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, turut angkat bicara. Menurutnya, pengunduran diri masif ini adalah sinyal bahwa sistem rekrutmen belum matang dan terlalu terfokus pada kecepatan, bukan keberlanjutan.
“Program ini strategis, tapi kalau kesejahteraan guru diabaikan, ya akan kacau. Tidak bisa membangun pendidikan dari semangat kosong dan janji yang menggantung,” ujarnya, Jumat (1/8).
Ubaid menekankan pentingnya mengutamakan pendekatan berbasis kebutuhan lokal. Penempatan guru seharusnya mempertimbangkan ketersediaan fasilitas, jarak, dan kesiapan sosial mereka menghadapi kondisi daerah terpencil.
Kemensos menyatakan bahwa 100 titik Sekolah Rakyat akan beroperasi penuh pada pertengahan Agustus 2025. Sebanyak 63 titik sudah aktif sejak Juli, sementara sisanya akan menyusul dalam dua pekan ke depan. Namun krisis rekrutmen ini menjadi catatan penting dalam sejarah awal pendirian Sekolah Rakyat.
Program ini memang lahir dari semangat besar: menyediakan pendidikan gratis, berasrama, dan penuh pembinaan karakter bagi anak-anak dari keluarga miskin. Tapi gagasan besar harus diiringi perencanaan matang. Sebab pendidikan bukan hanya tentang membangun sekolah — tetapi tentang membangun manusia, termasuk guru-gurunya.***
Versi Android: https://play.google.com/store/
versid iOS: https://apps.apple.com/app/
Channel Whatsapp: https://www.whatsapp.com/
Fanpage edugov: https://www.facebook.com/
