POJOKSATU.ID - Kabar baik datang dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang kini resmi masuk dalam daftar wilayah yang siap memulai pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun ini.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, saat melakukan kunjungan kerja ke UPT Pesanggrahan PMKS Majapahit di Mojokerto.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi dan survei lokasi yang sebelumnya telah diajukan sebagai calon tempat pembangunan Sekolah Rakyat.
Program ini sendiri merupakan inisiatif prioritas dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kunjungannya, Menteri Sosial menyatakan bahwa Mojokerto akan memulai dengan dua kelompok belajar pada tahun ini. Beliau menilai bahwa bangunan yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk tahap awal implementasi.
Sekolah Rakyat di Mojokerto direncanakan akan menjadi model sekolah berasrama, di mana seluruh kebutuhan siswa, mulai dari tempat tinggal, makan, hingga biaya belajar, akan ditanggung oleh negara.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menyambut baik program ini dan menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunannya, termasuk dalam hal penyediaan lahan.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menyiapkan lahan seluas 3,5 hektare di daerah Dawarblandong dan berencana untuk memperluasnya hingga 6 hektare.
Baca Juga: Ada yang Janggal? 700 Lebih Pendaftar CPNS Dikti Termasuk Dosen Tiba tiba Mundur!
Bupati Al Barra menekankan bahwa program Sekolah Rakyat akan memberikan kesempatan berharga bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA secara gratis, lengkap dengan fasilitas asrama dan kebutuhan hidup yang ditanggung negara.
Untuk tahun ajaran pertama di Mojokerto, Sekolah Rakyat akan membuka dua kelompok belajar setingkat SMP, dengan masing-masing kelas menampung 25 siswa.
Ke depannya, program ini akan diperluas untuk mencakup semua jenjang pendidikan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat secara khusus ditujukan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia, terutama mereka yang berada dalam desil 1 dan 2 data kemiskinan.
Beliau menekankan bahwa kriteria ini tidak dapat dinegosiasikan, sebagai wujud kehadiran negara untuk memberikan akses pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Kepala UPT Pesanggrahan PMKS Majapahit, Mutoharoh, juga menyampaikan dukungan penuh dari lembaganya terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Mojokerto.
Beliau menyatakan kesiapan UPT untuk menjadi bagian dari solusi pendidikan di wilayah tersebut dan siap menyediakan tempat belajar bagi calon siswa.
Mutoharoh berharap agar terealisasinya Sekolah Rakyat ini akan sangat membantu warga Mojokerto yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA.***
