POJOKSATU.id — Pemerintah akan segera membangun Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya kepada siswa yang memenuhi syarat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan memberikan pendidikan gratis sepenuhnya.
"Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Minggu (16/3/2025).
Meski tanpa biaya, Sekolah Rakyat tetap menerapkan mata pelajaran formal dengan kurikulum yang dirancang untuk memperkuat karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan para siswa.
Program ini akan tersedia untuk jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Tahapan Seleksi Masuk Sekolah Rakyat
Bagi calon siswa yang ingin bergabung, akan diberlakukan proses seleksi ketat.
Tahapan pertama adalah verifikasi status ekonomi calon peserta didik, kemudian dilanjutkan dengan tes akademik.
Rencananya, tahapan seleksi ini akan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025.
"Jika semua berjalan sesuai rencana, pendaftaran akan dibuka dalam satu hingga dua bulan ke depan," ungkap Gus Ipul.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa para Menteri Kabinet Merah Putih telah melakukan pembahasan terkait berbagai aspek penting dalam program ini, mulai dari lokasi sekolah, kurikulum, fasilitas, hingga mekanisme penerimaan siswa.
Hingga saat ini, sudah ada 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Guru ASN Bakal Ditarik Jadi Pendidik di Sekolah Rakyat, Siap di Mutasi?
"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini," tambahnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut bahwa data jumlah lokasi ini akan terus berkembang.
Dalam dua hingga tiga hari ke depan, Kementerian Sosial akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan para gubernur, bupati, dan wali kota guna memastikan kesiapan pelaksanaan program secara menyeluruh. ***




