POJOKSATU.id - Dunia Madrasah dibuat geger setelah beredar Surat Edaran pemotongan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
Surat Edaran tersebut diterbitkan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, tertanggal 14 Februari 2025.
Pada SE tersebut, dilakukan pemotongan dana BOS sebagai tindak lanjut efisiensi belanja.
Dengan pemotongan dana BOS Madrasah Ibtidaiyah (MI) menjadi Rp500 ribu/siswa/tahun, MTs Rp600 ribu, dan MA Rp700 ribu.
Baca Juga: Dana Efisiensi Anggaran Dibegal Prabowo Untuk Proyek Oligarki Atas Nama Proyek Strategis Nasional?
Terkait hal itu, anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Dailami Firdaus, melayangkan kecaman.
"Saya tegas menolak dan meminta pemerintah jangan menganggu alokasi bantuan biaya pendidikan di semua jenjang sekolah hingga perguruan tinggi," ujarnya, Jumat (21/2), dikutip Pojoksatu.id.
Dailami menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan secara serampangan, apalagi karena hanya harus memenuhi target penghematan Rp3 triliun lebih sebagaimana tertuang dalam Inpres.
"Belakang sudah banyak aksi unjuk rasa mahasiswa yang juga khawatir biaya kuliah naik sebagai dampak adanya efisiensi. Jangan sampai nanti anak-anak sekolah juga ikut turun ke jalan," terangnya.
Baca Juga: Brian Yuliarto Minta Rektor Tepis Kabar Kenaikan UKT Hingga KIP yang Tak Kena Efisiensi Anggaran
Menurutnya, sebaiknya kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan harus tegas memastikan tidak ada efisiensi berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat.
"Apa efisiensi bantuan biaya pendidikan ini sudah sepengetahuan dan seizin Pak Prabowo? Sebab, setahu saya Pak Presiden sangat peduli terhadap pendidikan anak-anak sebagai masa depan bangsa," ungkapnya.
Dailami meminta agar efisiensi anggaran dilakukan untuk proyek-proyek yang tidak urgent. Meskipun, justru biasanya para pejabat senang kalau ada banyak proyek.
"Jangan orientasinya proyek yang diselamatkan dari efisiensi, tapi malah mengorbankan esensi, termasuk pentingnya pendidikan," ucap dia.
Karena itu ia mempertanyakan berdasarkan kajian apa SE pemotongan dana BOS untuk Madrasah itu.
"Ada juga pesantren penerima bantuan operasional dan bantuan operasional PTN turun tinggal 50 persen, dasarnya apa?" heran dia.
"Jangan karena program Makan Bergizi Gratis kemudian jadi membabi buta. Kalau tidak bisa direalisasikan tahun ini, tentu bisa tahun depan untuk dibahas dulu secara seksama bersama para Wakil Rakyat," tandasnya.***
Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat dan mudah bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS dengan link di bawah ini:
