POJOKSATU.ID - Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Sumut) angkat bicara terkait viralnya video demo yang dilakukan ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 10 Medan, pada Kamis (6/2/2025) pagi.

Sebelumnya, ratusan siswa SMK Negeri 10 melakukan aksi unjuk rasa di lapangan terkait permasalahan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), yang menjadi syarat utama dalam mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

Para siswa yang terdiri dari kelas XII (12) itu menuntut tanggungjawab sekolah karena lalai dalam pengisian PDSS, untuk melanjutkan SNBP.

Baca Juga: Kilas Balik Kasus Korupsi Eks Bupati Kukar Rita Widyasari: Kini Libatkan Ketum PP Japto Soerjosoemarno Hingga Politikus Ahmad Ali

Kasi SMK Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Duta Syailendra mengungkapkan jika pengisian PDSS di hari terakhir menjadi masalah.

"Jadi, data siswa kelas 3 atau 12 yang berminat itu berbentuk pdf nanti dimasukkan. Yang mau lanjut ke negeri. Maka ikut penilaian eligible, jadi nanti masuk dengan data dari rapornya yang baru. Tetapi saya lihat keterlambatan orang ini, karena dimasukkan pada hari terakhir. Si petugasnya mengentri data di hari terakhir, tentunya pada saat ini hitam kan bahaya seperti itu," ujar Syailendra kepada awak media, Kamis (6/2/2025).

Ditambahkan Syailendra jika Dinas Pendidikan Sumut masih mencari solusi untuk permasalahan tersebut.

Baca Juga: Stok LPG 3 Kg di Bandung Aman, Disdagin: Tak Perlu Panic Buying

"Ini harus dicari solusinya, Bagaimanapun ceritanya masalah ini merugikan siswa." tegasnya.

Ketika ditanya penyebab masalah PDSS tidak terinput, Syailendra mengungkapkan jika ini kesalahan pihak sekolah terutama operator.

"Kalau kita lihat ini, kesalahan ada di pihak sekolah dalam hal ini operator. Karena mereka menginput data di injury time. Maka kita carikan solusi," tutur Syailendra.

Baca Juga: Khusus untuk PPG Daljab, Kemenag Persiapkan Laman Khusus, Berikut Linknya

Syailendra mengungkapkan jika Dinas Pendidikan Sumut akan mengirimkan surat ke pemerintah pusat terkait kasus yang menimpa 140 siswa SMK Negeri 10 Medan ini.

"Kita cari solusi, kirim surat ke pusat. Karena di Jakarta juga ada masalah di beberapa tempat. Sistem seperti ini merugikan anak." tambah Syailendra.

140 Anak Terancam Tidak Bisa Ikut SNBP
Sebanyak 140 anak di SMK Negeri 10 Kota Medan, terancam tidak dapat mengikuti SNBP tahun 2025, karena permasalahan pengisian PDSS.

Baca Juga: Apa Peran Ketum PP Japto Soerjosoemarno? Kini Diduga Terlibat Kasus Korupsi Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Terkait hal itu, ratusan siswa tersebut pun melakukan demo di lapangan sekolah, menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah.

Bahkan di sosial media TikTok viral seorang siswa menyebutkan oknum guru menjatuhkan mental para siswa.

Dalam caption video yang dikutip melalui akun XII DPB 3 milik salah satu siswa SMKN 10 Medan itu menuliskan:

Baca Juga: Profil dan Rekam Jejak Japto Soerjosoemarno, Ketum PP Diduga Terlibat Kasus Korupsi Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

"Bisa-bisanya salah satu guru yang mengurus PDSS mengatakan intropeksi diri aja dulu kalian, apakah nilai kalian layak untuk masuk SNBP. Dari sini sudah jelas bahwa guru tersebut menjatuhkan mental siswa-siswanya yang sudah berjuang selama 5 semester dan menyepelekan hal tersebut." tulis akun tersebut.

Para siswa yang berkumpul dengan menjejerkan sejumlah poster yang berisikan tuntutan mereka kepada sekolah.

Ada poster yang bertuliskan "kami gak layak eligible? Situ layak jadi guru?".

Baca Juga: Kronologi Rumah Ketum PP Japto Soerjosoemarno Digeledah KPK, Diduga Terlibat Kasus Korupsi Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Hingga saat ini pihak sekolah yang berada di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 57, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia itu, belum memberikan keterangannya. ***