POJOKSATU.id, JAKARTA-- Sudah menjadi rahasia umum jika terjadi pergantian menteri pendidikan akan diiringi pula dengan pergantian kurikulum.
Dengan polemik sudut pandang mengenai Kurikulum Merdeka di berbagai kalangan, yang menjadi perhatian khusus adalah penggunaan hashtag atau tagar Merdeka Belajar.
Faktanya hampir di semua platform media sosial resmi Kemdikbud RI tidak lagi menggunakan hashtag “Merdeka Belajar” melainkan hashtag “Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.
Perubahan ini mengundang tanya netizen akankah ada pergantian kurikulum baru?
Hal ini ditunjukkan oleh sebuah akun media sosial Instagram yang memberikan komentar yaitu “Hastagnya uda berubah, gak kurikulum merdeka, merdeka mengajar merdeka belajar, hastagnya pendidikan bermutu buat semua , hehe ada apa nih”, pada unggahan video Kemdikbud RI tentang kunjungan kerja Mendikdasmen di Palembang lalu.
Baca Juga: Sejarah Panjang Sritex, Dari Perusahaan Tekstil Raksasa Hingga Jadi Tak Bernyawa
Nah, artikel ini membahas apakah kurikulum merdeka akan dihapuskan oleh Mendikdasmen yang baru? Simak selengkapnya!
Gonta ganti kurikulum dalam memenuhi tuntutan zaman merupakan hal yang bisa saja dilakukan untuk menyempurnakan kurikulum yang ada.
Tentunya pernyataan ini bukan tidak berdasar dimana pemerintah pastinya mengkaji lebih dulu apakah kebijakan terkait kurikulum yang akan digunakan relevan dengan semua kondisi fakta di lapangan.
Seperti halnya pergantian kurikulum Merdeka yang mungkin saja akan menjadi berubah nama atau akan berubah secara total baik nama maupun isinya.
Pernyataan perubahan kurikulum Merdeka saat ini sedang dalam kajian mendalam yang dilakukan oleh Mendikdasmen dan jajarannya.
Hal ini diungkapkan secara tegas oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam sesi wawancara pada Jumat 1 November 2024 di Palembang.
Inilah fakta tentang keputusan merdeka belajar dihapuskan atau tidak dari sesi wawancara.
Pertama, pemerintah sedang mengkaji kebijakan Merdeka Belajar secara serius dan hati-hati agar implementasinya tepat sasaran dan apakah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Selanjutnya, Menteri Abdul Mu’ti juga mengatakan bahwa kebijakan ini memang menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang memberikan kritik.
Ada masukan serius, namun ada juga yang bercanda, mencerminkan kekhawatiran guru yang merasa tugas mereka semakin berat.
Ia juga menyampaikan akan mempertimbangkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia yang sangat beragam dari banyak banyaknya wilayah, ketimpangan kemajuan terutama kota besar dan daerah lain masih tertinggal.
Baca Juga: Profil Mohammed Rashid, Gelandang Timnas Palestina jadi Benteng Pertama Persebaya Surabaya
Kebijakan keputusan yang baru nanti diharapkan bisa mengatasi kesenjangan ini. Implementasinya juga akan memerlukan dukungan dari berbagai pihak serta regulasi yang jelas, termasuk persetujuan anggaran dari DPR dan koordinasi dengan kementerian terkait.
“Kebijakan nanti harus memperhatikan dampaknya terhadap sekolah-sekolah swasta yang menjadi mitra pemerintah dalam memajukan pendidikan,” katanya.
Pemerintah berpegang teguh untuk tidak mengambil keputusan tergesa-gesa dan akan terus mencari solusi yang bukan hanya berfokus pada kualitas sarana dan prasarana, tetapi juga kualitas guru dan pemerataan di seluruh Indonesia.
Dari apa yang disampaikan oleh Mendikdasmen, secara keseluruhan Kurikulum Merdeka Belajar adalah langkah yang menjanjikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, namun membutuhkan evaluasi dan persiapan yang matang agar dapat berjalan efektif dan merata di seluruh Indonesia.***
