Baca Juga: Jangan Anggap Remeh! Ini Tanda Pada Wanita Jika Kolesterolmu Lagi Naik
POJOKSATU.ID, ABDUL Mu'ti didapuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), serta Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Abdul Mu'ti merupakan sosok dari PP Muhammadiyah yang memiliki pengalaman dalam mengelola ribuan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.
Sementara itu, Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan anak tertua dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Soeharto yaitu Soemantri Brodjonegoro.
Keduanya diharapkan dapat membawa perubahan baru pada dunia pendidikan di Indonesia.
Baca Juga: Mewakili Sumatera, SMAN 4 Metro Lampung Maju Ke Grand Final AXIS Nation Cup 2024
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengatakan jika ada banyak PR yang harus diselesaikan menteri di era Pabowo Subianto saat ini.
Adapun 12 PR dalam dunia pendidikan menurut P2G adalah sebagai berikut:
1. Kejar Skor PISA
P2G menilai jika Indonesia perlu mengejar ketertinggalan skor Programme for International Student Assessment (PISA) yang merosot. Menurut Satriwan, Skor PISA yang jeblok adalah wujud kondisi pendidikan Indonesia makin tidak baik.
Baca Juga: Profil Dua Menteri Pendidikan Kabinet Prabowo, Muhammadiyah dan Anak Mendikbud Era Soeharto
Skor PISA RI 2018 untuk kemampuan membaca sebesar 371, sedangkan pada 2022 menurun menjadi 359. Skor matematika pada PISA RI 2018 yang sebesar 379 juga turun jadi 366 di 2022. Adapun skor kemampuan sains turun dari 379 pada 2018 menjadi 366 di tahun 2022.
2. Penuntasan Rekrutmen Guru PPPK & Janji Gaji Tambahan
P2G juga berharap Prabowo-Gibran menuntaskan rekrutmen 1 juta guru PPPK. Rekrutmen ini menurutnya perlu diprioritaskan bagi guru honorer senior di atas 35 tahun.
Pihaknya meminta prioritas pengangkatan guru honorer menjadi ASN dan membuka kembali rekrutmen guru PNS yang dihentikan selama 5 tahun terakhir. Rekrutmen guru PNS menurutnya juga perlu diperuntukkan bagi fresh graduate usia di bawah 25 tahun.
Baca Juga: Seleksi Kompetensi FORMASI PERTANIAN, DOWNLOAD 8 Contoh Soal File PDF, Cek RIncian Formasi KEMENTAN
P2G juga mendesak Prabowo-Gibran memenuhi janji tambahan penghasilan Rp 2 juta per bulan bagi seluruh guru, termasuk guru negeri atau swasta, honorer atau ASN dimulai Oktober 2024.
3. STOP Jargon Merdeka Belajar
Ia juga meminta Mendikdasmen nantinya menyetop jargon-jargon Merdeka Belajar yang tidak esensial agar tidak dikomersialisasi.
4. Cetak Biru Tata Kelola Guru
P2G meminta mendikdasmen untuk membuat cetak biru tata kelola guru dengan lima isu utama, yaitu:
- Kompetensi guru: Pola pelatihan yang berkeadilan, berkualitas, berkelanjutan, dan bermakna; mengakselerasi, mempermudah guru mengikuti PPG Dalam Jabatan; menuntaskan 1,6 juta guru yang belum disertifikasi.
Baca Juga: Agak Laen! Prabowo Bakal Bawa Menterinya Pembekalan ke Lembah Tidar Magelang, Siap Digembleng?
- Kesejahteraan: Penetapan upah minimum untuk guru non-ASN agar sejahtera.
- Rekrutmen: Prioritas rekrutmen bagi guru honorer sekolah negeri dan swasta untuk diangkat ASN; perlakuan dan kesempatan adil-setara bagi guru sekolah/madrasah negeri dan swasta; penetapan pola guru ikatan dinas berasrama yang diselenggarakan LPTK sambil memperbaiki kualitas kampus pendidikan LPTK.
- Distribusi: Distribusi guru yang tidak terkonsentrasi di perkotaan, memenuhi kekurangan guru ASN di wilayah pelosok.
- Perlindungan: Menjamin keamanan dan kesehatan guru dalam menjalankan profesi agar bermartabat di masyarakat, tidak menjadi korban kekerasan dan intimidasi dalam bertugas.
5. Tangani Kekerasan di Satuan Pendidikan
Perlu pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang tidak lagi parsial dan sudah terkoordinir dengan baik antarlembaga.
Kepala Bidang (Kabid) Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan pihaknya juga meminta Prabowo-Gibran membuat "Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan".
Baca Juga: Tim Cabup Madina Harun Nasution Kumpulan Bukti Keterlibatan Oknum ASN Intimidasi Warga
Upaya sistematis, masif, dan kolaboratif ini menurutnya perlu diampu lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi guru dan dosen.
6. UN Jangan Diadakan Lagi
Selanjutnya, P2G juga meminta Mendikdasmen tidak mengadakan Ujian Nasional (UN) lagi yang sempat disebut Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
7. Infrastruktur Sekolah/Madrasah dan Perbaikan Beban Digital
P2G juga meminta agar Prabowo-Gibran memperluas, melengkapi, dan meningkatan kuantitas-kualitas infrastruktur sekolah/madrasah. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), 60 persen bangunan SD di Indonesia rusak.
Baca Juga: Bawa Dokumen Lengkap, Sandra Dewi Kembali Jadi Saksi di Sidang Korupsi Suaminya Harvey Moeis
P2G juga mendesak Mendikdasmen tidak menjadikan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai beban digital administrasi guru.
Berdasarkan hasil survei nasional P2G terhadap guru di 26 provinsi pada Desember 2023, sebanyak 83,4 persen guru merasa keberadaan PMM menjadi beban administrasi digital.
Dalam survei tersebut, hanya 16,6 persen guru yang mengakui PMM mengurangi beban administrasi. Ia menekankan, PMM semestinya merupakan sarana mempermudah guru belajar, memperluas jejaring, dan wadah berbagi praktik inspiratif pembelajaran, bukan menjadi tujuan.
8. Perbaikan Peta Jalan Pendidikan Indonesia
P2G juga meminta penyiapan Peta Jalan Pendidikan Indonesia yang diperbaiki dengan melibatkan organisasi profesi guru. Sebab, Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dinilai jauh dari sempurna dan bahkan tidak memasukkan kesejahteraan guru dalam indikator ketercapaian.
Baca Juga: Prabowo Gercep Umumkan Susunan Kabinet Merah Putih, Pengamat : Langsung Tancap Gaspol Kerja
9. Ganti Pola Program Guru Penggerak
Berikutnya, P2G meminta Mendikdasmen juga mengganti pola pelatihan Program Guru Penggerak (PGP) yang dijadikan syarat kunci calon kepala sekolah dan pengawas.
Sebab, untuk mengikuti PGP sebagai bentuk pelatihan peningkatan kompetensi, guru diseleksi terlebih dulu.
Selain itu, P2G meminta Mendikdasmen mengalihkan materi konten PGP ke dalam Pendidikan Profesi Guru (PPG), termasuk ke dalam struktur mata kuliah pedagogis di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Baca Juga: Suhendrik Sosialisasikan 21 Program Prioritas ke GP Ansor, Janjikan Dukungan Hibah
Cara ini menurutnya dapat mengefisiensi anggaran dan memprioritaskan PPG untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
10. Kurikulum Merdeka Lanjut, Dengan Syarat...
P2G juga meminta Mendikdasmen melanjutkan kebijakan Kurikulum Merdeka dengan syarat:
- Optimalisasi Implementasi Kurikulum merdeka (IKM) termasuk Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
- Pelatihan IKM bagi guru-guru di seluruh wilayah secara adil dan merata.
- Tidak menjadikan PMM sebagai solusi tunggal pelatihan guru.
- Meringankan beban administrasi guru dalam IKM.
- Perbaikan dan penyempurnaan buku teks utama.
Menurutnya, jika kurikulum diganti kurikulum, siswa akan terdampak secara psikologis dan terdisorientasi.
Hambatan harmonisasi dengan perguruan tinggi juga mungkin terjadi, di samping pelatihan guru juga jadi tak efektif, buku harus disesuaikan lagi, serta kesulitan dalam administrasi pembelajaran, paradigma guru, siswa, dan orang tua, dan birokrasi pendidikan di daerah.
Baca Juga: 19 Pimpinan Negara dan 15 Utusan Hadiri Pelantikan Prabowo, Indonesia Bukan Sekadar Pemain Kecil
11. PPDB Zonasi Dikaji Ulang
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi kembali dikaji secara holistik bersama pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi guru, dan komite sekolah.
P2G menyorot jalur zonasi saat ini belum menjadi solusi atas masalah akses yang adil dan merata bagi seluruh anak Indonesia bersekolah di sekolah negeri.
Keterbatasan bangku, sekolah negeri, dan tidak meratanya distribusi sekolah negeri/swasta di wilayah Indonesia masih menjadi momok.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari, Hujan Ringan Bakal Melanda Kota Bandung dan Kota-kota Ini, Siapin Payung Yaa!
Namun, penghapusan jalur zonasi dan afirmasi begitu saja juga mendiskriminasi anak. Rencana kebijakan Prabowo untuk membangun sekolah unggulan di tiap kota/kabupaten justru kontradiktif dengan tujuan kebijakan PPDB zonasi.
12. Perhatikan Kualitas SMK
P2G meminta mendikdasmen juga memerhatikan masalah SMK seperti kualitas pendidikan, relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kebutuhan guru mata pelajaran produktif, fasilitas praktik SMK, dan ketersediaan lapangan kerja.
Berdasarkan data BPS, Feriyansyah mengatakan lulusan SMK menjadi penyumbang angka pengangguran terbesar Indonesia sebesar 9,60 persen (2023) dan 8,62 persen (2024).
Baca Juga: 19 Pimpinan Negara dan 15 Utusan Hadiri Pelantikan Prabowo, Indonesia Bukan Sekadar Pemain Kecil
Harapannya mendikdasmen nantinya inklusif, membangun kolaborasi melibatkan semua unsur pemangku kepentingan pendidikan, dan bergotong-royong untuk membangun pendidikan nasional. ***
