POJOKSATU.id - Seleksi CASN 2024 (Calon Aparatur Sipil Negara) diusulkan ditunda sampai tuntasnya gelaran Pilkada Serentak 2024.
Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari seleksi CPNS 2024 dan seleksi PPPK 2024 jadi komoditas politik.
Pasalnya pengangkatan ASN baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada.
Usul ini disuarakan Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menanggapi perkembangan situasi kekinian.
"Kalau boleh saya mengusulkan, untuk seleksi CASN tahun ini ditunda sampai dengan selesainya pilkada. Biar tidak dijadikan komoditas politik," kata dia, Kamis 3 Mei 2024.
Karena itu, dia meminta Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan instannsi pemerintah terkait tidak tinggal dia,
Setidaknya intansi pemerintah yang membidangi seleksi CASN 2024 bisa mendiskusikan usulan Ombudsman RI itu.
"Mudah-mudahan usulan ini bisa didiskusikan ke depan bagaimana agar isu seleksi CASN di-pending (ditunda) dulu supaya tidak dijadikan komoditas oleh para aktor-aktor politik," pinta dia.
Najih khawatir, momentum seleksi CASN 2024 itu akan menjadi bagian dan janji-janji politik di Pilkada Serentak 2024,
"Misalnya menjanjikan, nanti yang mendukung saya akan saya jadikan CASN, jadikan ASN. Itu kan sangat mungkin dalam kampanye (pilkada)," tutur dia.
Dia lantas menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil Pilpres 2024 beberapa waktu sebelumnya.
Kendati dalam putusannya, MK tidak mengaitkan proses keterlibatan ASN sebagai bagian hal yang mengurangi nilai demokrasi.
"Tetapi diakui dalam putusan itu bahwa ke depan netralitas aparatur negara dan ASN itu harus terus diperbaiki," papar dia.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang menyatakan setuju seleksi CASN 2024 ditunda sebagaimana usul Ombudsman RI.
"Kami setuju saja, kami sepakat itu (seleksi CASN 2024 ditunda)," tegas Junimart di parlemen.
Akan tetapi ia menegaskan Ombudsman tetap harus memberikan penjelasan apa dasar usulan itu secara detil.
"Kami setuju, kan, Ombudsman juga melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya supaya tidak ada pengerahan massa (di pilkada)," jelas dia.
Karena itu dia meminta pemerintah perlu menyikappi dan mempertimbangkan usulan penundaan seleksi CASN 2024.
"Pemerintah bisa menyikapi itu dan KemenPAN RB juga bisa melakukan koordinasi dengan Ombudsman," sambung dia.
Yang harus dilakukan pemerintah adalah meminta pokok-pokok pemikiran usulan penundaan seleksi CASN 2024 dari Ombudsman yang didasarkan pada pengalaman.
Apalagi tugas Ombudsman adalah untuk membuat clear and clear semua permasalahan di pemerintahan.
"Khususnya untuk bisa juga membentuk karakter ASN, para kepala daerah. Ini menjadi tugas Ombudsman," tegas Junimart.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini telah melakukan berbagai persiapan seleksi CPNS 2024 dan seleksi PPPK 2024.
Sesuai linimasa rekrutmen CASN 2024, proses seleksi dilakukan dalam 3 periode.
Untuk periode 1 dikhususkan seleksi sekolah kedinasan dan sudah berjalan pada April kemarin.
Sementara periode 2 dan periode 3 dikhususkan untuk seleksi CPNS 2024 dan PPPK 2024.
Jika sesuai rencana, maka pembukaan pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024 akan dilakukan pada minggu kedua bulan Mei ini.
Saat ini, BKN tengah melakukan verifikasi dan validasi usulan formasi CASN yang diajukan instansi pusat dan pemerintah daerah.
Selanjutnya akan ditetapkan kuota dan formasi jabatan yang tersedia untuk dilamar pada pembukaan pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024.***
