POJOKSATU.id, JAKARTA -- Founder Madina Care, Wadih Arrasyid menduga Bupati Mandailing Natal Jafar Sukhairi Nasution sedang berakrobat dengan menyuruh Sekda ke Jakarta koordinasi pembatalan SKTT.

Padahal Bupati Madina sendiri punya kewenangan untuk membatalkan SKTT.

Wadih juga menduga Bupati Madina sedang tidak mau mengotori tangan terkait pembatalan SKTT ini.

Baca Juga: Wah Menarik! Bongkar Alasan Utama Kelemahan Boruto Uzumaki saat Menghadapi Pertempuran

Demikian disampaikan Wadih Alrasyid Nasution
kepada media via WhatsApp, Kamis (18/01/2024)

Wadih menyampaikan, tugas nomor : 094/0035 /STI2024 yang ditujukan kepada Sekda Madina, Alam Ulhaq untuk berkoordinasi tentang Pembatalan SKTT ke KemenPAN RB, Kemendikbud Ristek dan BKN selama lima hari mulai 14 -18 Januari 2024, disinyalir hanya membuang anggaran saja.

Sebab lanjutnya, langkah awal perkembangan penyelesaian kecurangan Penerimaan PPPK Guru Tahun 2023 itu, dinilai Pemkab Madina sudah terlambat. Namun Madina Care tetap apresiasi langkah yang dilakukan Pemkab Madina.

"Langkah ini dianggap cukup baik dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Sukhairi-Atika usai ditetapkannya Kadis Pendidikan DHS sebagai tersangka. Hanya saja, langkah ini dianggap sudah terlambat dan malah terkesan buang anggaran," sebutnya.

Baca Juga: Boruto: Naruto Next Generation, Mengupas Rahasia Titik Kelemahan Mitsuki

Aktivis HMI yang sedang menuntut ilmu di Jakarta itu mengungkapkan bahwa pelaksanaan dan pembatalan SKTT itu wewenang Pemkab Madina, tapi masih saja beratraksi atau berakrobat.

“Ini kan buang-buang anggaran, sudah berapa operasional yang dikeluarkan untuk Sekda dan Kepala BKD 4 hari ke Jakarta. Padahal mungkin hasilnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita audiensi kan dengan BKN dan kita sampaikan ke media," tandasnya.

Menurut Wadih, sudah terlalu banyak alasan yang mengisyaratkan bahwa rekrutmen PPPK di Madina penuh kecurangan. Maka sudah seharusnya Pemkab Bersikap tegas dan berani membela masyarakatnya.

"Sebaiknya Pemkab Madina bersikap tegas membela rakyat. Jangan lagi oper bola sana sini. Sudah terlalu banyak bukti yang mengarah pada kecurangan, maladministrasi dan lain-lain. Lalu apalagi yang ditunggu Bupati,”pungkasnya.

Baca Juga: Fakta Menarik, Daftar Urutan Pengguna Elemen Tanah Terkuat di Anime Naruto Shippuden

Sekali lagi Wadih mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkab Madina untuk pembatalan SKTT yang menurutnya karena menggunakan APBD. Untuk itu apapun hasil koordinasi itu pun harus diungkapkan ke publik secara terbuka.

"Langkah ini langkah yang baik, dan tentu hasilnya harus diungkapkan ke publik. Surat tugas sampai tanggal 18 tapi menurut Informasi, Pak Sekda sudah pulang di tanggal 17, "bebernya.

Wadih juga menduga Bupati Madina, HM Jafar Sukhairi sedang berakrobat. Agar pembatalan SKTT tidak melalui Bupati, jadi apabila ada yang menuntut dia bisa mengelak.

"Dugaan kami Bupati mungkin tidak mau mengotori tangan untuk membatalkan SKTT sehingga ditugaskan lah sekda untuk mengejar pembatalan dari BKN, padahal sebenarnya Bupati bisa langsung membatalkan," jelasnya lagi.

Menurut hematnya, seharusnya langkah ini bisa menjadi pertimbangan Bupati dan Wakil Bupati Madina dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas menjelang Pemilu 2024.

"Kita berharap Bupati segera mengambil langkah tegas untuk membatalkan. Demi menjaga stabilitas dan kondusifitas. Saat ini publik tidak percaya pada Sukhairi-Atika,"ucap Wadih menyudahi. ***