POJOKSATU.id - Selama tahun 2020-2021, angka putus sekolah mencapai 83.700 anak putus sekolah di seluruh Indonesia yang tersebar pada 3 jenjang yaitu SD, SMP, SMA/sederajat.
Mengejutkan, Jawa Barat ternyata menjadi provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi di Indonesia. Bukan Papua atau NTT yang ternyata mampu menekan angka putus sekolah lebih rendah.
Menurut sebaran provinsi, angka putus sekolah peringkatnya adalah: 1. Jawa Barat (10.884 orang) 2. DKI Jakarta (10.073 orang) 3. Sumatra Utara (9.266 orang) 4. Jawa Timur (6.573 orang).
Sedangkan selama tahun 2022-2023, tercatat ada 40.623 anak yang putus sekolah berdasarkan data dari Kemendikbud 2023.
Dari jumlah tersebut, Jawa Barat memiliki kontribusi terbesar angka putus sekolah dengan 5.272 anak, atau setara dengan 12,79% dari keseluruhan anak yang putus sekolah di rentang waktu 2022-2023.
Setelah Jawa Barat, peringkat selanjutnya adalah Sumatera Utara sebanyak 3.767 angka putus sekolah (9,27%), Nusa Tenggara Timur sebanyak 3.463 anak putus sekolah (8,52%).
Papua sebanyak 2.842 anak putus sekolah (7%), dan Jawa Timur sebanyak 2.654 anak putus sekolah (6,53%).
Baca Juga: Bertemu Forum Kemanusian, dr Udin Malik Dorong Kepedulian pada Anak Putus Sekolah
"Memutus angka putus sekolah dan menurunkan resiko angka pengangguram, PKBM Bakti Nusa sejak 2020 melakukan Program Sekolah Gratis dan berhasil mengembalikan sekitar 1500 anak kembali ke sekolah di Bogor yang sempat terhenti akibat kondisi pandemi Covid-19 lalu," ungkap Agung Udiyanto, Ketua Yayasan PKBM Bakti Nusa saat berkunjung ke Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor di Kecamatan Bogor Selatan, Bogor pada Sabtu (14/10/2023).
Agung bertutur, Bakti Nusa bersama Forum Jurnalis Satu dan aktivis lingkungan hidup di Bogor konsisten mendukung pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran sekaligus menurunkan angka putus sekolah, khususnya dari lulusan program sekolah gratis.
Baca Juga: Didik Anak Putus Sekolah di Langkat, Nawal Lubis Apresiasi Yayasan LPK Qaulam Adzani Salon
Aksi nyata PKBM Bakti Nusa ini juga didukung institusi pendidikan non formal dan forum wartawan Jurnalis Satu bersama Lembaga Perlindungan Lingkungan Hidup Bogor (LPLHB).
Ketua Forum Jurnalis Satu, Yudi Surahman menyampaikan, salah satu tugas jurnalis adalah mencerdaskan masyarakat, tak terkecuali berperan langsung secara sosial dengan program pendidikan, termasuk menekan angka putus sekolah.
Diharapkan dengan PKBM dapat mengurangi angka putus sekolah dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya peran pendidikan.
Termasuk mengurangi angka pengangguran salah satunya memiliki harapan pendidikan yang tinggi.
"Tidak sedikit siswa yang sukses pendidikan melalui sekolah paket, bahkan ada yang mampu berkuliah di kampus negeri.
Baca Juga: Strategi Srikandi Ganjar Tekan Angka Perempuan Putus Sekolah di Jabar
Tentunya itu tidak hanya modal kemampuan, melainkan kerja keras mereka. Kami mengajak agar masyarakat terus mengenyam pendidikan yang nantinya akan berpengaruh pada peningkatan taraf ekonomi," ujar Yudi.
Karena itulah, PKBM Bakti Nusa melakukan pertemuan dan audiensi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Elia Buntang, didampingi Ketua Forum Wartawan Jurnalis Satu Yudi Surahman dan Ketua LPLHB Bagus Hariyanto.
Kepada Pojoksatu.id, Elia Buntang menyampaikan, banyak peluang besar tenaga kerja ada di dunia industri nikel akibat program hilirisasi yang diarahkan Presiden Joko Widodo, menjadi peluang bagi para pencari kerja sehingga bisa menekan angka pengangguran.
Baca Juga: Angka Putus Sekolah di Makassar Capai 14 Ribu Anak, Ini Kata Anggota DPRD
Penyerapan tenaga kerja karena gencarnya hilirasi nikel oleh pemerintah ini, juga menghapus kekhawatiran ancaman resesi ekonomi serta gelombang PHK yang terjadi akibat berkembangnya sektor teknologi.
Di waktu berbeda PKBM Bakti Nusa juga beraudiensi dengan Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Harris Saputra dan Kasi Pelatihan Heriani Samosir.
Kabid Disnaker mendorong kewirausahaan melalui peningkatan life skills di BLK dan LPK Kabupaten Bogor.
Ia juga memandang pentingnya kolaborasi dalam menurunkan angka pengangguran. "Penting dilakukan kolaborasi antar dinas di Kabupaten Bogor dalam rangka menurunkan angka pengangguran," tanggapnya.***
