POJOKSATU.id – Isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Di tengah kabar mengenai kemungkinan perubahan susunan kabinet.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan Presiden Prabowo agar lebih selektif dalam menentukan orang-orang yang akan menjadi pembantunya.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan sejumlah parameter sebelum menentukan pejabat yang akan mengisi posisi strategis di pemerintahan.
Baca Juga: ADV160 Mystery Exploride Ajak Komunitas Honda Rasakan Sensasi Petualangan Penuh Tantangan
Menurut Mardani, rekam jejak calon pejabat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.
Ia secara khusus mengingatkan agar tidak ada lagi menteri yang kemudian tersandung perkara korupsi setelah menjabat.
“Jangan ada lagi pembantu yang kena kasus korupsi,” kata Mardani, pada Minggu (20/9/2026).
Mardani juga menyebut parameter dalam pemilihan pembantu presiden perlu dibuat secara jelas.
Menurutnya, keputusan terkait siapa yang akan masuk dalam pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan politik, tetapi juga harus memperhatikan berbagai pertimbangan lainnya.
Baca Juga: ADV160 Mystery Exploride Ajak Komunitas Honda Rasakan Sensasi Petualangan Penuh Tantangan
“Parameternya harus jelas,” ujar Mardani dalam keterangannya.
Selain rekam jejak, Mardani menyebut pandangan masyarakat juga perlu diperhatikan.
Menurutnya, suara publik menjadi salah satu pertimbangan yang dapat digunakan dalam melihat calon pejabat yang akan menduduki posisi pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika isu reshuffle kembali menjadi perhatian.
Wacana perubahan komposisi kabinet sebelumnya juga beberapa kali muncul seiring dinamika pemerintahan Prabowo.
Bagi PKS, persoalan rekam jejak menjadi penting karena menteri merupakan bagian dari pemerintahan yang menjalankan kebijakan dan program Presiden.
Karena itu, Mardani meminta proses penentuan pembantu Presiden dilakukan secara hati-hati agar pejabat yang dipilih tidak kemudian menghadapi persoalan hukum.
“Jangan ada lagi pembantu yang kena kasus korupsi,” tegasnya.
Hingga kini, isu reshuffle masih menjadi bagian dari dinamika politik pemerintahan.
Baca Juga: Marshall Rilis Koleksi Jimi Hendrix di Indonesia, Headphone dan Speaker Dibanderol Rp3 Juta
Sementara itu, perhatian PKS diarahkan pada proses seleksi dan rekam jejak pejabat apabila perubahan kabinet benar-benar dilakukan.
