POJOKSATU.ID – Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon mendesak Bupati Cirebon mengambil langkah tegas terkait persoalan yang dinilai telah mengganggu kepercayaan publik terhadap pengelolaan pendidikan di Kabupaten Cirebon.
FORMASI meminta Bupati Cirebon segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, bahkan mencopot pejabat tersebut apabila terbukti tidak mampu menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
Ketua Umum FORMASI Cirebon, Adv. Qorib, SH., MH., mengatakan persoalan yang muncul di lingkungan Dinas Pendidikan tidak dapat lagi dianggap sebagai permasalahan biasa. Menurutnya, berbagai laporan masyarakat, temuan lembaga pengawas, hingga dugaan persoalan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah memunculkan keresahan di tengah masyarakat.
"Sudah saatnya Bupati Cirebon mengambil langkah konkret dan berani untuk menyelamatkan dunia pendidikan. Jangan sampai persoalan yang terus berlarut-larut justru berdampak kepada peserta didik, tenaga pendidik, dan masa depan pendidikan Kabupaten Cirebon," ujar Qorib.
FORMASI menilai banyaknya persoalan yang terjadi menunjukkan adanya dugaan lemahnya sistem pengawasan, tata kelola, serta pengendalian terhadap program pendidikan yang bersumber dari anggaran negara.
Atas kondisi tersebut, FORMASI mendesak Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan sejumlah langkah, di antaranya audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana BOS dan BOSP, evaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan, serta pemeriksaan terhadap berbagai program dan kegiatan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat.
Selain itu, FORMASI meminta dugaan kebocoran atau penyalahgunaan anggaran pendidikan diusut secara transparan dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi.
"Kami meminta apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam menjalankan tata kelola pendidikan, maka Bupati harus berani mengambil keputusan termasuk melakukan pencopotan jabatan," tegasnya.
Menurut FORMASI, sektor pendidikan merupakan bidang strategis yang menyangkut masa depan generasi muda. Karena itu, pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari dugaan penyimpangan.
FORMASI juga menyatakan akan melanjutkan langkah pengawasan dengan menyampaikan laporan serta permohonan evaluasi kepada sejumlah pihak, di antaranya Gubernur Jawa Barat, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Kementerian Pendidikan.
"Bupati Cirebon harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan dunia pendidikan. Jangan menunggu persoalan semakin besar. Selamatkan Dana BOS, selamatkan masa depan pendidikan Kabupaten Cirebon," pungkas Qorib.
Saya buatkan dengan nada berita portal lokal yang tegas, tetapi tetap memakai kata dugaan agar aman secara jurnalistik.
