POJOKSATU.ID – Gelombang demonstrasi mahasiswa yang berlangsung serentak di berbagai daerah, termasuk Jakarta dan Kota Bekasi, menjadi sinyal meningkatnya kegelisahan generasi muda terhadap arah kebijakan pemerintah.
Di tengah masifnya pelaksanaan sejumlah program nasional dan proyek strategis, mahasiswa menilai persoalan mendasar masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan masih belum tertangani secara optimal.
Di Kota Bekasi, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/6/2026).
Aksi sempat memanas ketika massa mencoba menutup akses Jalan Chairil Anwar dan mendekati area gedung dewan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
Aparat kepolisian dan Satpol PP yang berjaga membentuk barikade guna menghalau massa. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan, meski situasi akhirnya dapat dikendalikan tanpa laporan korban maupun kerusakan berarti.
Baca Juga: Disdik Jabar Pastikan Data PCMB Aman, Siapkan Sekolah Swasta untuk 77 Ribu Siswa Belum Tertampung
Demonstrasi di Bekasi menjadi bagian dari gelombang aksi yang juga berlangsung di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Mahasiswa membawa kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Di Bekasi, massa menyampaikan sedikitnya 13 tuntutan yang mencakup isu nasional maupun daerah. Selain menyoroti harga BBM, Koperasi Merah Putih, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mahasiswa menempatkan persoalan pengangguran dan kemiskinan sebagai isu yang lebih mendesak untuk segera ditangani.
Ketua BEM Universitas Pertiwi sekaligus Koordinator Aksi, Ahmad Dani, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh banyaknya program yang diluncurkan atau proyek yang dibangun, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kota Bekasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Angka pengangguran masih tinggi, angka kemiskinan masih ada, persoalan Bantargebang juga belum selesai. Ini yang harus menjadi perhatian utama," ujar Ahmad Dani di sela aksi.
Baca Juga: Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Pastikan Harga BBM dan LPG Subsidi Tidak Naik
Menurut mahasiswa, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan.
Salah satu program yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini mulai dijalankan melalui sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bekasi.
Mahasiswa tidak menolak tujuan program tersebut, namun mempertanyakan efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Mereka menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap distribusi dan kapasitas layanan agar anggaran yang digelontorkan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Menurut Ahmad Dani, terdapat sejumlah SPPG yang memiliki kapasitas layanan hingga ribuan siswa, namun tingkat penyerapannya dinilai belum optimal.
"Ada SPPG yang kapasitas idealnya sekitar 3.000 siswa, tetapi yang terlayani diperkirakan baru 1.000 hingga 1.500 siswa. Ini perlu dievaluasi agar tidak terjadi pemborosan dan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.
Baca Juga: Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Pastikan Harga BBM dan LPG Subsidi Tidak Naik
Kritik mahasiswa berangkat dari realitas sosial yang masih dihadapi Kota Bekasi. Di tengah statusnya sebagai salah satu kota penyangga ibu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Mahasiswa menilai pemerintah pusat maupun daerah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas.
Selain itu, massa juga menyoroti dugaan praktik percaloan tenaga kerja yang dinilai merugikan pencari kerja serta persoalan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang yang hingga kini dianggap belum memiliki solusi jangka panjang.
Bagi mahasiswa, demonstrasi yang berlangsung dari Jakarta hingga Bekasi bukan sekadar aksi protes tahunan, melainkan bentuk peringatan bahwa persoalan mendasar masyarakat masih membutuhkan perhatian serius.
Di tengah berbagai program nasional yang menyedot anggaran besar, mereka mempertanyakan sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mampu menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
"Kalau suara rakyat tidak didengar, maka aksi akan terus dilakukan. Kami ingin pemerintah fokus pada kebutuhan masyarakat, bukan hanya mengejar program-program besar tanpa melihat kondisi riil di lapangan," tegas Ahmad Dani.***
